Redam Tekanan Kenaikan Harga, Pemerintah Jepang Setujui Paket Stimulus Ekonomi Senilai 250 Miliar Dolar AS

Foto yang diabadikan pada 15 November 2023 ini, menunjukkan orang-orang berjalan di sebuah persimpangan jalan di Tokyo, Jepang. (F. Xinhua/Zhang Xiaoyu)

TOKYO (Kepri.co.id – Xinhua) – Pemerintah Jepang menyetujui paket stimulus ekonomi komprehensif senilai 39 triliun Yen (1 Yen = Rp102,91) atau sekitar 250 miliar Dolar AS (1 Dolar AS = Rp15.942) pada Jumat (22/11/2024), di saat negara itu berusaha menopang belanja konsumen di tengah kenaikan harga.

Paket tersebut, yang disahkan dalam rapat kabinet luar biasa pada Jumat (22/11/2024) yang sama, mencakup subsidi mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga energi serta bantuan uang tunai bagi rumah tangga berpenghasilan rendah, mengingat pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income) kian terkikis oleh kenaikan harga.

Baca Juga: Saham Tokyo Catat Rebound dengan Rekor Kenaikan Satu Hari Terbesar Dalam Sejarah

Perdana Menteri Jepang, Shigeru Ishiba mengatakan kepada para wartawan pada Jumat (22/11/2024) tersebut, pertumbuhan upah “diperlukan” mendukung ekspansi ekonomi yang lebih luas.

“Penting untuk diperhatikan bahwa bukan hanya masyarakat perkotaan, tetapi juga masyarakat pedesaan, yang seharusnya dapat merasakan harapan dan kebahagiaan,” kata Ishiba.

Paket stimulus ini diproyeksikan akan menurunkan harga-harga konsumen sekitar 0,3 poin persentase, sekaligus meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) yang disesuaikan terhadap inflasi Jepang sebesar 1,2 poin persentase secara tahunan, ungkap Kantor Kabinet Jepang.

Baca Juga: Yen Jepang Jatuh ke Level Terendah 37 Tahun Terakhir, Lampaui Level 160 Terhadap Dolar AS

Untuk mendanai paket tersebut, pemerintahan Ishiba akan mencoba meloloskan anggaran tambahan senilai 13,9 triliun Yen untuk periode tahun fiskal yang berakhir Maret 2025, dalam sidang parlemen luar biasa yang akan diadakan pada Kamis (28/11/2024) mendatang.

Dalam paket stimulus tersebut, pemerintahan Ishiba juga berjanji akan menaikkan ambang batas pendapatan bebas pajak, setelah menyerah pada tuntutan dari partai oposisi, yang suaranya dibutuhkan oleh koalisi berkuasa untuk mengamankan pengesahan sebuah anggaran tambahan.

Sebelumnya pada pekan ini, koalisi berkuasa antara Partai Demokratik Liberal dan mitranya, yakni Partai Komeito, yang kehilangan suara mayoritas dalam pemilihan umum bulan lalu, menerima permintaan dari Partai Demokratik untuk Rakyat, yang kecil namun berpengaruh, untuk menaikkan tingkat pendapatan bebas pajak dari 1,03 juta Yen yang berlaku saat ini guna meningkatkan konsumsi. (hen/ xinhua-news.com)