Presiden Dikabarkan Batal ke Karimun, GTRA Summit Karimun 2023 Tetap Lanjut

Bupati Karimun, Dr H Aunur Rafiq memberikan keterangan terkait kemungkinan Presiden Jokowi batal ke Karimun membuka GTRA Summit Karimun 2023 pada Rabu (30/8/2023). (F. now)

KARIMUN (Kepri.co.id) – Pembukaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit Karimun 2023 yang dijadwalkan Rabu (30/8/2023), kemungkinan batal dibuka Presiden Jokowi.

Meski tak dibuka Presiden, pelaksanaan GTRA Summit karimun 2023 tetap berlanjut.

Hal itu disampaikan Bupati Karimun, Dr H Aunur Rafiq saat dikonfirmasi kebenaran dan perihal kabar tersebut. ”Iya mendadak batal,” ujar Aunur.

Hal yang sama juga disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Karimun, HM Firmansyah. ”Iya, batal hadir. Bapak Presiden berhalangan hadir, tetapi acara tetap lanjut,” ujar Firmansyah, Jumat (25/8/2023).

Bupati Aunur menyampaikan, sebelum kabar pembatalan disampaikan, serangkaian persiapan telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun beserta instansi terkait, termasuk Polri dan TNI.

BACA JUGA:   Modernisasi Infrastruktur Pelabuhan Perkuat Ekonomi Batam

“Protokol dari pusat juga sudah standby di Karimun. Kita telah rapat secara marathon selama satu bulan, menjelang kedatangan bapak Presiden dan menyiapkan segela keperluan untuk menyambut Presiden,” jelas Bupati.

“Tentu pembatalan ini terkait agenda Presiden yang lebih penting, sehingga tidak jadi ke Karimun. Kita ambil positifnya saja dan agenda GTRA Summit Karimun 2023 tetap berjalan,” ujar Bupati.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi direncanakan akan melakukan kunjungan kerja ke Karimun dengan agenda utama membuka kegiatan GTRA Summit Karimun 2023.

GTRA Summit merupakan pertemuan lembaga negara dan kementerian terkait, pemerintah daerah, asosiasi, civil social organization, serta organisasi lainnya yang tergabung dalam GTRA. Kegiatan di tahun 2023 ini, merupakan penyelenggaraan GTRA Summit kedua.

BACA JUGA:   Gubkepri Bonceng Pj Walikota Tanjungpinang Keliling Penyengat

GTRA Summit 2023 diharapkan dapat menciptakan keselarasan pelaksanaan teknis, antara tata ruang dengan penataan aset (kawasan hutan, izin,dan/ atau hak atas tanah), serta penataan akses khususnya bagi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil. Hal ini merupakan perwujudan dari pelaksanaan UU Cipta Kerja berikut peraturan turunannya.

GTRA bertujuan, mewujudkan dan mengoperasionalkan kelembagaan payung penopang program reforma agraria, agar secara efektif mampu mendorong percepatan pencapaian target-target nasional. Baik yang terkait penataan aset/ asset reform (legalisasi dan redistribusi lahan), maupun penataan akses/ access reform (pemberdayaan masyarakat dan peningkatan produktivitas tanah).

BACA JUGA:   Tampilkan Produk UMKM Tembus Pasar Lebih Luas

GTRA Summit 2023 di Karimun mengusung tema ‘Transformasi Reforma Agraria, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat’.

Tema itu mengangkat empat isu penting, pertama, penguatan skema legalisasi aset untuk pemukiman di atas air, pulau–pulau kecil, dan pulau kecil terluar. Kedua, resolusi penyelesaian konflik agraria yang terkait dengan kewenangan lintas sektor (BUMN/BUMD, BMN, kawasan hutan, pertambangan, transmigrasi dan tata ruang).

Ketiga, arah kebijakan penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi dan percepatan pemenuhan target sertifikat tanah transmigrasi. Keempat, percepatan redistribusi tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan. (now)