Hindari Konflik Sosial, Bahas Sisi Negatif Informasi Hoax di Media Sosial

Peserta dan narasumber FGD membahas sisi negatif berita hoax di media sosial digelar di Hotel Golden View Bengkong, Jumat (20/10/2023). (F. now)

BATAM (Kepri.co.id) – Pada pandemi Covid-19 lalu, momentum berkembangnya platform media sosial (medsos) di kalangan masyarakat mendapatkan informasi seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram.

Perkembangan media sosial sampai 40 persen saat pandemi Covid-19. Sayangnya, ada sisi negatif yaitu informasi bohong alias hoax di media sosial berdampak pada konflik sosial.

Membahas sisi negatif informasi hoax di media sosial ini, Binmas Polda Kepri menggelar focus grup discussion (FGD) bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan (OKP) di Hotel Golden View Bengkong, Jumat (20/10/2023).

Tema yang diangkat dalam FGD ini, “Strategi Polmas Guna Penanggulangan Konflik Sosial di Wilayah Provinsi Kepri.”

Kegiatan yang diikuti ratusa peserta ini, menghadirkan tiga narasumber berkompeten di bidangnya. Yakni Dosen Bidang Hukum Uniba Dr Ngaliman MH, Kabid Kesbangpol Linmas Pemprov Kepri Abdul Rifani ST, serta dari Unrika Batam Dr Dwi Afni Maileni SH MH.

Direktur Binmas Polda Kepri, Kombes Pol Endro Prasetyo SIK MH, mengungkapkan, di era normal baru seperti sekarang ini, aktivitas penggunaan media sosial semakin meningkat dilihat dari penggunaan aplikasi.

BACA JUGA:   BP Batam dan Jepang Lakukan Upaya Penyehatan Daerah Tangkapan Air Batam

Hal ini disebabkan masyarakat menggunakannya sebagai alat berkomunikasi selama masa pandemi. Begitu juga dalam menyebarkan informasi, yang dianggap sangat penting untuk kelompoknya.

“Namun, mereka itu tidak melakukan cek dan ricek terlebih dahulu, atas informasi tersebut. Sehingga, menimbulkan masalah maupun konflik di masyarakat yakni berita bohong atau informasi hoax,” kata Dirbinmas Polda Kepri.

Dr Ngaliman memaparkan, penggunaan media sosial di era normal, diharapkan mampu memberikan informasi dan bisa mengenal keberagama serta budaya Indonesia.

Dengan demikian, seharusnya mampu lebih jauh serta lebih mengenal keberagaman budaya dan sosial di masyarakat. “Tetapi, karena minimnya literasi informasi di masyarakat, mengakibatkan terjadi sebuah informasi bohong atau berita hoax. Sehingga, menimbulkan masalah di masyarakat. Apalagi, menjelang Pemilu 2024 ini,” ungkap Dr Ngaliman.

Karena itu, imbuh mantan Ketua KPU ini, pihaknya pun sangat mendukung program yang dilaksanakan Polda Kepri, terutama di dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat, apalagi menjelang Pemilu 2024.

BACA JUGA:   Ansar Fokus Prioritaskan Kepentingan Masyarakat

“Dengan harapan, pesta demokrasi dapat terselenggara dengan aman, lancar, serta kondusif dari awal hingga akhir,” ungkap Ngaliman, yang belum lama ini menyesaikan tugasnya sebagai Ketua Timsel Bawaslu Kepri.

Ngaliman menerangkan, banyak sekali penyebab intoleransi multikultural dan dapat terjadi di media sosial. Di antaranya, kurangnya literasi pengguna sehingga kurang bijak dalam bermedia sosial, kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat banyak yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan.

“Sehingga, mereka mudah terpengaruh akan isu isu sosial tersebut,” ulas Ngaliman.

Selain itu, imbuhnya, sifat etnosentrisme yang mendarah daging menjadi penyebab munculnya berbagai macam perselisihan.

“Suatu informasi yang disebarkan secara terus-menerus tanpa adanya filterisasi terlebih dahulu, dan semakin mudahnya informasi tersebut diakses netizen dari berbagai kalangan. Sayangnya, berbagai macam berita hoax ikut menyebar tanpa ada pihak yang mau tahu atas kebenaran berita tersebut,” ujarnya.

BACA JUGA:   Orang Tua Waspadalah Pergaulan Anaknya di Medsos, Polsek Lubukbaja Tangkap Pedofilia Dua Anak

“Karena itu perlu kita lakukan penyuluhan dan imbauan kepada masyarakat melalui upaya literasi yang benar, terutama bagi generasi muda sebagai peserta pemula Pemilu 2024 ini,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Kabid Kesbangpol Linmas Pemprov Kepri, Abdul Rifani, mengatakan, tidak lama lagi Pemilu Serentak akan dilaksanakan seluruh rakyat Indonesia, khususnya di Provinsi Kepri.

“Mewakili Pemerintah Provinsi Kepri, kami sangat berharap, serta mengimbau seluruh masyarakat di Provinsi Kepri ini, agar tak mudah terhasut dan terpengaruh isu yang belum tentu kebenarannya, alias hoak yang merusak tatanan kita di masyarakat,” ungkapnya.

Karena itu, imbuhnya, pihaknya siap bekerja sama dengan Polda Kepri, untuk dapat berkoordinasi khususnya dengan Bidang Binmas, untuk melakukan penyuluhan dan imbauan kepada seluruh masyarakat.

“Mari kita menjaga tangan agar tidak berkomentar jahat terhadap suatu yang belum tentu kebenarannya. Sehingga, hal itu akan membantu menumbuhkan rasa kebersamaan dalam kebersamaan dan keberagaman,” pungkas Abdul Rifani. (now)