BATAM (Kepri.co.id) – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senin (10/6/2024).
RDP yang yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI, Martin Manurung ini turut dihadiri Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Teten Masduki, serta tiga mitra kerja Komisi VI DPR RI lainnya ini digelar dalam rangka pembahasan Rencana Kera Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/ Lembaga tahun anggaran 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2023, dan realisasi anggaran semester I tahun 2024.
Baca Juga: Raker dengan Komisi VI DPR RI, Menteri Investasi Dukung Percepatan Relokasi Masyarakat Rempang
“Pertama-tama kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI, atas dukungannya dalam pengembangan Batam,” ujar Rudi dalam sambutannya.
Hal ini disampaikan, mengingat BP Batam merupakan salah satu mitra kerja Komisi VI DPR RI, secara berkelanjutan mendukung kinerja BP Batam mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pengembangan dan pembangunan Batam.
Dalam kesempatan ini, Rudi memaparkan capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) BP Batam tahun 2020-2024 yang mencakup lima kegiatan prioritas dengan 10 indikator, yang telah memperoleh capaian rata-rata kuantitatif sebesar 74,6%.
“Kami optimis, capaian ini akan menyentuh angka 95% di akhir tahun 2024 dan pelaksanaan rencana strategis (renstra) BP Batam tahun 2020-2024 dengan lima sasaran strategis, bisa mencapai angka 95,70%,” terangnya.
Adapun beberapa kegiatan strategis BP Batam periode tahun 2020 hingga 2024 meliputi pengembangan pelabuhan Batuampar, pengembangan Bandara Hang Nadim, pengembangan infrastruktur jalan dan air bersih, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan pengembangan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City.
Baca Juga: Komisi VI DPR Dukung Pengembangan Bandara Hang Nadim, Minta Share Garuda Diperbesar
Mengenai RKA tahun 2025, pagu indikatif dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) akan dialokasikan untuk dua program yaitu program dukungan manajemen dan program pengembangan kawasan strategis serta alokasi pagu Rupiah murni (RM), untuk program pengembangan dan pemeliharaan prasarana konektivitas darat dalam rangka mendukung PSN Rempang Eco-City dan pengembangan prasarana jaringan air bersih.
“Mengingat pentingnya kegiatan-kegiatan tersebut, kami mohon dukungan Komisi VI DPR RI, agar rencana yang telah disusun dapat segera direalisasikan,” ujar Rudi.
Terakhir, ia melaporkan realisasi anggaran tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut:
- Realisasi belanja tahun 2023 sebesar 79,29% dari alokasi daftar isian pelaksana anggaran (DIPA);
- Realisasi penerimaan PNBP tahun 2023 sebesar 92,14% dari target;
- Realisasi belanja tahun 2024 sampai Mei 2024 sebesar 23,77% dari alokasi DIPA;
- Realisasi penerimaan PNBP tahun 2024 sampai Mei 2024 sebesar 48,80% dari target.
“Realisasi PNBP 2024 menunjukkan peningkatan sebesar 34,44% dari periode yang sama tahun 2023. Artinya, kinerja BP Batam dapat dikatakan semakin baik di semester I 2024 ini,” kata Rudi.
Rudi bersama jajaran di BP Batam berkomitmen, terus meningkatkan kinerja anggaran dan berharap, agar dukungan Komisi VI DPR RI terus berjalan mewujudkan Batam Kota Baru.
Baca Juga: Komisi VI DPR Tetapkan Pagu Anggaran BP Batam Tahun 2023 Sebesar Rp2,068 Triliun
“Dari paparan yang telah disampaikan ke Forum RDP ini, kami berkomitmen segera merealisasikan kegiatan yang menghasilkan PNBP, serta mempercepat penyerapan anggaran di lingkungan BP Batam,” terangnya.
“Semoga dukungan dari Komisi VI DPR RI, dapat menjadi motivasi bagi kami mewujudkan kawasan Batam-Rempang-Galang sebagai lokomotif ekonomi, memberikan nilai tambah bagi Indonesia,” pungkas orang nomor satu di BP Batam ini. (amr)
