PBB: Tahun Ini Catat Rekor Terburuk Kematian Pekerja Kemanusiaan di Seluruh Dunia

PBB: Tahun Ini Catat Rekor Terburuk Kematian Pekerja Kemanusiaan di Seluruh Dunia
Orang-orang mengantre membeli roti di sebuah toko roti di Kota Khan Younis, Jalur Gaza selatan, pada 18 November 2024. Badan Bantuan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Tengah (UNRWA), mengungkapkan banyak toko roti yang dibantu PBB beroperasi dengan kapasitas yang semakin berkurang akibat kelangkaan tepung yang parah. (F. Xinhua/Rizek Abdeljawad)

PBB (Kepri.co.id – Xinhua) – Tahun ini menjadi tahun terburuk dalam catatan kematian pekerja kemanusiaan, dengan 281 kematian dilaporkan di seluruh dunia, ungkap Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) pada Jumat (22/11).

“Jumlah pekerja kemanusiaan yang tewas meningkat ke rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya, keberanian dan kepedulian mereka dibalas dengan peluru dan bom,” ujar Tom Fletcher, under-secretary-general PBB untuk urusan kemanusiaan dan koordinator bantuan darurat.

Baca Juga: Laporan OHCHR Sebut 70 Persen Korban Tewas di Gaza Perempuan dan Anak-anak

“Kekerasan ini sungguh keterlaluan dan merongrong operasi bantuan. Negara-dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus melindungi pekerja kemanusiaan, menegakkan hukum internasional, mengadili mereka yang bertanggung jawab, dan mengakhiri era impunitas ini.”

OCHA mengatakan, rekor kematian juga terjadi tahun 2023, dengan 280 pekerja dilaporkan tewas di 33 negara.

Baca Juga; AS “Sangat Terganggu” dengan UU Israel tentang Larangan Operasi UNRWA

Stephane Dujarric, kepala juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, menyayangkan jumlah kematian yang melampaui rekor tahun lalu, “padahal ini bahkan belum memasuki Desember.”

OCHA mengatakan, lebih dari 320 personel kemanusiaan yang tewas di Gaza sejak 7 Oktober 2023, mendongkrak jumlah kematian pekerja kemanusiaan secara global.
Banyak dari mereka tewas saat menjalankan tugas kemanusiaan, dan sebagian besar merupakan anggota staf Badan Bantuan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Kawasan Timur Tengah, atau yang dikenal sebagai UNRWA.

PBB: Tahun Ini Catat Rekor Terburuk Kematian Pekerja Kemanusiaan di Seluruh Dunia
Orang-orang mengantre membeli roti di sebuah toko roti di Kota Khan Younis, Jalur Gaza selatan, pada 18 November 2024. (F. Xinhua/Rizek Abdeljawad)

OCHA mengatakan, sebagian besar pekerja kemanusiaan yang tewas di seluruh dunia tahun ini, merupakan anggota staf lokal yang bekerja untuk organisasi nonpemerintah, badan-badan PBB, dan gerakan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah.

Baca Juga: Dalam Sehari, UNIFIL Deteksi 1.500 Lebih Serangan Lintas Batas Israel-Lebanon

Tingginya tingkat kekerasan, penculikan, pencideraan, pelecehan, dan penahanan sewenang-wenang terhadap pekerja kemanusiaan telah dilaporkan di berbagai negara, termasuk di antaranya di Afghanistan, Republik Demokratik Kongo, Sudan Selatan, Sudan, Ukraina, dan Yaman.

OCHA mengatakan, kekerasan terhadap para pekerja kemanusiaan merupakan bagian dari meluasnya tren peningkatan korban sipil di zona konflik.

Baca Juga: Badan-badan PBB Sebut Situasi di Gaza Utara “Apokaliptik”

Tahun 2023 lalu, lebih dari 33.000 kematian warga sipil tercatat di 14 zona konflik bersenjata, meningkat 72 persen dari catatan tahun 2022.

Terlepas dari berbagai bahaya yang ada, OCHA mengatakan, organisasi-organisasi bantuan terus memberikan bantuan penting, dan menjangkau hampir 144 juta orang yang membutuhkan pada tahun 2023 lalu. Organisasi-organisasi tersebut membantu lebih dari 116 juta orang di seluruh dunia.

Baca Juga: Kelaparan di Gaza Semakin Parah saat Kelangkaan Pangan Memburuk dan Bantuan Menyusut

OCHA mengingatkan, Dewan Keamanan PBB pada Mei 2024 lalu mengadopsi Resolusi 2730 sebagai respons atas meningkatnya kekerasan dan ancaman terhadap para pekerja kemanusiaan.

Resolusi tersebut memberikan mandat kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk merekomendasikan langkah-langkah, untuk mencegah dan merespons insiden-insiden semacam itu, meningkatkan akuntabilitas, serta memperkuat perlindungan terhadap personel dan aset-aset kemanusiaan. (hen/ xinhua-news.com)