BATAM (Kepri.co.id) – Pada akhir 2024, pemerintah komit pemukiman tahap 1 dapat dihuni masyarakat Rempang.
Total 3.000 kaveling akan dibangun berlokasi tepatnya di Dapur 3, Sijantung, Galang, yang masih berada di satu garis pantai dengan lokasi warga sebelumnya di Rempang.
Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City seluas 471 hektare tersebut, berada di tepi perairan Galang, akan jadi pemukiman baru yang khusus dibangun bagi masyarakat Rempang terdampak Proyek Stategis Nasional Rempang Eco-City.
“Pemerintah tak akan pernah menyengsarakan rakyatnya. Percaya Bapak Ibu, kami tak mungkin merelokasi Bapak Ibu begitu saja,” kata Kepala BP Batam, Muhammad Rudi saat sosialisasi bersama warga beberapa waktu silam.
Bahkan, ia menambahkan ada dermaga untuk melabuhkan kapal, termasuk menyiapkan pemakaman yang rapi untuk menghormati para leluhur.
Lebih detil, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan, masyarakat tak perlu khawatir.
Menurutnya, tak ada hal yang sebetulnya perlu ditakutkan, karena Pemerintah telah menyampaikan komitmen memberikan hak masyarakat sesuai aturan yang ada.
Satu rumah akan diganti dengan satu rumah tipe 45 bernilai Rp120 juta, tanah pun diberikan seluas maksimal 500 m2. Pemerintah pun janji, akan menanggung biaya hidup masyarakat sampai rumah tetap mereka jadi.
Pilih Rumah Ganti dengan Lokasi Strategis
Wanita yang pernah menempuh pendidikan di Australia itu, mengatakan, pemerintah memberikan kesempatan pada masyarakat memilih lokasi rumah gantinya sendiri yang strategis sesuai kebutuhan.
“Warga yang mendaftar di awal, diberikan privilege (hak istimewa) bebas memilih posisi rumah yang dianggap strategis untuk usaha, berkebun, berlayar, ataupun tempat tinggal,” ungkap Tuty.
Development Plan PT MEG, menunjukkan Pulau Rempang dengan luasan kurang lebih 17.000 hektare akan dibangun menjadi kawasan industri, perdagangan, residensial, hingga wisata yang terintegrasi.
Dengan konsep “Green and Sustainable City“, wilayah ini akan membuka ratusan ribu lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kepri, khususnya pemuda Rempang.
Bahkan, target 30.000 tenaga kerja sampai 2028 dan 306.000 orang selama pengembangan kawasan hingga tahun 2080 mendatang.
“Selain industri dan teknologi, perlu diketahui, kami pemerintah akan mengedepankan kearifan lokal. Maka, masyarakat daerah tersebut akan menjadi bagian besar dari pengembangan kawasan itu,” tegasnya.
Memang tampaknya publik tak percaya begitu saja, karena rumah ganti belum tampak jadi.
Namun, sedari awal, Kepala BP Batam mengatakan rumah tetap akan jadi di akhir 2024. Selama itu, ia komit menanggung biaya hidup warga yang terdampak.
“BP Batam perpanjangan tangan pusat, ya kami akan komit. Saat ini, prosedur pembangunan rumah untuk ganti rugi, menanti Peraturan Presiden yang sedang digodok di Ibu Kota,” jelas Tuty.
Pembangunan rumah dengan biaya tak sedikit itu, harus melalui prosedur dan payung hukum yakni Peraturan Presiden yang sedang digesa Pemerintah Pusat.
“Nah kalau ada alat berat lewat, masyarakat jangan takut. Kami perlu melakukan cut and fill, untuk memulai pematangan rumah tetap bapak ibu di area Dapur 3 Sijantung, yang kondisinya berbukit,” kata Tuty.
Terakhir, ia umumkan bagi warga yang secara sukarela ingin menyerahkan lahannya kembali pada pemerintah bisa mengunjungi 3 posko : RSKI Galang, Kantor Camat Galang dan PTSP Batam Center.
“Ayok ajak masyarakat daftar, maksimal 20 September. Ini perlu segera masyarakat tahu. Mereka secara pribadi bisa hubungi kontak atau datang langsung. Kami melindungi privasi bapak ibu sekalian,” pungkas Tuty.
Posko Pelayanan:
- Posko RSKI/Koramil (08117702136)
- Posko Kantor Camat Galang (08117702134)
- Posko PTSP / Gedung Mall Pelayanan Publik Batam Centre (08117702135) (rud)