Sidang Korupsi Jembatan Tanah Merah, Dilanjutkan Sidang Pemeriksaan Setempat

Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Tanjungpinang menggelar sidang pemeriksaan setempat korupsi jembatan Tanah Merah, Kabupaten Bintan, Jumat (12/1/2024). (F. now)

TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Majelis hakim menggelar sidang lanjutan tindak pidana korupsi pembangunan jembatan Tanah Merah Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan tahun anggaran 2018 dan 2019 di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang, Kamis (11/1/2024). Kemudian dilanjutkan sidang pemeriksaan setempat, Jumat (12/1/2024).

Dua terdakwa yang disidangkan yaitu Bayu Wicaksono selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan terdakwa Siswanto, selaku kontraktor penyedia jasa dari CV Bina Mekar Lestari, (penyedia tahun anggaran 2019).

Khusus terdakwa Bayu Wicaksono, jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan, menggelar dua berkas secara terpisah. Yakni tahun anggaran 2018 dan 2019.

Pada sidang lanjutan tersebut, JPU menghadirkan empat orang saksi yakni Erwin Yuliantoro, selaku Site Manager CV Bina Mekar Lestari (BML), saksi Kasidi selaku Pelaksana Lapangan CV BML.

Selanjutnya, saksi Sutrisno selaku Project Manager yang lama dari CV BML, beserta saksi Konstan Volmer Simanjuntak selaku Sales Engineer PT Citra Lautan Teduh, sebagai Penyedia Balok Girder, dan Diafragma ke CV BML untuk kegiatan proyek.

Dalam keterangan saksi Erwin Yuliantoro, selaku Site Manager CV BML, kegiatan proyek tahun 2019, menyebutkan, dirinya sering turun ke lapangan mengawasi setiap pekerjaan yang dilakukan bersama staf teknis PPK maupun konsultan pengawas terutama pada survei lapangan.

“Saat di lapangan, pihak kontraktor mengajukan permohonan tambah dan kurang pekerjaan kontrak dalam bentuk contract change order (CCO), sesuai hasil tinjauan di lapangan, sebelum melaksanakan pekerjaan,” ujar Erwin.

Hal tersebut, kata Erwin, telah disetujui PPK dan konsultan pengawas untuk dituangkan dalam dokumen justifikasi teknis di tanggal 1 November 2019.

“Kemudian dilakukan addendum kontrak tanggal 5 November 2019 dengan mengurangi nilai kontrak yang semula Rp7.395.141.592 menjadi Rp6.989.556.000. Itu sudah disepakati,” ungkapnya.

Menurutnya, permohonan CCO tersebut adalah prosedur yang telah dilakukan dalam setiap pelaksanaan proyek. Terlebih setelah ada kekhawatiran, karena melihat ada indikasi pergeseran tanah, pada lokasi pekerjaan pembuatan jalan yang berada di luar area kawasan pekerjaan pembangunan jembatan.

BACA JUGA:   Rudi Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi, Dukung Pengembangan Rempang Eco-City

Pada saat yang bersamaan, kata Erwin, ada paket pekerjaan pembuatan jalan di luar area pekerjaan pembangunan jembatan tanah merah tahun anggaran 2019.

“Sesuai dokumen kontrak yang ditandatangani CV BML, spek teknis, dan item pekerjaan, tidak ada kewajiban kami (CV BML) melakukan review desain, serta melakukan penyelidikan daya dukung tanah, dan melakukan uji terhadap kualitas pekerjaan kontraktor pertama tahun anggaran 2018, yang diputus kontrak” terangnya.

“Pada saat pelaksanaan pekerjaan kami (CV BML), tidak pernah mendapatkan teguran dari konsultan pengawas. Terlebih setiap tahap pekerjaan dan pencairan, melalui pengawasan yang ketat oleh konsultan pengawas dan PPK, sampai pekerjaan sudah selesai 100 persen. Kemudian diserahterimakan kepada PPK pada tanggal 18 Desember 2019,” ungkapnya.

Hal ini, terang Erwin, sesuai dengan keterangan saksi MC Andy Yunista (CV Vitech Pratama Consultant) selaku konsultan pengawas pada persidangan sebelumnya.

Sementara itu dari keterangan tiga saksi lainnya, Kasidi, Sutrisno dan Konstan Volmer Simanjuntak, tidak banyak dicecar pertanyaan oleh JPU, majelis hakim, maupun tim penasihat hukum kedua terdakwa. Namun, keterangannya berkesesuaian dengan keterangan saksi Erwin Yuliantoro.

Sidang Pemeriksaan Setempat

Setelah sidang Kamis (11/1/2024), kemudian besoknya dilanjutkan sidang pemeriksaan setempat, Jumat (12/1/2024).

Sidang pemeriksaan setempat ini, dipimpin majelis hakim Riska Widiana SH MH, yang juga Ketua PN Tanjungpinang ini didampingi dua hakim anggotan bersama JPU.

Keempat saksi, terdakwa Siswanto didampingi tiga orang penasihat hukumnya yaitu Dr Edy Rustandi SH MH, Edward Sihotang SH, dan Dwiki Kristantio SH, serta terdakwa Bayu Wicaksono didampingi penasihat hukumnya, dihadirkan dalam sidang pemeriksaan setempat ini.

BACA JUGA:   Polda Gulung Tuntas Pengedar Uang Dolar Singapura Palsu

Upaya ini dilakukan, untuk mengetahui dengan jelas serta pasti, tentang objek permasalahan dari letak, luas, batas-batas area pekerjaan, kualitas, serta kuantitas objek pekerjaan di maksud.

Untuk mendapatkan gambaran secara utuh, terkait persoalan pembangunan jembatan tanah merah tahun anggaran 2019, serta mencocokkan bukti-bukti yang tertulis di persidangan dengan kondisi yang sebenarnya.

Pada saat sidang pemeriksaan setempat tersebut, baik kedua terdakwa maupun saksi Kasidi, Sutrisno, dan Konstan Volmer Simanjuntak, khususnya saksi Erwin Yuliantoro menunjukkan ruang lingkup yang dikerjakan CV BML.

Ruang lingkup yang dikerjakan CV BML meliputi batas area pekerjaan, dan penyebab terjadinya kerusakan pada pekerjaan proyek jembatan dimaksud akibat penurunan tanah timbunan pada oprit jembatan, karena setelah dilakukan serah terima terjadi hujan lebat ekstrim yang terjadi selama berhari-hari.

Pada sidang sebelumnya, JPU menghadirkan tiga saksi sebagai anggota Pokja yakni Mochamad Jafar (45) bertugas di staf Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bintan, selaku Ketua Pokja.

Kemudian Nurianto (47), bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bintan selaku anggota Pokja dan Zulkarnaen (53),bertugas di Sekretariat Bintan, bagian pengadaan barang dan jasa.

Di antara ketiga saksi tersebut, pertanyaan lebih banyak dilontarkan tiga orang majelis maupun JPU dari Kejari Bintan, termasuk masing-masing penasihat hukum kedua terdakwa, ditujukan kepada saksi M Jafar selaku Ketua Pokja.

Dalam fakta persidangan, adanya percakapan dan permintaan terdakwa Bayu Wicaksono selaku PPK proyek kepada saksi M Jafar (selaku Ketua Pokja), melakukan intervensi guna memenangkan salah satu perusahaan tertentu sebelum proses pelelangan tender pekerjaan jembatan tanah merah tahun anggaran 2018.

Intervensi baik dalam proses tender pada konsultan perencana kontraktor pelaksana pekerjaan, dan konsultan pengawas pekerjaan jembatan.

BACA JUGA:   Kobarkan Semangat dan Raih Prestasi, Ansar Lepas Atlet Kepri Ikuti Fornas di Bandung

“Untuk paket pekerjaan jembatan tanah merah tahun anggaran 2019, dilakukan tender ulang. Karena pekerjaan sebelumnya oleh kontraktor pertama PT Bintang Fajar Gemilang, telah diputus kontrak oleh PPK,” terangnya.

“Untuk proses tender pekerjaan jembatan tanah merah tahun anggaran 2019, dan kemudian dimenangkan CV Bina Mekar Lestari, tidak ada upaya intervensi atau pengaruh dari pihak lain, untuk mempengaruhi pemilihan pemenang. Prosesnya dilakukan murni sesuai prosedur yang berlaku,” ujarnya.

Dalam sidang, saksi M Jafar terlihat gelagapan menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan hakim, sambil melihat catatan yang telah disiapkannya dan banyak mengaku tidak tahu dan lupa.

Bahkan sangking kesalnya, majelis hakim sempat melontarkan kata-kata, Pokja proyek ini seperti abal-abal alias tidak profesional.

“Makannya, kalau seorang saksi itu tidak jujur serta ada yang berusaha ditutup-tutupi. Seperti saudara ini. Saudara baru sebagai saksi sudah seperti ini, apalagi kalau sudah jadi tersangka atau terdakwa,” timpal majelis hakim kepada saksi M Jafar.

Di antara pertanyaan majelis hakim maupun JPU, terkait ada proses pekerjaan tahun 2018 yang belum selesai dikerjakan, tetapi pada tahun berikutnya 2019, kenapa tetap dilanjutkan pelelangan. Termasuk banyak proses evaluasi yang dikerjakan, dalam proses pelelangan proyek tersebut.

Perkara korupsi ini sebelumnya diproses tim intelijen Kejati Kepri, sebelum akhirnya dilimpahkan ke Kejari Bintan untuk disidangkan.

Adapun total nilai kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan para tersangka sekitar Rp8 miliar, dengan rincian tahun anggaran 2018 kurang lebih Rp2,8 miliar dan tahun anggaran 2019 kurang lebih Rp6 miliar.

Dalam sidang terungkap, kronologis dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan Tanah Merah itu, berdasarkan pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp10 miliar, dan dengan nilai kontrak kurang lebih Rp9,9 miliar. (now)