Kisah Perjuangan Norodom Sihanouk, Bapak Kemerdekaan Kamboja (Bagian I)

Kisah Perjuangan Norodom Sihanouk, Bapak Kemerdekaan Kamboja (Bagian I)
Orang-orang memberikan penghormatan kepada mendiang Raja Kamboja, Norodom Sihanouk di Phnom Penh, Kamboja, pada 15 Oktober 2024. (F. Xinhua/Sovannara)

Di persimpangan Norodom Boulevard dan Sihanouk Boulevard yang ramai di Phnom Penh, ibu kota Kamboja, berdiri Monumen Kemerdekaan berwarna merah bata sebagai penghormatan kepada Norodom Sihanouk, Bapak Kemerdekaan Kamboja.

SIHANOUK telah melalui perjalanan yang luar biasa selama 90 tahun, yang penuh dengan suka dan duka.

Terlahir dalam keluarga kerajaan, Sihanouk menyaksikan dengan mata kepala sendiri, malapetaka yang ditimbulkan oleh penjajah terhadap negaranya, yang membuatnya berkomitmen berjuang mewujudkan kemerdekaan Kamboja.

Sihanouk sempat menjalani pengasingan yang panjang, setelah kudeta dan memimpin Kamboja meraih kemerdekaan nasional sebelum kembali ke negaranya.

Baca Juga: Indonesia Mulai Ekspor Kendaraan Listrik Chery Omoda 5 ke Vietnam

Kehidupan Sihanouk dikenal dengan perjuangannya yang tak kenal lelah untuk kemerdekaan, rekonsiliasi, pembangunan, dan revitalisasi Kamboja. Dia memainkan peranan penting dalam kebangkitan bangsa kuno tersebut.

RAJA “BONEKA”

Nama belakang Sihanouk berasal dari kakek buyutnya, Norodom. Kamboja jatuh di bawah kekuasaan kolonial pada masa pemerintahan Raja Norodom, ketika kekuatan Barat memperluas cengkeraman mereka di kawasan tersebut.

Tahun 1863, Laksamana Prancis Pierre-Paul de La Grandiere tiba di Udong, ibu kota Kamboja pada masa itu, dan memaksa Raja Norodom menandatangani sebuah perjanjian perlindungan.

Tak lama setelah itu, Chasseloup-Laubat, menteri Angkatan Laut dan Koloni Prancis, menetapkan Kamboja sebagai wilayah protektorat Prancis, sehingga berdirilah Sekolah Menengah Chasseloup-Laubat di Saigon (kini Ho Chi Minh City, Vietnam), yang merupakan almamater Sihanouk dan ayahnya, Suramarit.

Raja Norodom, yang menentang aneksasi negaranya, mengumumkan reformasi ambisius yang bertujuan mengatasi stagnasi negara itu dan mencapai kemandirian. Namun, reformasi ini pada dasarnya tidak dapat diterima kekuatan kolonial.

Tahun 1884, Charles Thomson, gubernur jenderal Prancis di Cochinchina pada saat itu, mengabaikan dalih “perlindungan” dan menyerbu Istana Kerajaan Kamboja dengan pasukannya.

Di bawah tekanan, Raja Norodom dipaksa menyerahkan seluruh kekuasaannya melalui sebuah perjanjian, yang secara efektif menyerahkan kendali atas Kamboja di setiap tingkatan kepada Prancis.

Baca Juga: China dan Vietnam Sepakat Tangani Sengketa Maritim Melalui Pembicaraan

Seperti yang ditulis Sihanouk dalam memoarnya, “Raja Norodom kehilangan seluruh kekuasaannya sejak menandatangani perjanjian 1884 yang dipaksakan kepadanya oleh Prancis. Perjanjian tersebut, mendegradasi Raja Norodom dan menjadikan raja Khmer itu sebagai boneka otoritas Prancis.”

Prancis menjadikan Kamboja sebagai sasaran eksploitasi besar-besaran. Merasa sangat kesulitan, Raja Norodom mengutus putra sulungnya, Norodom Yukanthor (paman buyut Sihanouk), pergi ke Paris dengan tujuan, mengekspos dan mengecam pelanggaran yang dilakukan penjajah Prancis.

Sebagai tindakan pembalasan, Prancis mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Yukanthor, yang memaksanya mencari perlindungan terlebih dahulu ke Inggris dan kemudian ke Siam (sekarang dikenal sebagai Thailand). Yukanthor diasingkan di sana hingga kematiannya di Bangkok tahun 1934.

Asimilasi budaya merupakan hal yang lazim pada masa pemerintahan kolonial Prancis. Tahun 1892, parlemen Prancis mendeklarasikan Indochina (sekarang Kamboja, Laos, dan Vietnam) sebagai koloni yang “berasimilasi”.

Untuk mengonsolidasikan dominasi budaya Prancis di Kamboja, pemerintah kolonial melakukan serangkaian tindakan untuk membatasi perkembangan budaya lokal, termasuk menetapkan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi, membuka hanya segelintir sekolah di seluruh negara itu, mempekerjakan guru-guru Prancis untuk mengajar dalam bahasa Prancis, serta memberikan mata pelajaran sejarah Prancis alih-alih sejarah Kamboja, guna membuat masyarakat tunduk pada pemerintahan kolonial.

Di bawah tekanan budaya seperti itu, keluarga kerajaan Kamboja harus tunduk. Ketika Sihanouk masih kecil, ibunya mengatakan kepadanya, hanya orang Khmer yang sangat mahir berbahasa Prancis yang dapat memperoleh posisi yang bagus di pemerintahan, sehingga dia diminta bersekolah di “sekolah terbaik dengan guru-guru Prancis terbaik” bagaimanapun caranya.

Sihanouk dikirim ke sekolah dasar terbaik di Phnom Penh, di mana dia belajar bahasa Prancis, dan kemudian ke Sekolah Menengah Atas Chasseloup-Laubat di Saigon.

Seperti yang dijelaskan cendekiawan Kamboja, Song Siv tentang dampak jangka panjang dari pemerintahan kolonial Prancis dalam bukunya yang bertajuk “The Civilization Movement”, praktik-praktik yang dilakukan penguasa kolonial Prancis membuat banyak warga Kamboja membenci bahasanya sendiri.

Baca Juga: Vietnam Kesulitan Pertahankan Konsumsi Domestik

Bahkan, di era Sihanouk setelah kemerdekaan, masih ada orang Kamboja yang membenci bahasa mereka sendiri dan menolak keras menggunakan bahasa Khmer, untuk komunikasi dan korespondensi.

Hal ini merupakan dampak lanjutan dari pemerintahan kolonial Prancis, yang telah memengaruhi bahasa dan budaya nasional Kamboja.

Kisah Perjuangan Norodom Sihanouk, Bapak Kemerdekaan Kamboja (Bagian I)
Foto yang diabadikan pada 9 November 2024 ini, menunjukkan suasana peringatan Hari Kemerdekaan ke-71 Kamboja di Phnom Penh, Kamboja. (F. Xinhua/Sovannara)

PERAMPASAN PENJAJAH

Setelah Raja Norodom wafat tahun 1904, pemerintah kolonial Prancis, yang kecewa dengan perlawanan keluarga kerajaan Norodom, menghalangi pangeran Norodom naik takhta.

Sebagai gantinya, mereka memilih saudara tiri Norodom, Sisowath, yang telah membantu menumpas dua “pemberontakan” untuk Prancis. Sihanouk kemudian mengatakan, sejak berdirinya protektorat, sebenarnya pihak Prancis-lah yang menginstruksikan Dewan Tertinggi Takhta untuk memilih raja.

Setelah wafatnya Sisowath tahun 1927, putranya Monivong menjadi penggantinya. Selama masa pemerintahannya, Prancis membuka sejumlah perkebunan karet di Kamboja, yang menyumbang sepertiga dari total output Federasi Prancis-Indochina. Perkebunan tersebut menghasilkan keuntungan besar bagi Prancis.

Baca Juga: Menilik Jalur Kereta Layang Perkotaan di Hanoi, Vietnam

Di balik keuntungan yang besar itu, terdapat eksploitasi kejam terhadap para pekerja karet. Wartawan Australia Wilfred Burchett, teman Sihanouk, mengunjungi perkebunan karet Prancis di Provinsi Kampong Cham, menceritakan kondisi yang tidak manusiawi, di mana para pekerja harus bangun pukul 03.00, berbaris untuk absen pada pukul 04.00, dan mulai bekerja pada pukul 05.00 hingga matahari terbenam.

Lingkungan kerja yang buruk, kerja paksa, dan nyamuk yang merajalela menyebabkan banyak pekerja terserang penyakit. Para pemilik perkebunan Prancis tidak menunjukkan belas kasihan, mengganti pekerja yang tewas dengan yang baru dan menanam pohon karet di atas jasad, setiap pekerja yang meninggal.

Fasilitas tempat tinggal benar-benar seperti penjara, dikelilingi oleh kawat berduri dan penjaga bersenjata, dengan pasukan yang siap siaga jika terjadi keadaan darurat.

Baca Juga: China Tempati Posisi Teratas Sebagai Sumber Wisatawan Terbesar di Vietnam

Sihanouk pernah meyakini penjajah akan mengubah struktur sosial Kamboja dan menghapus perbudakan, tetapi, dia tidak menyangka bahwa eksploitasi penjajah akan menjadi lebih brutal.

Di bawah penjarahan penjajah Prancis, Kamboja hampir tidak memiliki industri kecuali pengolahan hasil pertanian dan produksi karet, menyebabkan ekonomi mengalami kemunduran, masyarakatnya miskin, dan wabah penyakit merajalela. Kamboja yang dahulu kaya raya, menjadi salah satu kawasan termiskin di Asia.

Saat Perang Dunia II, menyerahnya Prancis kepada Nazi Jerman, melemahkan cengkeraman kolonialnya di Asia. Tahun 1941, pemerintah Prancis Vichy menandatangani sebuah perjanjian dengan Thailand, menyerahkan sejumlah provinsi di Kamboja.

Sihanouk mengatakan, kakeknya, Monivong, berharap Prancis akan “melindungi” Kamboja, namun yang terjadi justru sebaliknya. Pada April 1941, Raja Monivong wafat di istananya di Gunung Bokor, Kampot.

BERGERAK MENUJU KEMERDEKAAN

Setelah mangkatnya Raja Monivong, pemerintah kolonial Prancis memilih cucunya, Norodom Sihanouk, untuk mewarisi takhta.

Namun, yang tidak disangka-sangka oleh Prancis adalah pemuda yang mereka pilih tidak memenuhi harapan mereka untuk menjadi raja yang penurut. Dia justru menjadi pemutus kekuasaan kolonial Prancis atas Kamboja.

Baca Juga: Investasi Asing di Vietnam Periode Januari-Mei 2024 Sentuh Angka Tertinggi

Lahir pada 31 Oktober 1922, Sihanouk merupakan keturunan dari dua keturunan kerajaan, Norodom dan Sisowath. Kakeknya, Pangeran Norodom Sutharot, memberinya nama dalam bahasa Pali India kuno, yang berarti “singa”.

Untuk memastikan kepatuhan Sihanouk, Prancis menunjuk tiga orang Prancis sebagai ajudan, penasihat pribadi, dan sekretaris raja yang baru.

Namun, raja muda ini menolak “niat baik” Prancis dan tetap bersikeras mewujudkan kemerdekaan Kamboja.

Pada saat itu, kerajaan kolonial tradisional seperti Prancis mengalami pukulan berat dalam Perang Dunia II.

Sihanouk memanfaatkan kemenangan Jepang atas otoritas kolonial Prancis di Indochina dan mendeklarasikan kemerdekaan Kamboja. Pascaperang, Prancis kembali, dan secara resmi memberikan Kamboja status “negara otonom”, namun sebenarnya memanipulasi negara itu.

Pada saat itu, gerakan antikolonial sedang melanda dunia. Gerakan pembebasan nasional di Indochina juga melonjak. Sihanouk memanfaatkan kondisi domestik dan internasional yang menguntungkan, termasuk mendorong komunitas internasional untuk menekan Prancis.

Akhirnya, Prancis terpaksa memberikan konsesi dan menyerahkan seluruh kedaulatan kepada Kamboja. Pada 9 November 1953, Sihanouk mengumumkan kemerdekaan Kamboja, mengakhiri 90 tahun pemerintahan kolonial Prancis.

Kemerdekaan nasional merupakan komitmen seumur hidup Sihanouk. Demi menjaga kedaulatan Kamboja, dirinya mengadopsi kebijakan luar negeri yang netral, menghindari bergabung dengan blok kekuatan mana pun.

Baca Juga: Wisata Ex Camp Vietnam Galang, Diajukan Sebagai Memori Kolektif Bangsa

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Amerika Serikat (AS) berupaya mendominasi Asia Tenggara dan mendirikan Pakta Pertahanan Asia Tenggara (Southeast Asia Treaty Organization/ SEATO) tahun 1954, memasukkan Kamboja ke dalam “area yang dilindungi” pakta tersebut.

Direktur Badan Intelijen Pusat (Central Intelligence Agency/ CIA) AS, Allen Dulles mengunjungi Phnom Penh, membujuk Sihanouk agar menerima “perlindungan” AS.

Namun, Sihanouk menolak. “Sebagai negara netral dan Buddhis, kami akan mengurus diri kami sendiri,” ujarnya. (Bersambung ke Bagian 2)