JAKARTA (Kepri.co.id) – Pertemuan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (20/7/2026), membuahkan titik terang terkait penyelesaian postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Anambas. Pemerintah pusat menyatakan, siap turun tangan membantu daerah perbatasan tersebut, dalam mengatasi tingginya proporsi belanja pegawai.
Hal ini terungkap usai Bupati Kepulauan Anambas, Aneng yang didampingi Sekretaris Daerah Sahtiar SH MH, menggelar audiensi langsung dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya Sugiarto di Kantor Kemendagri, Jakarta.
Dalam analisis yang dipaparkan pihak kementerian, Kabupaten Kepulauan Anambas tercatat sebagai salah satu daerah yang memiliki beban kebutuhan belanja pegawai tinggi. Kondisi ini, dinilai dapat mempersempit ruang fiskal daerah untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, jika tidak segera dicarikan solusi silang.
Menyikapi hal tersebut, Wamendagri memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam. Kemendagri berkomitmen menjembatani persoalan ini dengan menjalin koordinasi bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Beberapa skenario penyelamatan fiskal tengah dikaji. Salah satunya adalah peluang penambahan Dana Transfer ke Daerah (TKD) bagi Anambas, maupun dukungan kebijakan fiskal lain yang sesuai regulasi.
Selain membahas jalan ke luar atas beban anggaran, Wamendagri Bima Arya juga kembali memberikan arahan tegas terkait penguatan tata kelola pemerintahan. Pemkab Anambas diminta lebih adaptif, akuntabel, dan memastikan setiap program kerja berorientasi pada hasil nyata (result-oriented). Optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui inovasi pengelolaan keuangan, juga ditekankan sebagai syarat mutlak kemandirian fiskal.
Merespons dukungan dan arahan dari pusat, Bupati Aneng menyambut baik komitmen Kemendagri. Ia menegaskan, jajarannya akan segera melakukan terobosan guna menekan ketergantungan fiskal terhadap pusat di masa mendatang.
“Kemandirian fiskal bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Pemkab Kepulauan Anambas berkomitmen menghadirkan berbagai terobosan, mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil,” tegas Aneng.
Bupati menambahkan, setiap Rupiah yang dihimpun oleh daerah harus dikembalikan kepada masyarakat dalam wujud nyata.
“Setiap hasil yang dihimpun nantinya harus kembali kepada masyarakat, dalam bentuk pembangunan yang berkualitas, pelayanan publik yang semakin baik, serta peningkatan kesejahteraan,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Aneng tidak hanya membahas urusan anggaran. Ia memaparkan potensi strategis Anambas di sektor kelautan, perikanan, dan pariwisata bahari kelas dunia yang membutuhkan sinergi kuat dengan pusat.
Sebagai bentuk penegasan kedaulatan di wilayah terluar, Bupati Aneng turut mengundang Wamendagri Bima Arya untuk hadir langsung di Kepulauan Anambas, pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2026 mendatang. Kehadiran perwakilan pemerintah pusat, dinilai penting untuk mempertebal semangat nasionalisme warga di beranda terdepan NKRI. (LS)
BERITA TERKAIT:
Kepemimpinan Bawa Anambas Maju, Datok Aneng Dianugerahi Tokoh Inspiratif Nasional SMSI 2026
Kepemimpinan Bawa Anambas Maju, Datok Aneng Dianugerahi Tokoh Inspiratif Nasional SMSI 2026
Bupati Aneng Minta OPD Libatkan Kejaksaan Sebelum Ambil Kebijakan Strategis
Bupati Aneng Minta PRIME NATUNA EP Dukung Infrastruktur dan Prioritaskan Tenaga Kerja Lokal
