Terkendala Cukai dan Pasar, UMKM Batam Perlu Jalan Baru—BI dan PWI Turun Tangan

Terkendala Cukai dan Pasar, UMKM Batam Perlu Jalan Baru—BI dan PWI Turun Tangan
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Rony Widijarto Purubaskoro (rompi hitam) foto bersama Pengurus dan Dewan Kehormatan PWI Provinsi Kepri serta staf BI Provinsi Kepri lainnya di Volla Social House Batam Center, Senin (1/12/2025). (Sumber: PWI Kepri)

BATAM (Kepri.co.id) – Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepri, Rony Widijarto Purubaskoro, menegaskan pentingnya memperkuat sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebagai motor pemerataan ekonomi, di tengah tingginya tingkat pengangguran di Batam yang justru dikelilingi industri besar.

Dalam diskusi Silaturasa bersama pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri yang dipimpin Ketua PWI Saibansah Dardani, Rony menyampaikan, dominasi industri besar tidak otomatis menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat lokal jika akses tenaga kerja dan rantai pasoknya tidak inklusif.

”Ekonomi itu bagus kalau inklusif. Ketika ada industri besar, masyarakat lokal harus bisa masuk, bisa bekerja, dan bisa menikmati efek bergandanya,” ujar Rony dalam pertemuan di Volla Social House Batam Center, Senin (1/12/2025).

Dalam diskusi tersebut, Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani didampingi Ketua Dewan Penasihat Marganas Nainggolan, Ketua Dewan Kehormatan Parna E Simarmata, Sekretaris Dewan Kehormatan Anwar Saleh Harahap, dan Dewan Pakar Ramon Damora.

Sementara BI Provinsi Kepri Rony Widijarto Purubaskoro didampingi Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) Adik Afrinaldi, dan staf BI Provinsi Kepri lainnya.

Kontradiksi Pertumbuhan dan Minimnya Dampak ke Masyarakat Lokal

Rony menilai, keberadaan industri skala besar dan masuknya investasi tambang gas di Kabupaten Natuna, belum berbanding lurus dengan meningkatnya konsumsi dan kesejahteraan warga.

Data yang diamati BI Kepri menunjukkan, tingkat pengangguran masih relatif tinggi, meski Batam didorong sebagai daerah pabean berorientasi ekspor.

Konfigurasi industri yang terfokus pada kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/ FTZ), juga dinilai kurang menyatu dengan ekonomi lokal. Akibatnya, pertumbuhan yang terjadi kurang berkelanjutan dan minim multiplier effect bagi warga Kepri.

UMKM Terdampak Cukai Tinggi — PWI: Harus Ada Solusi Nyata

Dalam diskusi, perwakilan PWI Kepri mengangkat persoalan serius yang membebani UMKM Batam: tingginya biaya cukai hingga 18 persen, ketika mengirim produk ke luar daerah pabean Batam.

Regulasi ini awalnya bertujuan mencegah penyalahgunaan barang impor, namun faktanya justru mempersempit ruang gerak UMKM lokal.

Menjawab hal itu, Rony menjelaskan, produk lokal berbahan baku domestik sebenarnya dapat dibebaskan dari biaya cukai. Tantangannya, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami mekanisme tersebut.

”Kita akan memperluas sosialisasi dan memperbanyak pelatihan untuk UMKM, termasuk digitalisasi. BI siap mendukung,” tegas Rony.

Ia menambahkan, digitalisasi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) bukan sekadar alat pembayaran, tetapi dapat menjadi profil risiko yang membantu UMKM mengakses kredit perbankan.

”Dengan transaksi QRIS, perbankan bisa percaya transaksi UMKM. Melalui transaksi QRIS, pelaku UMKM bisa mempetakan, produk apa yang paling laris dibeli dan pada jam-jam kapan produk tersebut laris,” ungkap Rony.

PWI Kepri: Kolaborasi Penting Demi UMKM Bertumbuh

Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani, menyampaikan apresiasi terhadap komitmen BI Kepri. Menurutnya, keberpihakan terhadap UMKM harus menjadi bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi di Batam, terutama di tengah derasnya investasi asing.

”Ini harus dicarikan solusi terbaiknya. UMKM Batam tidak boleh berjalan sendirian di tengah masifnya investasi besar. Dukungan regulasi sangat menentukan,” ujar Saibansah, atau yang akrab disapa Cak Iban.

Cak Iban menilai, gagasan clustering UMKM menuju pasar nasional yang disampaikan BI Kepri patut didukung. Clustering UMKM ini, yakni bahan dasar dari lokal Batam. Seperti keripik gonggong, kek pisang, dan lainnya.

Dengan membuka akses pemasaran yang lebih luas, UMKM Batam dapat menjadi penopang ekonomi rakyat yang kuat dan berdaya saing.

”Alhamdulillah, BI Kepri dan PWI Kepri sudah satu pemikiran: memajukan UMKM Batam dan membuka akses pasar nasional yang lebih luas,” tutup Cak Iban. (asa)

BERITA TERKAIT:

China dan Indonesia Genjot Kerja Sama Keuangan via LCT dan Kode QR Pembayaran

BI Kepri Sukses Motivasi UMKM Naik Kelas di GMP

BI Kepri Optimis Penjualan UMKM Capai Target

Tampilkan Produk UMKM Tembus Pasar Lebih Luas

Gelar Big Bazaar Pakai Transaksi QRIS, YUKK Payment Gateway Dukung UMKM Batam

Mengenal BigguyTravels Lebih Dekat Dalam Membangkitkan Perekonomian UMKM Kecil

Anda Pelaku UMKM, Ikuti Kesempatan Emas Pelatihan Bisnis Gratis Bersama PT Pegadaian

Memahami CRM dan Strategi Pemasaran UMKM Batam Melalui Kearifan Lokal

Membangun Citra dan Kepercayaan: Tantangan Komunikasi UMKM di Dunia Digital

DPRD Batam dan BTN Berkolaborasi, Harapan Baru Bagi UMKM untuk Tumbuh dan Naik Kelas

Saatnya UMKM Tanjungpinang Naik Kelas Lewat Digital Marketing