ANAMBAS, Kepri.co.id – Kekecewaan terhadap pemadaman listrik yang berkepanjangan, mendorong warga mendatangi rumah dinas Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, pada Selasa (20/10/2026) malam.
Setelah tidak berhasil menemui Manajer ULP PLN Anambas, Fachri Refi, di kantor PLN, warga mencari penjelasan sekaligus meminta bantuan pemerintah daerah, agar persoalan listrik segera ditangani.
Di rumah dinas tersebut, warga menyampaikan keluhan mengenai pasokan listrik yang tidak menentu, kerugian usaha, hingga hasil tangkapan laut yang rusak akibat tidak tersimpan dengan baik.
Mereka juga mempertanyakan, tindak lanjut kesepakatan bersama pihak PLN yang dibuat pada 18 Oktober 2026.
Bupati Aneng, Wakil Ketua II DPRD Kepulauan Anambas Rocky Hasudungan Sinaga, dan Sekretaris Daerah Sahtiar menerima warga serta berupaya menjaga pertemuan tetap kondusif sambil menunggu pihak PLN memberikan penjelasan.
Warga Soroti Kerugian dan Kepastian Layanan
Tokoh masyarakat Dodo menilai persoalan listrik telah berdampak langsung terhadap perekonomian warga.
Nelayan dan pelaku usaha menjadi kelompok yang ikut merasakan dampaknya karena sebagian aktivitas mereka bergantung pada ketersediaan listrik.
“Dalam lebih dari 24 jam, listrik hanya menyala sekitar dua jam. Ikan di dalam freezer membusuk dan usaha kami terganggu. Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian ini?” ujar Dodo dalam pertemuan tersebut.
Ia mendesak PLN memberikan kepastian penyelesaian, bukan sekadar penjelasan mengenai gangguan teknis yang terjadi. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pasokan listrik yang stabil agar kegiatan sehari-hari dan usaha mereka dapat kembali berjalan.
Dodo juga meminta Bupati mengambil langkah tegas untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut. Ia menegaskan masyarakat datang untuk menyampaikan tuntutan dan meminta kejelasan, bukan untuk merusak fasilitas.
Di sisi lain, Rocky menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD telah berupaya menyampaikan persoalan kelistrikan Anambas kepada pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Rocky menyoroti besarnya dampak persoalan listrik terhadap masyarakat karena sektor perikanan menjadi salah satu penopang ekonomi Anambas.
Ia juga menjelaskan, kewenangan pemerintah daerah dalam urusan kelistrikan memiliki batasan sehingga penyelesaiannya membutuhkan koordinasi dengan pihak yang berwenang.
Perbaikan Mesin dan Penambahan Kapasitas jadi Harapan
Setelah sekitar satu jam, Fachri Refi tiba di rumah dinas bupati dan dimintai penjelasan oleh warga mengenai pemadaman serta tindak lanjut kesepakatan sebelumnya.
Perwakilan PLN menjelaskan, pengaturan pasokan dilakukan melalui sistem pembagian beban dan pemadaman bergilir dengan periode sekitar delapan jam.
Namun, gangguan pada pembangkit menyebabkan jadwal yang direncanakan tidak berjalan sesuai harapan.
Petugas teknis dalam pertemuan itu turut memaparkan sejumlah kendala pada pembangkit.
Di antaranya, gangguan sistem pendingin radiator pada salah satu mesin serta masalah pada bagian main bearing atau rumah bantalan mesin lain yang membutuhkan perbaikan.
Selain gangguan pada mesin, persoalan panel dan jaringan feeder juga disebut sempat mengganggu sistem kelistrikan. Petugas melakukan pemeriksaan dan penanganan untuk memulihkan kondisi sistem.
PLN juga menyampaikan bahwa mesin tambahan sedang dalam perjalanan menuju Anambas. Penambahan kapasitas tersebut, diharapkan membantu ketersediaan daya sekaligus memberi kesempatan bagi mesin yang bermasalah untuk menjalani pemeliharaan.
Meski demikian, kedatangan mesin tambahan belum dengan sendirinya menjamin seluruh persoalan langsung selesai.
PLN tetap perlu memastikan kesiapan pembangkit, keandalan sistem penyaluran, serta kejelasan informasi jadwal pemadaman kepada masyarakat.
Bagi warga, upaya perbaikan tersebut perlu disertai kepastian mengenai kapan pasokan listrik kembali stabil.
Mereka juga meminta PLN menindaklanjuti kesepakatan yang telah dibuat, dan menjelaskan langkah yang ditempuh mencegah gangguan berulang.
Pertemuan di rumah dinas bupati menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada pemerintah daerah dan pihak PLN.
Pemerintah daerah dan DPRD telah menyampaikan upaya koordinasi yang dilakukan, sementara masyarakat masih menantikan hasil nyata dari penanganan tersebut.
Aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja turut menjaga situasi selama pertemuan berlangsung.
Penyelesaian persoalan listrik kini bergantung pada tindak lanjut teknis dan koordinasi pihak terkait, terutama PLN, agar masyarakat Anambas memperoleh layanan listrik yang lebih andal. (latep)
BERITA TERKAIT:
Sekda Anambas Dorong PLN Perkuat Koordinasi Soal Pemadaman Listrik di Tiga Kecamatan
Listrik Padam Berjam-jam, Inilah 6 Dampak saat Listrik Anambas Padam
PLN Anambas Ungkap Penyebab Gangguan Listrik, Usulkan Tambahan Mesin 1 Mega
Jaga Keandalan Listrik, PLN Tarempa Jadwalkan Pemeliharaan Jaringan di Kecamatan Siantan
