NATUNA (Kepri.co.id) – Bupati Natuna, Cen Sui Lan mengambil langkah cepat merangkul semua pemangku kepentingan di kabupaten yang dikenal sebagai gerbang Utara Indonesia.
Dalam pidato perdananya di hadapan DPRD Natuna pada Selasa (4/3/2025), Cen Sui Lan menekankan pentingnya menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Baca Juga: Cen Sui Lan Bocorkan Resep Membangun Natuna, Tidak Seperti Ayam Kelaparan Dalam Lumbung
Cen Sui Lan mengajak DPRD Natuna, untuk bersatu dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, serta jajaran Pemkab.
Dalam kesempatan tersebut, Cen Sui Lan menegaskan, pelaksanaan pembangunan harus tetap berjalan meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran, tanpa memberikan dampak negatif kepada warga.
Baca Juga: APBD P Natuna Disahkan Rp1,228 Triliun, Naik Rp173,6 Miliar
“Ini adalah amanah dan berkah. Saya ingin mengajak pimpinan dan anggota DPRD, untuk menjadi bagian dari Pemda dan bersama-sama berjuang demi masyarakat Natuna,” ujarnya.
Cen Sui Lan juga mengungkapkan, selama delapan hari retreat di Akmil Magelang, Presiden Prabowo Subiantor menekankan tiga prioritas pembangunan nasional melalui program Asta Cita, yaitu pemerataan pendidikan, perekonomian, dan pembangunan akhlak.
Baca Juga: Cermin Siapkan Program Pinjaman Tanpa Bunga untuk Masyarakat Natuna
Cen Sui Lan menegaskan, Pemkab Natuna memiliki tanggung jawab menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan asta cita tersebut.
Lebih lanjut, Cen Sui Lan menyoroti efisiensi anggaran tidak hanya berlaku untuk APBD, tetapi juga hampir semua Kementerian dan Lembaga, dengan pengurangan anggaran berkisar antara 30-50 persen, termasuk di Pemkab Natuna.
Baca Juga: Ditetapkan Bupati Natuna Terpilih, Cen Sui Lan: Mohon Dukungan Semua Pihak
“Meskipun dalam situasi ini, kita harus tetap berjuang bersama untuk masyarakat Natuna. Kita perlu memastikan, efisiensi ini tidak berdampak terlalu besar pada masyarakat. Kita harus berpikir cerdas dan bekerja sama,” ujar Cen Sui Lan.
Ketua DPRD Natuna, Rusdi, juga mendorong Pemkab segera menemukan solusi terkait keterlambatan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan utang pihak ketiga, melalui kebijakan tunda bayar.
Sebagai catatan, Bupati Cen Sui Lan dan Wabup Jarmin mewarisi APBD Natuna dalam kondisi defisit, dengan utang Rp180 miliar, termasuk tunda bayar. Defisit, untuk sebagian, akibat terkuras ke belanja pegawai. (amr)
