Batam  

Warga Minta Ketua DPRD Batam Tindaklanjuti Rekomendasi yang Diterbitkan

Ketua DPRD Batam, Nuryanto (jaket merah) saat menerima perwakilan warga Kampung Tembesi Tower di ruang kerjanya, Rabu (26/10/2022). (F. asa)

BATAM (Kepri.co.id) – Perwakilan warga Kampung Tembesi Tower mendatangi kantor DPRD Batam, meminta agar DPRD menindaklanjuti dua kali rekomendasi yang dikeluarkan tentang legalitas Kampung Tua Tembesi Tower, Rabu (26/10/2022).

Perwakilan warga yang didampingi Kuasa Hukum Warga Kampung Tembesi Tower, Orik Ardiansyah SH ini diterima langsung Ketua DPRD Batam, Nuryanto di ruang kerjanya.

Baca Juga: Setelah Puluhan Tahun Berjuang, Akhirnya Legalitas Kampung Tua Tembesi Tower Akan Dilegalkan Walikota

“Saya mendukung kebijakan pemimpin dalam hal ini Pak Rudi sebagai Walikota Batam dan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Apalagi, pemimpin sudah janji sama warga dan ada sejarah historis serta fakta hukum SK Wallikota Batam tentang Kampung Tua Tembesi,” ujar Ketua DPRD Batam, Nuryanto.

Saran Cak Nur, sebaiknya pemimpin Batam memanggil warga dan pihak pengusaha.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto (kanan) menerima perwakilan warga Kampung Tembesi Tower di ruang kerjanya, Rabu (26/10/2022). (F. asa)

“Ibarat pengusaha itu adalah teman. Tinggal bilang saja, mohon maaf ya aku sudah janji sama warga. Ada aturan tanah yang tidak dibangun tak bisa dialihkan. Sebagai teman, tentu pengusaha itu mengerti,” saran Cak Nur dengan ungkapan halus.

Ditanya tentang Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nomor 3 Tahun 2021 bahwa Tembesi Tower masuk daerah industri.

Dikatakan Cak Nur, Perda RTRW bisa direvisi demi kepentingan masyarakat. Begitu juga rancangan detail tata ruang pun bisa diubah, demi melayani untuk memajukan serta mensejahterakan masyarakat.

“Warga Kampung Tembesi Tower jelas masyarakat, pengusaha juga masyarakat. Ini tergantung kemauan pemimpin. Sebagai wakil rakyat mitra pemerintah, kami mendukung pemimpin dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat,” tegas Cak Nur.

Baca Juga: Warga Kampung Tembesi Tower Tolak Direlokasi

Bagaimana pun juga, kata Cak Nur, masalah sandang, pangan, dan papan adalah tanggung jawab negara melalui perpanjangan tangan pemerintah.

“Dalam hal ini, perpanjangan negara di daerah yaitu Pemko Batam dan BP Batam. Hal tersebut, hak-hak negara dijamin oleh undang-undang,” ujar Cak Nur.

BACA JUGA:   Jefridin Pukul Beduk Buka MTQH Seibeduk

Ketua RT 3 RW 16 Tembesi Tower, Syahrim Siketang, meminta DPRD melakukan paripurna atas tindak lanjut dua rekomendasi yang telah dikeluarkan DPRD Batam.

Dikatakan Cak Nur, hal itu pasti dilakukan karena semua harus sesuai prosedur hukum yang ada. “Keputusan DPRD Batam itu kolektif kolegial, semua melalui mekanisme yang ada,” ujar Cak Nur.

Warga Kampung Tembesi Tower melakukan demo di Kantor BP Batam, menuntut legalitas pemukiman mereka, Selasa (18/10/2022). (F. asa)

Fakta Hukum dan Kronologis

Sementara itu, Kuasa Hukum Warga Kampung Tembesi Tower, Orik Ardiansyah, menjelaskan, legalitas lahan Tembesi Tower sebagai kampung tua di Kota Batam, diatur dalam Keputusan Walikota Batam nomor 105/HK/III/2004 tanggal 23 Maret 2004 tentang penetapan wilayah Kampung Tua di Kota Batam.

Baca Juga: Warga Tembesi Tower Demo BP Batam

SK tersebut dikuatkan dengan adanya persetujuan prinsip nomor B/70/KA/III/2005 tanggal 30 Maret 2005 yang ditandatangani Ketua BP Batam (dulu namanya Otorita Batam/ OB) Ismeth Abdullah.

Terbitnya SK Walikota Batam 105 Tahun 2004 tersebut, kata Cak Orik, tidak terbit begitu saja. Ada peristiwa hukum yang mendahulu hal tersebut.

Pertama, ada surat permohonan warga nomor …/MSK/XI/2001 tanggal 16 November 2001 perihal permohonan pelestarian dikukuhkan sebagai pemukiman penduduk ditujukan kepada Walikota Batam.

Surat permohonan tersebut, kata Cak Orik, disertai dengan lampiran dokumen pendukung. Antara lain: (1) Fotokopi graan tahun 1920. (2) surat tanda pendaftaran (registrasi) dikeluarkan tahun 1967. (3) data penduduk asli yang telah lama menetap.

Kedua, ada notulen rapat tokoh-tokoh masyarkat Kampung Lama Tembesi sebagai tindak lanjut permohonan tersebut.

Rapat tersebut, dihadiri Lurah Batuaji, Sekcam Seibeduk, Camat Seibeduk, tokoh masyarakat, dan pihak Pemko Batam antara lain Asisten 1 Drs Asyari Abbas, Kabag Pemerintahan Drs Nurman, Komandan Polisi Pamong Praja Tagor Napitupulu.

Baca Juga: Perjuangan Tak Diakomodir, Warga Tembesi Tower Ancam Demo Besar-besaran Walikota

BACA JUGA:   Jefridin Minta Verifikator Kota Sehat, Objektif Berikan Penilaian

Hadir juga pihak Otorita Batam (sekarang namanya menjadi Badan Pengusahaan/ BP Batam) yaitu Direktur Pembangunan OB Ir Wayan Subawa, staf OB Robin.

Kesimpulan akhir pertemuan adalah: Kampung Lama Tembesi kurang lebih 40 hektare dikukuhkan menjadi Kampung Pelestarian Pemukiman Penduduk dan rekomendasi pemasangan arus listrik PLN segera diterbitkan.

“Rapat tersebut disahkan pada 2 Februari 2002 di Pemko Batam. Notulen ditembuskan ke Walikota Batam, Otorita Batam, DPRD Batam, dan tokoh masyarakat Tembesi,” ungkap Cak Orik.

Setelah melalui proses sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada, selanjutnya, kata Cak Orik, terbitlah SK Walikota Batam 105 Tahun 2004.

SK Walikota Batam tersebut, dilanjutkan adanya persetujuan prinsip terhadap Kampung Tembesi Lestari berdasarkan surat Otorita Batam nomor B/70/KA/III/2005 tanggal 30 Maret 2005.

“SK Walikota Batam tersebut, sah secara hukum sebagai keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat beschikking dan tak perlu penafsiran dan tak boleh dikesampingkan,” jelas Cak Orik.

Tak boleh dikesampingkan, ulas Cak Orik, hal ini diperkuat dengan dua kali rekomendasi DPRD Batam. Rekomendasi pertama nomor 047/170/III/2022 tanggal 8 Maret 2022. Dan rekomendasi kedua nomor 110/170/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022.

Dalam pertemuan antara warga itu, disampaikan bahwa adanya Perda RTRW Nomor 3 Tahun 2021 bahwa Tembesi Tower masuk daerah industri.

Disebutkan Cak Orik, secara hukum Perda RTRW tersebut dapat dikesampingkan karena bertentangan dengan peraturan di atasnya (lex superior derogat inferior) yaitu Peraturan Menteri Perindustrian nomor 35/M-IND/PER/3/2010 tentang pedoman teknis kawasan industri yang pada pokoknya, penentuan lokasi kawasan industri di antaranya jarak terhadap pemukiman minimal 2 kilometer.

Dalam pertemuan warga dengan Ketua DPRD Batam, terungkap ada jual beli lahan. Hal itu, kata Cak Orik, tak mungkin bisa dilakukan.

“Karena izin peralihan hak tersebut bertentangan dengan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan Perka BP Batam sebelumnya nomor 3 tahun 2020 tentang penyelenggaraan pengelolaan lahan,” jelas Cak Orik.

BACA JUGA:   Antisipasi Disinformasi, MUI Provinsi Kunjungi BP Batam

Menurut Cak Orik, apabila alasan-alasan adanya Perda RTRW sehingga masyarakat tidak mendapatkan haknya, tindakan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini Walikota Batam dan atau BP Batam, dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang dapat diduga telah melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) dalam melaksanakan pemerintahannya.

Sedangkan secara faktual, lanjut Cak Orik, warga bermukim di lahan tersebut sejak tahun 1994. Bahkan, kata Cak Orik pengacara jebolan Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang ini, jauh sebelum tahun 1994, warga sudah bermukim di Kampung Tembesi.

Dasarnya, surat masyarakat memohon pelestarian pemukiman penduduk pada 16 November 2001 ditujukan ke Walikota Batam.

Ketua DPRD Batam, Nuryanto (tengah) foto bersama usai menerima kunjungan perwakilan warga Tembesi Tower di ruang kerjanya, Rabu (26/10/2022). (F. asa)

Surat tersebut, kata Cak Orik sambil membolak-balik dokumen, ditandatangi tokoh masyarakat Kampung Tembesi (Ali Siregar, H Nardi Handoyoni, dan Suprayogi), Camat Seibeduk (sebelum dimekarkan jadi Kecamatan Sagulung, red) H Samudin, Lurah Batuaji (sebelum dimekarkan Kelurahan Tembesi, red) Wan Zamri.

Surat warga tersebut ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam
dengan mengeluarkan surat nomor 168/TP/CI/2001 tanggal 21 November 2001 ditandatangani Sekdako Mambang Mit.

Hingga waktu bergulir, kata Cak Orik, titik koordinat wilayah Kampung Tembesi Tower sesuai SK Walikota Batam nomor 105/HK/III/2004 tanggal 23 Maret 2004, belum diukur pemerintah.

Akibat pemerintah belum mengeksekusi titik koordinat Kampung Tua Tembesi, lanjut Cak Orik, pihaknya sudah melaporkan perkara Tembesi Tower ini ke Ombudsman RI perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Ombudsman, kata Orik, dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) nomor surat B/0225/LM.24-05/0165.2020/IV/2021 bahwa BP Batam telah melakukan maladministrasi yakni penundaan berlarut atas permohonan warga mendapatkan legalitas Kampung Tembesi Tower RW 16.

Diungkapkan Orik lagi, LAHP nomor surat B/0225/LM.24-05/0165.2020/IV/2021 sudah masuk dalam tim resolusi dan monitoring (resmon) Ombudsman RI di Jakarta. (asa)