BATAM (Kepri co.id) – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan PLN Batam melakukan peninjauan lapangan di Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi dalam rangka melihat ketahanan energi sektor ketenagalistrikan di Batam, Rabu (21/9/2022).
Kunjungan tersebut, untuk mendapatkan informasi terkait ketenagalistrikan. Seperti kecukupan pasokan dan jaringan listrik, rasio elektrivikasi, hingga rencana perkembangan pembangunan ketenagalistrikan energi terbarukan (Pembangkit Listrik Tenaga Surya/ PLTS) di Batam.
Baca Juga: Gesa PLTS Terapung, BP Batam dan Komite Keselamatan Bendungan Tinjau Kesiapan Waduk
“Mengenai kecukupan dan kebutuhan listrik di Batam, kita melihat dari rencana PLN Batam akan ada penambahan kapasitas dan pemindahan gardu ke Batam. Rencana jangka panjang, yaitu interkoneksi Sumatera-Batam,” ujar Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) BP Batam selaku Ketua Tim Teknis Kerja Sama Pengembangan PLTS Waduk KPBPB, Irfan Syakir Widyasa.
Jika investasi ini terealisasi, maka ada tambahan sekitar 2.000-3.000 Mega Watt (MW) dan ini sangat besar.
Irfan menyebutkan, untuk pengembangan PLTS sendiri akan dikembangkan dengan skala besar, dan sudah masuk proyek strategis nasional.
BP Batam berharap di tahap pertama ini, paling tidak ada 40 MW di Waduk Tembesi dan 720 MW di Waduk Duriangkang.
Baca Juga: Infineon Batam Ekspansi Usaha, Total Investasi Infrastruktur Rp1,26 Triliun
“Ke depan rencana kebutuhan di Batam banyak pengembangan besar, butuh dukungan listrik. Seperti pengembangan di Rempang, sesuai rencana induk, kebutuhannya bisa mencapai 2.000 MW. Kemudian, data center di Nongsa, jika 11 data center sudah terealisasi maka membutuhkan 500 MW,” sebut Irfan.
Baca Juga: Tiga Menteri Tinjau Progres KEK dan Kemajuan Batam
“Mudah-mudahan dengan pertemuan ini, apa yang kita rencanakan bisa sinkron dengan rencana PLN, ESDM dan didukung seluruh pihak terkait,” harapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Auditor Ahli Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Reinaldy Agung, mengatakan, peninjauan lapangan ini tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 20 Juni 2022 lalu, terkait antisipasi krisis pangan dan energi.
“Kondisi global saat ini tidak menentu. Sehingga, menyebabkan harga komoditas dunia terus meningkat. Aspek ketersediaan utamanya sumber energi, di mana Batam sangat bergantung pada gas. Kalau kita lihat dari sisi cadangan sendiri, sebenarnya tidak sampai 20 tahun lagi gas kita akan habis. Jadi, memang perubahan transformasi ke energi baru terbarukan (EBT) itu sudah menjadi suatu keniscayaan,” jelas Reinaldy.
Ia meyakini, kebutuhan listrik terus meningkat, sesuai pertumbuhan penduduk. “Sehingga, langkah-langkah antisipasi segera harus dilakukan. Supaya, tidak terlambat memenuhi kebutuhan yang terus meningkat,” ujarnya.
Analis Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Firdaus Pioneertha Ibo, menyampaikan, pihaknya juga fokus kepada rasio elektrivikasi dan System Average Interruption Duration Index, System Average Interruption Frequency Index, di mana terdapat kurang lebih 20 pulau yang masih belum dialiri listrik di Batam khususnya dan Kepri umumnya.
“Ke depan, baik dari kebijakan dediselisasi, konversi dari PLTD ke PLTS dan atau juga grip paket laut, semoga bisa mendorong peningkatan rasio eletrikvikasi juga,” imbunya.
Sementara, EVP PPRM PLN Batam, Mohammad Arief Rachman, menyatakan, saat ini kondisi pelistrikan di Batam bisa dikatakan cukup. Namun, menurutnya Batam harus punya cadangan operasi minimal 20 persen.
“Tentu kita perlu dukungan dari pemerintah, agar ada sumber pasokan gas dari sumber lain,” ucapnya. (hen)
