Wujudkan Kepastian Hukum Pertanahan Masyarakat

Menteri ATR/ BPN, Hadi Tjahjanto memberikan sertifikat tanah sebagai wujud kepastian hukum reforma agraria pada pembukaan GTRA Summit 2023 di Hotel Aston Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, Rabu (30/8/2023). (F. dok humas pemprov kepri)

KARIMUN (Kepri.co.id) – Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian yang juga Ketua Tim Reforma Agraria Nasional, Airlangga Hartanto membuka pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 secara daring di Hotel Aston Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (30/8/2023).

Kegiatan GTRA Summit yang berlangsung tiga hari dari 28-30 Agustus 2023 tersebut, mengangkat tema “Transformasi Reforma Agraria, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat”.

GTRA Summit 2023 ini, dihadiri peserta dari seluruh Indonesia. Hadir langsung Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Hadi Tjahjanto dan Wamen ATR/ BPN, Raja Juli Antoni; Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan juga Gubernur Riau, Syamsuar; Bupati Karimun, Aunur Rafik, dan undangan lainnya.

Menko Perekonomian yang juga Ketua Tim Reforma Agraria Nasional, Airlangga Hartanto membuka pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 secara daring di Hotel Aston Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (30/8/2023). (F. dok humas pemprov kepri)

Menurut Menko Airlangga, GTRA Summit menjadi momentum bagi semua pihak baik dari kementerian/ lembaga serta pemerintah daerah, bersatu padu menyelesaikan berbagai persoalan lahan, guna memberikan kepastian hukum atas tanah kepada mesyarakat.

BACA JUGA:   Terpilih Aklamasi Pimpin Ikamsu, Sofyan Sauri: Saya Bawa Organisasi Tidak Alergi Politik

“Dengan kata lain, GTRA Summit harus bisa mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian/ lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang menyangkut pertanahan,” ujar Airlangga.

Sementara itu, Menteri ATR/ BPN, Hadi Tjahjanto, mengakui GTRA Summit adalah wadah mengimplementasikan amanat Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria.

Di mana, ini juga menjadi wadah bagi kementrian/ lembaga dan seluruh lintas sektoral, untuk bahu-membahu merumuskan satu kebijakan, menyelesaikan persoalan agraria di seluruh Indonesia.

Menurut Hadi, pada pelaksanaan reforma agraria di Wakatobi 2022 lalu, Presiden RI Joko Widodo dengan tegas mengatakan, tidak akan menolerir terjadi kerugian negara, masyarakat, yang disebabkan ego sektoral dan ego lembaga, bisa menghambat pelaksanaan reforma agraria.

BACA JUGA:   Bangun Pagoda Tertinggi di Indonesia, Ansar Silaturahmi dengan Permabudhi se-Indonesia

Ia melanjutkan, Indonesia masih menghadapi ada irisan persoalan terkait lahan bermasalah. Dalam hal ini, antara lahan masyarakat dengan lahan yang menjadi aset mlik negara. Kasus yang terjadi, seperti di Purworejo, Blora hingga penguasaan aset milik Kereta Api Indonesia (KAI), TNI, Pelindo tidak boleh terus terjadi.

Sejumlah masyarakat menunjukkan sertifikat atas lahan yang dimilikinya sebagai kepastian hukum bersempena pembukaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 secara daring di Hotel Aston Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (30/8/2023). (F. dok humas pemprov kepri)

“Begitupun dengan persoalan irisan persoalan lahan warga dengan lahan kawasan hutan. Saat ini, yang sudah kita redistribusi baru 1,6 juta atau 37 persen dari 4,1 juta hektare yang harus diselesaikan” jelas Hadi. 

Indonesia juga masih dihadapkan dengan persoalan masyarakat yang bermukim di atas air dan wilayah pesisir, yang teleh berlangsung turun temurun. Di mana, negara harus hadir memberikan kepastian, dengan memberikan sertifikat hak atas tanah bagi mereka.

“Juga ada 22 desa berada di kawasan dan pinggiran hutan yang harus bisa dikonkretkan. Ini tugas lintas sektoral, guna menyelesaikan semua permasalahan ini,” tutup Hadi. 

BACA JUGA:   Gesa Pemberian Insentif untuk Kota Batam, Ansar: Terima Kasih kepada Perangkat Mengabdi Kepentingan Masyarakat

Di tempat yang sama, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad sangat mendukung pelaksanaan GTRA Summit dengan kesediaan Provinsi Kepri menjadi tuan rumah pelaksanaan reforma agraria. Pemprov Kepri, kata Ansar, ingin sekali menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di Kepri.

“Kita berkomitmen menjaga wilayah perbatasan. Dengan menyelesaikan berbagai persoalan tanah masyarakat, dengan harapan bila masyarakat memiliki status tanah yang legal secara hukum, akan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri” ucapnya. (hen)