ANAMBAS (Kepri.co.id) – Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu Febri Gunadian SE mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) secara virtual, membahas solusi penguatan fiskal daerah, sistematika dana bagi hasil (DBH), serta remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Pasir Peti, Kamis (30/7/2026).
Forum itu menjadi ruang bagi pemerintah daerah menyampaikan kondisi fiskal, sekaligus mencari langkah bersama menjaga keberlanjutan pembiayaan daerah. Selain itu, pembahasan diarahkan pada upaya memastikan pelayanan publik tetap berjalan di tengah tantangan kemampuan keuangan daerah.
Salah satu isu utama yang mendapat perhatian dalam RDP tersebut, keberlanjutan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Saat ini, pemerintah pusat mencatat terdapat sejumlah kabupaten dan kota yang membutuhkan dukungan, agar kewajiban pembayaran gaji PPPK tetap dapat dipenuhi.
Mencari Ruang Fiskal Agar Pelayanan Tetap Berjalan
Dalam forum tersebut, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jenderal Polisi (Purn) Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian MA PhD, menegaskan, pemerintah tidak menginginkan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun kebijakan merumahkan PPPK. Karena itu, pemerintah daerah diminta melakukan efisiensi anggaran secara optimal, sambil menunggu kebijakan dukungan dari pemerintah pusat. “Kita tidak boleh melakukan PHK maupun merumahkan PPPK,” kata Tito dalam pembahasan tersebut.
Selanjutnya, pemerintah pusat tengah mengkaji sejumlah skema dukungan, termasuk penguatan transfer ke daerah (TKD) dan perluasan dana alokasi umum (DAU), yang dapat mendukung pembiayaan gaji PPPK. Nantinya, keputusan mengenai formulasi dukungan tersebut akan diumumkan oleh Presiden.
Selain menjaga keberlanjutan pembayaran aparatur, forum juga membahas pemetaan tingkat kemandirian fiskal setiap daerah. Langkah ini dilakukan, agar kebijakan transfer ke daerah dapat disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan masing-masing wilayah.
Anambas Dorong Penguatan Pendapatan Daerah
Kemudian, percepatan penyaluran dana bagi hasil (DBH) menjadi salah satu alternatif yang dibahas untuk membantu daerah, memenuhi kebutuhan belanja pegawai ketika menghadapi tekanan fiskal. Skema tersebut, diharapkan mampu memberikan ruang bagi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas anggaran.
Di sisi lain, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga menjadi perhatian melalui reformulasi kebijakan pajak daerah, retribusi, serta upah pungut. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan lebih besar dalam mengoptimalkan pendapatan, tanpa memberikan tekanan terhadap masyarakat maupun dunia usaha.
Raja Bayu mengikuti pembahasan tersebut, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas dalam mengawal kebijakan yang berkaitan dengan kondisi keuangan daerah. Selain itu, keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kepentingan daerah, tetap masuk dalam pembahasan kebijakan nasional.
Forum RDP juga membahas penataan remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penyempurnaan sistematika dana bagi hasil. Pada tahap pembahasan ini, aspirasi dari pemerintah kabupaten dan kota melalui APKASI dan APEKSI menjadi bagian penting, sementara masukan dari pemerintah provinsi melalui APPSI akan dibahas dalam agenda selanjutnya.
Dengan adanya pembahasan lintas pemerintah tersebut, Pemkab Kepulauan Anambas terus mendorong tata kelola keuangan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan fiskal daerah diharapkan mampu mendukung kesejahteraan aparatur, serta menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. (LS)
BERITA TERKAIT:
Sorotan Tajam Paripurna DPRD Anambas: Kebocoran Retribusi hingga Krisis Layanan Medis
