PH Purajaya Minta Majelis Hakim Hadirkan Prinsipal Kepala BP Batam

Sidang Lanjutan Mediasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

BATAM (Kepri.co.id) – Sidang mediasi antara PT Dani Tasha Lestari selaku pemilik dan pengelola Hotel Purajaya Beach Resort Nongsa sebagai penggugat, dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku tergugat yang mencabut alokasi lahan 20 hektare milik Purajaya, belum mendapatkan titik terang.

Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Jumat (22/4/2022) itu dimediatori Lia Herawati. Penunjukan Lia Herawati atas putusan Ketua majelis hakim Mashuri Effendi SH MH dengan hakim anggota Indriani SH MKn dan Nanang Herjunanto SH MH yang memimpin sidang gugatan perbuatan melawan hukum ini.

Dalam sidang mediasi tersebut, pihak tergugat BP Batam dan turut tergugat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam hadir. Usai sidang yang berlangsung tertutup tersebut, berikut wawancara wartawan dengan Penasihat Hukum (PH) PT Dani Tasha Lestari selaku pemilik dan pengelola Hotel Purajaya Beach Resort Nongsa, Martina SH MH.

Penasihat Hukum PT Dani Tasha Lestari, Martina SH MH (kanan) saat diwawancarai wartawan.

Bisa Anda jelaskan jalannya sidang mediasi tersebut?

Saya kilas balik dulu, biar runtun. Persidangan Selasa (5/4/2022) pukul 14.00 WIB lalu, sudah persidangan yang kedua. Agendanya kehadiran pihak tergugat, ternyata pihak BP Batam hadir mewakilkan Biro Hukum. Tapi, saat itu surat kuasa baru didaftarkan dan yang dihadirkan di persidangan itu baru fotokopinya saja.

Baca Juga: PH Purajaya Minta Tergugat BP Batam Beri Kepastian Hukum Investor

Setelah itu, hakim menunda sidang dengan menunjuk mediator Lia Herawati. Setelah sidang, para pihak menghadap Lia Herawati dan mengagendakan sidang berikutnya Jumat (22/4/2022) yaitu sidang yang sekarang.

Pada saat mediasi tadi, kami sudah menyampaikan resume apa yang menjadi tuntutan PT Dani Tasha Lestari kepadan BP Batam. Ada tiga tuntutan yaitu: (1). Menyatakan PT Dani Tasha Lestari diberikan hak atas alokasi lahan yang berada di Hotel Purajaya Beach Resort dan dicabut plang BP Batam yang terpasang di akses masuk Hotel Purajaya Beach Resort.

(2). PT Dani Tasha Lestari meminta permohonan perpanjangan pembayaran wajib tahunan otorita (WTO) alokasi lahan beserta denda-dendanya dikabulkan. (3). Ganti rugi yang dituntut dikabulkan.

Surat Direktur PT Dani Tasha Lestari, Rury Afriansya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadukan persoalan lahan PT Dani Tasha Lestari selaku pemilik dan pengelola Hotel Purajaya Beach Resort yang sudah sekitar 30 tahun beroperasi dan berinvestasi, lahannya dicabut BP Batam.

Apa respons BP Batam atas apa yang Anda sampaikan dalam mediasi tersebut?

Respons BP Batam, akan mengkaji lebih jauh data-data yang kami diberikan. Ada tanggapan dari pihak BP Batam yang diwakili Biro Hukum, menyatakan, mereka bingung apa yang digugat antara alokasi lahan 10 hektare atau 20 hektare.

Lahan PT Dani Tasha Lestari itu di satu kesatuan kawasan yang tak terpisahkan, tapi surat alokasinya ada dua yaitu lahan 10 hektare dan 20 hektare.

Menurut BP Batam, antara lahan 10 hektare dan 20 hektare berbeda. Kemudian saya sanggah, maksud berbeda itu apa? BP Batam beranggapan, lahan 10 hektare dan 20 hektare itu objek perjanjiannya berbeda, surat perjanjian beda, WTO beda.

Memang, itu WTO dan surat perjanjian berbeda, tetapi alokasi lahan antara 10 hektare dan 20 hetare sama yaitu satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BP Batam menyatakan, yang digugat itu apa? Apakah yang 10 hektare atau 20 hektare. BP Batam memberikan tanggapan bahwa untuk alokasi 10 hektare dan 20 hektar berbeda perlakuan. Yang 10 hektare telah berakhir WTO dan 20 hektare dibatalkan BP Batam.

Kemudian, mediator ibu Lia Herawati menengahi dan bertanya apakah lahan tersebut sudah tersertifikat. Saya sampaikan sudah tersertifikat, dan sertifikat asli ada pada prinsipal kami yaitu PT Dani Tasha Lestari.

Surat Direktur PT Dani Tasha Lestari, Rury Afriansyah kepada Menteri Koordinator Bidang Perekenomian, mengadukan PT Dani Tasha Lestari sudah sekitar 30 tahun berinvestasi sebagai pemilik dan pengelola Hotel Purajaya Beach Resort Nongsa, lahannya dicabut BP Batam.

Kok bisa BP Batam bingung, padahal gugatan perbuatan melawan hukum atas pembatalan perpanjangan lahan 20 hektare.

Betul, tapi BP Batam mencoba menggiring membingungkan mediator. Dengan tuntutan kita menerima WTO itu, mungkin dugaan, supaya tuntutan nanti kabur.

Apa alasan BP Batam membatalkan lahan 20 hektare PT Dani Tasha Lestari?

Salah satu alasan BP Batam, menurut BP Batam tidak ada pembangunan hotel di atas 20 hektare tersebut.

Kita langsung menyanggah, bahwa di lahan 20 hektare tersebut ada bangunan hotel. Selain bangunan hotel, ada juga water pump, instalasi listrik, termasuk jalan utama menuju hotel itu berada di atas lahan 20 hektare.

Untuk membantah tuduhan BP Batam, apakah Anda nanti mengajukan sidang lapangan?

Untuk pemeriksaan setempat atau sidang lapangan, kami akan mengajukan untuk mem perjelas posisi perkara dan objek gugatan ini ada atau tidak bangunan fisik.

Direktur PT Dani Tasha Lestari, Rury Afriansyah menunjukkan surat pengaduan ke Presiden Jokowi dan Menko Perekonomian atas masalah yang dihadapi PT Dani Tasha Lestari selaku pemilik dan pengelola Hotel Purajaya Beach Resort sudah hampir 30 tahun berinvestasi, lahannya dicabut BP Batam.

Pengalokasian lahan kepada PT Dani Tasha Lestari sudah berlangsung lama sudah mau 30 tahun. Apakah BP Batam lalai dalam pengawasan lahan, sehingga terjadi perkara gugatan perbuatan melawan hukum ini.

Menurut saya, BP Batam lalai karena BP Batam mendasarkan laporan dari bawahan asal bapak senang (ABS) tanpa mengecek ke lokasi. BP Batam hanya berdasarkan Google Map menyatakan tidak ada bangunan fisik.

Baca Juga: Perpanjangan WTO Tak Diterbitkan, Diduga Ada yang Mau Caplok Lahan Hotel Purajaya

Apakah fasilitas penunjang Hotel Purajaya Beach Resort bukan bagian dari investasi atau pengelolaan lahan?

Kalau dari BP Batam mengatakan, antara alokasi lahan 10 hektare dan 20 hektare berbeda. Jadi, bangunan-bangunan di lahan 20 hektare dianggap bukan bangunan hotel. Terhadap lahan 10 hektare dinyatakan BP Batam sudah berakhir WTO-nya.

Apakah ada aturan ada kelonggaran hingga dua tahun, bagi pengguna lahan untuk memperpanjang WTO berminat melanjutkan investasi?

Mereka (BP Batam, red) sebenarnya tahu, karena di dalam perjanjian sendiri ada disebutkan bahwa kalau alokasi lahan sudah berakhir dapat diperpanjang dan memiliki hak prioritas dengan membayar denda-denda sekitar 2,5 persen.

Apakah terkait secara hukum lahan Hotel Purajaya Beach Resort antara 10 hektare dan 20 hektare?

Bisa, karena itu berada dalam satu kesatuan. Karena Hotel Purajaya Beach Resort itu berada dalam satu wilayah.

Apakah ada kemungkinan BP Batam memisahkan lahan 10 hektare dan 20 hektare supaya satu per satu dibatalin lahan kepemilikan PT Dani Tasha Lestari?

Kalau melihat dari pemahaman BP Batam memandang lahan PT Dani Tasha Lestari 10 hektare dan 20 hektare, bahwa lahan 10 hektare saja PT Dani Tasha Lestari meminta perpanjangan, BP Batam tidak memberikan perpanjangan 20 tahun.

Sedangkan lahan 20 hektare, tahun 2020 saja sudah dicabut BP Batam. Padahal, WTO 20 hektare milik PT Dani Tasha Lestari berakhir tahun 2023.

Di atas lahan PT Dani Tasha Lestari tersebut, sudah terbit sertifikat. Apakah pihak PT Dani Tasha Lestari mengkonfirmasi ke pihak BPN Batam?

Sudah. Pada tanggal 28 Maret 2022 kami mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat. Kemudian, ada surat balasan dari BPN Batam, per April 2022 BPN Batam menyatakan agar PT Dani Tasha Lestari harus melengkapi permohonan blokir yang diajukan. Per Jumat (22/4/2022) sudah dilengkapi dan ada dokumen tanda terimanya.

Apa harapan PT Dani Tasha Lestari ke BPN Batam?

BPN Batam harusnya memberikan hak pada yang diberikan sertifikat, dalam hal ini PT Dani Tasha Lestari untuk mendapatkan suatu kepastian dan keadilan.

Seharusnya, BP Batam tak berhak mencabut lahan yang telah dialokasikannya, kalau pengelola lahan masih menginginkan atau masih mau berinvestasi dan sudah membangun seperti yang Anda jelaskan di atas.

Betul. Waktu PT Dani Tasha Lestari mengajukan dokumen pembatalan saja, pihak BPN Batam bertanya alasan pemblokiran sertifikat lahan yang dimiliki PT Dani Tasha Lestari.

Kami sampaikan, ada kekhawatiran PT Dani Tasha Lestari, bahwa lahan PT Dani Tasha Lestari akan diberikan kepada pihak lain dan terbit sertifikat atas nama pihak lain.

Lalu, pihak BPN Batam bertanya, bukankah sudah diperpanjang WTO alokasi lahan PT Dani Tasha Lestari. Kami jelaskan, PT Dani Tasha Lestari sudah memperpanjang tapi pihak BP Batam menolak perpanjangan.

Artinya, BPN Batam juga heran kenapa BP Batam menolak perpanjangan lahan yang diajukan PT Dani Tasha Lestari?

Benar.

Apakah memang tanah tersebut terlantar?

Tidak, di atas tanah tersebut ada bangunan yang dinamakan Hotel Purajaya Beach Resort dengan segala fasilitas penunjang, sarana dan prasarananya. Purajaya itu resort kawasan wisata, mohon itu dipahami resort kawasan wisata.

Dari tiga tuntutan PT Dani Tasha Lestari kepada BP Batam, apakah Anda optimis?

Optimis dikabulkan: (1). Bahwa PT Dani Tasha Lestari diberikan hak alokasi lahan lagi di kawasan Purajaya Beach Resort dan dicabut plang BP Batam. (2). Permohonan pembayaran perpanjangan WTO dan denda-dendanya dikabulkan. Sedangkan tuntutan ketiga yaitu ganti rugi, kemungkinan tipis dikabulkan.

Siapa saja dari pihak tergugat BP Batam dan turut tergugat BPN Batam yang hadir?

Dari pihak tergugat yaitu Biro Hukum BP Batam yang hadir Anggi, Juanda, dan Putra Manalu. Sedangkan dari turut tergugat yang hadir Bagian Penyelesaian Sengketa dan Konflik BPN Batam.

Apa tahapan berikutnya, sidang mediasi ini?

Sidang mediasi ini ditunda sampai 17 Mei 2022 untuk menghadirkan para prinsipal. Saya meminta kepada hakim supaya pihak tergugat yaitu Kepala BP Batam harus hadir. Harus berarti mutlak hadir. Supaya antara prinsipal penggugat Direktur PT Dani Tasha Lestari dan prinsipal tergugat Kepala BP Batam berhadapan lebih enak, daripada antara kuasa hukum dengan biro hukum.

Kalau Kepala BP Batam tidak hadir pada sidang mediasi 17 Mei 2022 nanti, bagaimana?

Berarti, sidang mediasi dead lock sehingga sidang berlanjut kepada majelis hakim. Kami mengajukan dongson (pemanggilan paksa) harus hadir Kepala BP Batam dalam sidang nanti. (rep1)