Gubernur Tetapkan UMP Kepri Tahun 2023 Naik Rp229 Ribu, Menjadi Rp3,279 Juta

F. dok humas pemprov kepri

TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) menetapkan upah minimum provinsi (UMP) Tahun 2023 sebesar Rp3.279.194 per bulan.

Nilai UMP Provinsi Kepulauan Riau tahun 2023 tersebut, naik sebesar Rp229.022 atau 7,51 persen dari UMP Kepri Tahun 2022 sebesar Rp3.050.172 per bulan.

Baca Juga: Gubernur Ansar Masuk Anggota Pemuda Pancasila

Penetapan UMP tersebut, melalui Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1354 Tahun 2022 tanggal 28 November 2022, tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.

Adapun sesuai ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi.

Pencari kerja Batam pada job fair awal November 2022 lalu di SP Plaza Batuaji, dibanjiri calon pekerja. (F. hen)

Sebelumnya pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Peraturan ini sangat strategis dan mendorong agar disparitas pengupahan antar daerah dapat diperbaiki.

Namun, seiring perjalanan waktu, teryata kondisi perkonomian tidak begitu saja membaik. Namun, inflasi yang sangat tinggi menggerus daya beli pekerja, sehingga pemerintah perlu melakukan perubahan regulasi agar daya beli pekerja dapat tetap terjaga.

Maka Pemerintah melalui Kemnaker RI mengeluarkan Permenaker 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2023, yang bertujuan menjaga daya beli pekerja/ masyarakat akibat inflasi yang tinggi.

Ada beberapa komponen yang dimasukkan sebagai faktor mempengaruhi Upah Minimum yaitu inflasi dan pertumbuhan ekonomi (PE) di daerah.

Upah minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 diberlakukan, hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun.

Sedangkan untuk pekerja/ buruh di atas satu tahun atau lebih, berpedoman pada struktur dan skala upah yang dituangkan dalam ketentuan struktur dan skala upah untuk diberlakukan di perusahaan.

Baca Juga: Gubernur Ansar Buka Musyawarah Rakyat Indonesia V Kepulauan Riau

Penetapan UMP Kepri Tahun 2023, mempertimbangkan kondisi perekonomian yang tidak menentu tahun 2023 dan juga kondisi tingkat pengangguran terbuka di Kepri tahun 2022 masih tinggi, yaitu sebesar 8,23 persen (data BPS bulan Agustus tahun 2022).

Untuk menyesuaikan upah pekerja, harus dijaga tetap stabil. Sehingga, perusahaan dapat bertahan dan melanjutkan usaha, maka Gubernur dalam penetapan UMP Kepri 2023 turut mempertimbangkan inflasi sebesar 6,79 persen dan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79.

“Pemerintah Provinsi Kepri mengharapkan semua pihak dan seluruh elemen masyarakat menghargai keputusan ini, serta tetap memelihara dan meningkatkan iklim investasi kondusif,” Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepri, Mangara M Simarmata di Tanjungpinang, Senin (28/11/2022).

Sehingga, kata Mangara, kebijakan pengupahan yang telah diambil dapat menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi.

Untuk diketahui, telah dilakukan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Kepri pada Rabu (23/11/2022). Pada rapat tersebut, disampaikan usulan rekomendasi Perwakilan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Kepri.

Baca Juga: Tingkat Pengangguran Terbuka Kepri Turun, Terbesar Secara Nasional

Perwakilan pengusaha mengusulkan perhitungan UMP Tahun 2023 menggunakan PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sementara Perwakilan serikat pekerja, mengusulkan perhitungan UMP Tahun 2023 menggunakan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, dengan menyampaikan dua usulan nilai upah.

Adapun perwakilan pakar/ perguruan tinggi, menyararankan agar dalam menetapkan UMP Tahun 2023, tetap memperhatikan peraturan yang berlaku yaitu PP 36 Tahun 2021 dan Permenaker 18 Tahun 2022.

Dengan penetapan UMP Kepri Tahun 2023, besaran UMP tersebut dapat menjadi acuan bagi kabupaten dan kota yang ada di Kepri untuk menetapkan UMK masing-masing di tahun 2023. (hen)