JAKARTA (Kepri.co.id) – Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M Sarmuji membahas finalisasi penyesuaian rencana kegiatan anggaran (RKA) BP Batam tahun anggara 2025, sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.
Baca Juga: BP Ukir Prestasi Sangat Baik Indeks Perencanaan Pembangunan
Hadir Kepala BP Batam Muhammad Rudi, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; seluruh anggota bidang dan sejumlah pejabat eselon II.
Pada kesempatan tersebut, Komisi VI DPR RI mengetuk palu alokasi anggaran BP Batam tahun 2025 sebesar Rp1.992.728.199.000 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah).
“Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran BP Batam tahun anggaran 2025 sesuai surat Badan Anggaran DPR RI,” tutur Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M Sarmuji dalam pembacaan kesimpulan.
Baca Juga: Menko Perekonomian Puji BP Batam Meningkatkan Investasi
“Semoga anggaran yang telah ditetapkan dapat disinkronisasi dengan visi misi pembangunan pemerintahan ke depan, dan betul-betul bermanfaat bagi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Usai pemaparan dari Kepala BSN dan Ketua KPPU, Kepala BP Batam Muhammad Rudi memaparkan secara singkat desain pagu belanja BP Batam tahun 2025 dan rencana kerja yang akan dilakukan.
Baca Juga: Kepala BP Batam Paparkan Kinerja Anggaran dalam RDP Bersama Komisi VI DPR RI
Ia mengapresiasi Komisi VI DPR RI atas segala dukungannya, baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan BP Batam sejak tahun 2019, saat dirinya mulai memimpin Batam.
Adapun, prosentase komponen pagu anggaran BP Batam, bersumber dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 99,27%; pinjaman luar negeri (PLN) sebesar 0,44 %; dan Rupiah murni pendamping pinjaman luar negeri (RMP-PLN) sebesar 0,29%.
Pagu belanja tersebut, dialokasikan untuk dua program, yaitu:
A. Program dukungan manajemen 45,49%; dan
B. Program pengembangan kawasan strategis 54,51%.
Rudi menjabarkan dalam program yang pertama yaitu dukungan manajemen, kegiatan utamanya adalah kegiatan operasional. Seperti pengelolaan pegawai, pengelolaan organisasi, kegiatan pemeliharaan, jasa, dan kehumasan.
Baca Juga: Rudi Dinobatkan Pemimpin Terpopuler, Humas BP Batam Raih Anugerah Humas Terbaik 2023
Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam program yang kedua adalah berbagai kegiatan yang mendukung perizinan bagi investor, logistik, serta program prioritas berupa pembangunan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur kawasan.
Dalam program pengembangan kawasan strategis, juga terdapat pengembangan beberapa layanan seperti layanan kepelabuhanan, penyediaan air bersih, rumah sakit, dan lainnya.
Kemudian pengembangan infrastruktur kawasan untuk menarik investasi serta mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City yaitu pembangunan prasarana bidang perumahan dan pemukiman.
Baca Juga: BP Paparkan Rencana Kerja dan Anggaran Bersama Komisi VI DPR RI
“Salah satu fokus besar kita, membuat Batam-Rempang-Galang menjadi kawasan ekonomi yang makin modern dan mampu bersaing,” ujar Rudi.
Rudi juga mengatakan, tema pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam tahun 2025 adalah percepatan peningkatan investasi melalui pengembangan kawasan dan pembangunan infrastruktur.
Hal tersebut sejalan dengan tema rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Program BP Batam turut mendukung prioritas nasional lima (PN 5) yaitu melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. (hen)
