BATAM (Kepri.co.id) – Perekonomian Provinsi Kepri tumbuh 6,51 persen, year on year (yoy) pada triwulan I-2023
Pertumbuhan ini, lebih cepat dibanding pertumbuhan triwulan I-2022 lalu, hanya tumbuh 2,83 persen yoy.
Hebatnya lagi pertumbuhan ekonomi Kepri ini, lebih tinggi dari capaian tingkat nasional, yang tercatat sebesar 5,03 persen.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Kepri year on year, tertinggi di antara provinsi se-Sumatera.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Kepri, Indra Soeparjanto, mengatakan, capaian pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kepri di triwulan I tahun 2023, menjadi semangat dan motivasi meraih pertumbuhan yang lebih baik ke depan.
“Provinsi Kepri sebagai bagian dari regional Sumatera, berkontribusi 7,38 persen terhadap PDRB Sumatera, dan mendukung PDB nasional 1,61 persen,” ungkap Indra Soeparjanto memaparkan pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan I-2023 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kepri di Baloi, Kota Batam, Kamis (27/7/2023) sore.
Indra Soeparjanto didampingi Kakanwil DJP Kepri, Cucu Supriatna, Kakanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Khusus Kepri, Priyono Triatmojo, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam, Ambang Priyonggo, dan Ekonom dari Universitas Internasional Batam, Suyono Saputro.
Diterangkannya, APBN Kepri sebagai instrumen fiskal, juga berperan sangat penting menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Selama pandemi, imbuhnya, APBN telah bekerja sangat keras menjalankan fungsinya.
“Kebijakan anti-siklus (countercyclical) APBN setelah pandemi Covid-19 ini, berperan efektif mendorong pemulihan ekonomi, baik secara nasional maupun regional. Sehingga, pertumbuhan ekonomi di Kepri ini, telah menunjukkan progres pemulihan yang signifikan dan sejalan dengan peningkatan mobilitas, maupun aktivitas usaha masyarakat di Provinsi Kepri,” sebut Kakanwil DJPb Kepri.
Di sisi lain, ujarnya, berkurangnya kasus Covid-19 secara global dan domestik, memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Kepri, untuk kembali bangkit meningkatkan perekonomian daerah.
Hal tersebut, imbuh Indra, tidak terlepas dari keberhasilan pemerintah mengendalikan pandemi Covid-19, melalui efektivitas peran APBN, di dalam menavigasi proses pemulihan ekonomi.
“Dari sisi pendapatan, sampai akhir Juni 2023, realisasi di pendapatan negara di Kepri sebesar Rp5.858,60 miliar atau telah mencapai 51,06 persen, dari total target pendapatan, bersumber dari Penerimaan Perpajakan, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” paparnya.
Sehingga, ujarnya, penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar, di mana hingga akhir Juni 2023 sebesar Rp4.932,80 miliar, atau 53,56 persen dari total Pendapatan Negara tahun 2023.
Selanjutnya, terangnya, total realisasi belanja negara di Kepri sampai akhir Juni 2023, sebesar Rp6.546,83 miliar, atau telah mencapai 37,43 persen dari total pagu.
“Yakni, realisasi belanja dari pemerintah lusat terhitung hingga bulan Juni Rp2.956,10 miliar atau 31,01persen, realisasi ini tumbuh 34,33 persen dibandingkan periode yang sama, tahun 2022 lalu,” jelasnya.
Pertumbuhan tersebut, sebut Indra, didorong peningkatan realisasi belanja modal dan belanja bansos yang cukup signifikan, dengan pertumbuhan dari masing-masing sebesar 92,51persen dan 49,37 persen.
“Sedangkan realisasi belanja TKD sebesar Rp3.590,74 miliar tumbuh 2,36 persen atau Rp82,65 miliar (yoy). Secara nominal, kontribusi terbesar diperoleh dari kenaikan penyaluran DBH sebesar 27,54 persen atau Rp107,44 miliar,” pungkasnya.
Sementara itu penyaluran DAU, DID, dan DAK non fisik mengalami kontraksi masing-masing 1,99 persen; 34,31 persen; dan 1,10 persen.
Kinerja penyaluran KUR dan UMi di Kepri hingga 30 Juni 2023 sebesar Rp752,37 miliar, dengan penyaluran KUR Rp738,84 miliar dan penyaluran UMi Rp13,53 miliar.
Penyaluran KUR didominasi KUR skema kecil mencapai Rp379,38 miliar. Bila dilihat per wilayah kabupaten/ kota, penyaluran KUR dan UMi tertinggi ada di Kota Batam dengan total Rp372,85 miliar. Kabupaten Natuna dengan peringkat terendah yaitu Rp32,03 miliar.
Dari sektor usaha, sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan besaran 50,21 persen. Kepri mendapatkan peringkat 27 dari 34 provinsi se-Indonesia untuk total penyaluran KUR.
Perekonomian Provinsi Kepri pada triwulan I-2023 tumbuh sebesar 6,51 persen (yoy), tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan triwulan I-2022 (yoy), yang tumbuh sebesar 2,83 persen.
Jika dibandingkan triwulan IV-2022, perekonomian Kepri pada triwulan I-2023, mengalami kontraksi sebesar 3,31 persen (q-to-q).
Pertumbuhan ekonomi juga didorong peningkatan jumlah aktivitas masyarakat seperti kunjungan wisman, penumpang angkutan, hunian penginapan yang meningkat signifikan.
Perekonomian Kepri yang juga diukur berdasarkan PDRB pada triwulan ini mencapai Rp80,32 triliun, atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp48,81 triliun.
Meskipun sempat mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, namun stabilitas sistem keuangan di Provinsi Kepri sampai triwulan I-2023, masih terjaga serta sejalan dengan tren perbaikan kondisi perekonomian yang terus berlanjut.
Pada bulan Juni 2023, gabungan dua kota di Provinsi Kepri (Kota Batam dan Kota Tanjungpinang) mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 2,64 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK), sebesar 113,99.
“Inflasi terjadi, karena kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,06 pada Juni 2022 menjadi 113,99 pada Juni 2023,” paparnya.
Dari dua kota IHK di Provinsi Riau, tercatat di bulan Juni 2023, Kota Batam mengalami inflasi year on year (yoy) sebesar 3,08 persen, dan Kota Tanjungpinang sebesar 2,30 persen.
Pemulihan ekonomi tahun 2023 tetap menjadi tujuan dan harapan bersama, melalui kolaborasi instansi vertikal kementerian keuangan, diharapkan APBN sebagai instrumen fiskal dapat terlaksana secara optimal, berdampak bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepri.
Dalam kesempatan itu, Kakanwil DJP Kepri, Cucu Supriatna, Kakanwil DJBC Khusus Kepri, Priyono Triatmojo, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam, Ambang Priyonggo, juga memaparkan berbagai keberhasilan meningkatkan pendapatan pajak dan keuangan daerah dan negara, sebagai instansi atau lembaga negara, dengan pencapaian hasil hingga triliunan rupiah.
“Insya Allah, target kami pada akhir tahun 2023 nanti, hingga Rp11 trliun, mudah mudahan bisa tercapai,” ungkapnya. (now)
