BATAM (Kepri.co.id) – Pemerintah Kota Batam menyiapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 sebesar Rp4,8 triliun. Anggaran tersebut diarahkan tidak hanya untuk menjalankan pemerintahan, tetapi juga menjawab kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hingga mempercepat pembangunan infrastruktur.
Rancangan tersebut disampaikan Walikota Batam, Dr Amsakar Achmad SSos MSi, saat menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Senin (7/9/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam dan menjadi bagian dari tahapan pembahasan anggaran antara Pemko Batam dan DPRD Kota Batam.
Ranperda APBD 2027 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Penyusunannya juga menindaklanjuti kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2027 yang telah ditandatangani bersama pada 15 Agustus 2026.
Program yang dirancang kemudian diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam 2027, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2025-2029, serta arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri).
Menurut Amsakar, arah kebijakan APBD 2027 difokuskan pada lima sektor utama yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan Batam.
Lima Fokus Pembangunan
Pertama, pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.
Pemko Batam menyiapkan sejumlah program untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, terutama kelompok rentan. Salah satunya subsidi bunga pinjaman 0 persen bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP Batam.
Selain itu, disiapkan bantuan sosial bagi lansia dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.
Kelompok pekerja rentan yang menjadi sasaran meliputi pengemudi transportasi daring, pengemudi boat pancung, nelayan dan petani.
Pemerintah juga menyiapkan subsidi sembako sebagai salah satu langkah pengendalian inflasi. Penguatan sarana dan prasarana bagi nelayan turut masuk dalam agenda tersebut.
Kedua, peningkatan keterampilan sumber daya manusia.
Kebijakan ini diarahkan agar masyarakat memiliki kemampuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ekonomi.
Programnya mencakup pelatihan tenaga kerja, baik keterampilan teknis maupun nonteknis, pemberdayaan industri, peningkatan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta kemudahan fasilitasi perizinan usaha.
Ketiga, penguatan inklusi sosial dan infrastruktur lingkungan.
Persoalan banjir menjadi salah satu perhatian dalam APBD 2027. Penanganan secara terpadu direncanakan di sejumlah kawasan, yakni Puri Loka, Senawangi, Vila Pesona Asri, Graha Nusa–Kaveling Baru, Putrajaya, Pompa Bengkong dan Tiban Center.
Di sektor persampahan, Pemko Batam mendorong efisiensi pengelolaan melalui peremajaan armada serta pengangkutan oleh pihak ketiga di sembilan kecamatan.
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kecamatan Galang juga direncanakan untuk memperkuat pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
Keempat, pendidikan dan kesehatan.
Di sektor pendidikan, pemerintah menyiapkan beasiswa serta bantuan seragam sekolah bagi siswa SD dan SMP.
Kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi juga diperkuat melalui program beasiswa di tujuh perguruan tinggi negeri (PTN). Beasiswa tersebut disiapkan melalui jalur undangan, jalur berprestasi bagi keluarga tidak mampu, serta jalur hinterland.
Anggaran juga diarahkan untuk penambahan ruang kelas baru (RKB).
Sementara pada sektor kesehatan, Pemko Batam menargetkan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) sekaligus meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Embung Fatimah dan puskesmas.
Kelima, optimalisasi sarana dasar dan aksesibilitas.
Pembangunan infrastruktur tetap menjadi bagian penting dalam APBD 2027. Sejumlah agenda yang disiapkan antara lain pembangunan unit sekolah baru (USB), Jembatan Golden Prawn Bengkong, penataan Gedung Lurah Sukajadi dan Tiban Lama, serta peningkatan sejumlah ruas jalan strategis.
Ruas jalan yang masuk sasaran peningkatan meliputi Bumi Perkemahan–Teluk Lengung, Simpang Tiban Princess, Gajah Mada–Diponegoro, serta koridor Cikitsu–SMA 3–Hang Nadim.
Pendapatan Daerah Rp4,7 Triliun
Untuk membiayai berbagai program tersebut, pendapatan daerah Kota Batam pada 2027 dirancang mencapai Rp4,7 triliun.
Pendapatan itu terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp3 triliun, pendapatan transfer Rp1,7 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp200 juta.
Dari PAD, kontribusi terbesar ditargetkan berasal dari pajak daerah sebesar Rp2,4 triliun. Selanjutnya retribusi daerah sebesar Rp346 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp12 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp233 miliar.
Sementara pendapatan transfer terdiri atas transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,4 triliun dan transfer antardaerah sebesar Rp304 miliar.
Belanja Rp4,8 Triliun
Pada sisi belanja, Pemko Batam merancang alokasi sebesar Rp4,8 triliun.
Anggaran tersebut terdiri atas belanja operasi Rp3,6 triliun, belanja modal Rp1,1 triliun, serta belanja tidak terduga Rp20 miliar.
Belanja operasi mencakup belanja pegawai sebesar Rp1,8 triliun, belanja barang dan jasa Rp1,5 triliun, belanja subsidi Rp5 miliar, belanja hibah Rp204 miliar, dan belanja bantuan sosial Rp19 miliar.
Adapun belanja modal dialokasikan untuk peralatan dan mesin sebesar Rp185 miliar, gedung dan bangunan Rp419 miliar, jalan, jaringan dan irigasi Rp527 miliar, serta aset tetap lainnya Rp25 miliar.
Untuk menyeimbangkan postur anggaran, pemerintah merancang penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp116 miliar.
Dengan komposisi tersebut, total postur APBD Kota Batam TA 2027 dirancang mencapai Rp4,859 triliun.
Menunggu Pembahasan DPRD
Setelah penyampaian nota keuangan dan Ranperda, pembahasan APBD 2027 selanjutnya akan dilakukan bersama Badan Anggaran DPRD Kota Batam.
Amsakar berharap proses pembahasan dapat berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, pembahasan bersama DPRD penting untuk memastikan setiap program yang dirancang dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
”Melalui APBD 2027, Pemerintah Kota Batam berkomitmen melanjutkan pembangunan sekaligus memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya. (amr)
