NATUNA (Kepri.co.id) – Sejumlah perwakilan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna, menumpahkan seluruh keluhan kepada Bupati Natuna, Cen Sui Lan.

Permasalahan yang diadukan, mulai dari tunggakan tambahan penghasilan pegawai (TPP) hingga soal belanja mobil dinas kesehatan yang dinilai tidak layak, di saat keuangan daerah tengah cekak.

Penyataan memuncak tersebut. diungkap dr Muhammad Fadli saat audiensi bersama Bupati Natuna, Cen Sui Lan bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di ruang kerjanya, Senin (10/3/2025).

“Kepala Dinas Kesehatan jangan membeli mobil dinas baru, di saat keuangan daerah lagi cekak,” ketus Fadli di tengah audiensi.

Bupati Natuna, Cen Sui Lan menyambut baik audiensi dan menerima beberapa usulan yang telah disampaikan perwakilan tenaga kesehatan, yang melakukan aksi damai di halaman kantor Bupati Natuna.

Ditegaskan Cen Sui Lan, tunggakan utang TPP dan rasionalisasi sejak Bupati sebelumnya. “Namun, pemerintah daerah akan bertanggung jawab penuh menindaklanjuti permasalahan yang menjadi harapan para tenaga kesehatan,” kata Cen Sui Lan.

Dalam audiensi tersebut, akhirnya disepakati tunggakan TPP November 2024 akan dibayarkan Maret 2025 ini, setelah tunda salur dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masuk ke dalam kas daerah. Tidak hanya tenaga medis, tapi seluruh tunggakan ASN.

“Namun untuk tunggakan TPP bulan Desember 2024 akan ditunda dulu, karena Pemda akan memprioritaskan pembayaran gaji ke-14 atau tunjangan hari raya (THR) terlebih dahulu,” jelasnya.

Cen Sui Lan menambahkan, pemerintahannya akan memperhatikan hak hak aparatur sipil negara (ASN). Namun dengan syarat. ASN harus bekerja secara profesional dan melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh. “Setiap profesionalisme kerja, akan dibayar secara profesional pula,” tegasnya.

Masih kata Cen Sui Lan, ia mengajak seluruh ASN di Natuna, khususnya tenaga kesehatan dapat lebih memahami kondisi keuangan daerah saat ini, mengalami efisiensi.

Sehingga, ada beberapa kebijakan yang harus diambil agar roda pemerintahan dapat tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Saya minta seluruh ASN memahami, berikan saya waktu mempelajari setiap permasalahan maupun memperbaiki birokrasi daerah,” timpanya.

Bupati Minta BPK Audit Investigasi Utang Rp188 Miliar

Cen Sui Lan mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat ini masih melakukan audit kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Natuna, termasuk di Dinas Kesehatan dan RSUD untuk tahun anggaran 2024.

“Laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada akhir Maret 2025 ini diserahkan kepada saya. Nanti dari LHP itu, tergambar dan terpotret semua hasil Audit. Ada beberapa OPD yang akan ditindaklanjuti dengan audit investigasi BPK. Termasuk mengaudit hutang Rp188 miliar itu berasal dari mana saja, nanti hasil LHP-nya terpotret dan terdokumentasikan,” pungkasnya.

Aksi damai ratusan tenaga medis tersebut, dikoordinir sejumlah dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna. Mereka menuntut, pembayaran TPP bulan November dan Desember tahun 2024.

“Alhamdulillah, tuntutan kami dipenuhi. Bupati tetap akan membayarkan seluruh tunggakan tunjangan kami di bulan November,” ungkap Muhammad Fadli seraya menyeka air mata harunya, usai bertemu Bupati Natuna, Cen Sui Lan di ruang kerjanya.

Dokter Muhammad Fadli, sudah bertugas di Natuna sejak tahun 2012 silam sebagai dokter umum, sekarang sudah bergelar dokter spesialis radiologi. Ia mengaku, terganggu secara psikologis dengan kebijakan sebelumnya.

“Kami harap di kepemimpinan ibu Cen Sui Lan, Natuna lebih baik. Kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong perhatikan kami di perbatasan ini,” katanya penuh harap. (amr)

Bupati Minta BPK Audit Investigasi Utang Rp188 Miliar

Baca Juga