TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) terus memperkuat komitmennya membangun budaya keterbukaan informasi. Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri, Adi Prihantara dalam Rapat Koordinasi dan Bimbingan Teknis (Rakor-Bimtek) Keterbukaan Informasi Publik yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Rabu (18/6/2025).
”Masyarakat saat ini menuntut transparansi total. Pemerintahan tidak bisa lagi bekerja di balik layar. Jika informasi ditutup-tutupi, kecurigaan akan tumbuh,” ujar Adi di hadapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Kepri dan kabupaten/ kota.
Menurut Adi, keterbukaan informasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan kunci dalam membangun zona integritas menuju pemerintahan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).
”Ibarat ikan dalam akuarium, setiap gerakan kita harus terlihat. Kalau ingin dipercaya, ya harus transparan,” tegasnya.
Keterbukaan adalah Tanggung Jawab Etis
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Kepri. Salah satunya, Rega Tadeak Hakim dari Pusat Penerangan Kemendagri, menegaskan, keterbukaan informasi tidak boleh hanya dijadikan tolok ukur penilaian tahunan.
”Transparan atau tidaknya Kepri, bukan hanya tanggung jawab Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo). Yang pegang data itu perangkat daerah. Mereka yang harus buka aksesnya,” ujarnya.
Diskominfo, kata Rega, hanya berperan sebagai koordinator. Tanggung jawab utama berada di tangan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), yang wajib menyampaikan informasi sesuai domain kewenangannya.
Perkuat Kapasitas PPID Pelaksana
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi, menyampaikan, rakor-nimtek ini bertujuan meningkatkan kapasitas PPID pelaksana di seluruh wilayah Kepri.
Lima sasaran utama ditekankan, mulai dari menyamakan pemahaman PPID mengenai kewenangan dan prosedur informasi publik, memberikan standarisasi pelayanan informasi, menguatkan sinergi antarunit, serta mendorong optimalisasi layanan yang sesuai dengan standar nasional
”Kita ingin menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Transparansi bukan sekadar jargon, tapi pondasi kepercayaan publik,” kata Hendri.
Bangun Ekosistem Data yang Sehat
Menutup arahannya, Sekdaprov Adi mengingatkan pentingnya membangun ekosistem data yang sehat dan kredibel. Setiap informasi yang disampaikan ke publik harus melalui pengolahan yang akurat.
”Data harus utuh, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan. Dari sinilah lahir kebijakan publik yang tepat sasaran dan dipercaya masyarakat,” ujarnya.
Adi juga menegaskan komitmen Pemprov Kepri memperluas akses informasi publik melalui media daring, termasuk website resmi dan media sosial. ”Tantangannya bukan di teknologi, tapi di kemauan kita membuka diri kepada publik,” pungkasnya. (amr)
BERITA TERKAIT:
Ratusan Badan Publik di Kepri Antusias Ikuti Monev Keterbukaan Informasi
BP Batam Raih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2024 dengan Predikat Informatif
BP Batam Gandeng Komisi Informasi Pusat Evaluasi Keterbukaan Informasi
Kalah Skor Monev KIP, PPID UMRAH Tanjungpinang Pelajari Pengelolaan Informasi Publik BP Batam
Humas BP dan Tim Analisis Media Setjen DPR, Saling Tukar Informasi Pengelolaan Media
Kehumasan Miliki Peran Penting, PLN Batam Gali Ilmu dari Kabid Humas Polda Kepri
