BATAM (Kepri.co.id) – DPRD Kota Semarang, studi tiru ke DPRD Kota Batam untuk mempelajari pengaduan masyarakat, terutama pengaduan dari kalangan pekerja yang banyak terjadi di Kota Batam, Jumat (28/6/2024).
Kunjungan DPRD Kota Semarang ini dilakukan dua komisi yaitu Komisi A dan Komisi B. Komisi A khusus mempelajari mekanisme pengaduan masyarakat terutama pengaduan dari kalangan pekerja yang banyak terjadi di Kota Batam. Sementara Komisi B, mempelajari inovasi-inovasi untuk kelanjutan masa depan industri.
Baca Juga: Sama-Sama Berbatasan Negara Luar, DPRD Kapuas Hulu Studi Tiru ke DPRD Batam
Kunjungan DPRD Kota Semarang ini dipimpin Komisi A, Herman Sulis SE dan Pimpinan Komisi B, Ir Joko Susilo. Kunjungan rekan sesama DPRD dari Kota Semarang ini, disambut anggota DPRD Kota Batam, Tan A Tie didampingi sejumlah pejabat fungsional dan staf Sekretariat DPRD Kota Batam.
“Kami ucapkan selamat datang ke Kota Batam untuk rekan-rekan dari DPRD Kota Semarang. Semoga dapat menikmati suasana di Kota Batam. baik kuliner maupun pusat-pusat wisata yang ada di sini. Mohon maaf jika ada pelayanan kami yang kurang berkenan,” ujar Tan A Tie menyapa rekan DPRD Kota Semarang tersebut.
Joko Susilo menjelaskan, pihaknya studi tiru ke DPRD Kota Batam, mempelajari pengawasan terhadap pengelolaan kawasan-kawasan industri yang ada. Selain itu, bagaimana daerah dapat ikut mendorong inovasi-inovasi agar masa depan industri tersebut tetap berkembang.
“Batam dan Semarang, sama-sama memiliki kawasan-kawasan industri. Namun demikian, tentu daerah perlu terus mendorong inovasi-inovasi, agar industri-industri ini tetap berkembang di masa depan,” ungkapnya.
Menjawab hal tersebut, Tan A Tie menjelaskan, tata kelola pemerintahan di Kota Batam memiliki dua lembaga yaitu Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan (BP) Batam. BP Batam fokus pada pengembangan investasi termasuk pengelolaan kawasan-kawasan industri.
”Saat ini Batam ada dua kekuatan yakni Pemko dan BP Batam, namun di bawah satu komando Walikota Batam sekaligus ex officio Kepala BP Batam,” paparnya.
Pertemuan itu juga membahas mekanisme pengaduan masyarakat. Tan A Tie menyebut, banyak pengaduan yang dilakukan secara langsung terutama melalui komisi-komisi.
Tan A Tie mengakui, di antara banyak pengaduan masyarakat termasuk pengaduan terkait hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan.
Selain berdiskusi, pertemuan itu diisi perkenalan sesama anggota DPRD. Pertemuan diakhiri bertukar cinderamata antara kedua belah pihak. (amr)
