Pertumbuhan Ekonomi 15,52% menjadi Faktor Utama Kenaikan UMK Anambas 2027 yang Mencapai 12,04 Persen

ANAMBAS, Kepri.co.id – Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Anambas menyepakati rekomendasi Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2027 sebesar Rp4.795.017. Angka tersebut naik 12,04 persen dibandingkan UMK 2026 sebesar Rp4.279.851.

Kesepakatan itu lahir melalui pembahasan dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Kepulauan Anambas, Jumat (20/11/2026), di Tarempa. Salah satu poin penting dalam pembahasan tersebut adalah penentuan indeks alfa sebesar 0,55.

Besaran kenaikan ini menarik perhatian karena tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Kemampuan dunia usaha, terutama sektor nonmigas, juga menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Pertumbuhan Ekonomi 15,54 Persen Pengaruhi Kenaikan UMK

Kenaikan UMK sebesar 12,04 persen tidak muncul semata-mata dari penentuan indeks alfa. Ada komponen ekonomi yang turut memengaruhi hasil penghitungan tersebut.

Dalam formula pengupahan, Dewan Pengupahan menggunakan inflasi Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,49 persen dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025 sebesar 15,54 persen.

Kedua indikator tersebut kemudian dikalikan dengan indeks alfa 0,55. Hasilnya, komponen pertumbuhan ekonomi memberikan kontribusi penyesuaian sebesar 8,547 persen.

Jika digabungkan dengan inflasi, total penyesuaian mencapai 12,037 persen. Setelah pembulatan, persentasenya menjadi 12,04 persen.

Penghitungan tersebut menghasilkan tambahan upah sebesar Rp515.166. Dengan demikian, rekomendasi UMK Anambas 2027 mencapai Rp4.795.017.

Angka pertumbuhan ekonomi 15,54 persen juga perlu dipahami secara proporsional. Sebab, pertumbuhan tersebut tidak mencerminkan kondisi keuangan seluruh sektor usaha.

Berdasarkan data BPS Tahun 2025, sektor pertambangan dan penggalian menyumbang 80,72 persen terhadap PDRB Anambas. Sektor tersebut tumbuh sebesar 19,04 persen.

Sementara itu, sektor perdagangan tumbuh 7,1 persen dan akomodasi serta makan minum sebesar 2,1 persen. Bahkan, sektor perikanan mengalami kontraksi 0,9 persen dan jasa keuangan minus 4,2 persen.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha memiliki kondisi dan kemampuan ekonomi yang tidak sama. Karena itu, penggunaan angka pertumbuhan ekonomi secara agregat tetap perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor.

Alfa 0,55 Menjadi Jalan Tengah Pengusaha dan Pekerja

Penentuan indeks alfa menjadi salah satu pembahasan yang cukup panjang dalam sidang pleno. Unsur pengusaha melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kepulauan Anambas pada awalnya mengusulkan penggunaan alfa sebesar 0,50.

Usulan tersebut mempertimbangkan kemampuan dunia usaha, khususnya pelaku usaha nonmigas. Kadin juga menyoroti potensi beban operasional perusahaan apabila kenaikan upah terlalu tinggi.

Ketua Kadin Kabupaten Kepulauan Anambas, Remon, menilai penggunaan pertumbuhan ekonomi daerah perlu mempertimbangkan perbedaan kondisi antara sektor migas dan nonmigas.

“Kami memahami bahwa saat ini BPS belum mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi triwulan III. Namun, data triwulan II sudah tersedia dengan angka 8 sekian persen berdasarkan informasi yang kami peroleh. Apakah angka tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan?” ujarnya dalam sidang pleno.

Remon juga mengingatkan bahwa kenaikan UMK kali ini cukup besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Sebab, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, lonjakan kenaikan kali ini terbilang cukup luar biasa. Hal ini karena kita menggunakan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 15 sekian persen,” katanya.

Menurut Kadin, penggunaan pertumbuhan ekonomi yang didominasi sektor migas secara merata berpotensi memberatkan pengusaha di luar sektor tersebut.

“Namun, apabila angka pertumbuhan ekonomi sebesar 15 persen tersebut digunakan secara merata untuk seluruh sektor, tentu akan memberatkan para pengusaha di luar sektor migas. Oleh karena itu, kami berharap hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bersama,” ungkap Remon.

Di sisi lain, unsur pekerja dan buruh turut mempertimbangkan pentingnya peningkatan kesejahteraan melalui penyesuaian upah minimum.

Perbedaan pandangan tersebut kemudian dibahas melalui musyawarah antarunsur Dewan Pengupahan. Setelah melalui pertukaran pendapat, para pihak akhirnya mengambil jalan tengah dengan menyepakati alfa 0,55.

Angka tersebut menjadi batas maksimal yang disepakati dalam sidang pleno. Kesepakatan ini mempertemukan kepentingan pekerja untuk memperoleh kenaikan upah dengan pertimbangan pengusaha terhadap kemampuan perusahaan.

Kemampuan Pengusaha Tetap Menjadi Pertimbangan

Pertimbangan kemampuan dunia usaha menjadi bagian penting dalam pembahasan kebijakan pengupahan Anambas 2027. Hal ini berkaitan dengan struktur ekonomi daerah yang masih didominasi sektor pertambangan migas.

Pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi tidak otomatis berarti seluruh perusahaan mengalami peningkatan pendapatan dengan persentase yang sama.

Pelaku usaha perdagangan, perikanan, jasa, dan sektor lainnya menghadapi kondisi ekonomi yang berbeda. Bahkan, beberapa sektor mencatat pertumbuhan lebih rendah dibandingkan sektor pertambangan.

Dalam sidang pleno, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan iklim investasi ketika menentukan besaran kenaikan upah.

Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengupahan tidak hanya melihat besaran kenaikan, tetapi juga memperhatikan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kegiatan usaha dan lapangan pekerjaan.

Melalui kesepakatan alfa 0,55, Dewan Pengupahan berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.

Dengan demikian, kenaikan UMK Anambas 2027 sebesar 12,04 persen merupakan hasil penghitungan berdasarkan formula pengupahan, penggunaan indikator ekonomi, serta musyawarah antara unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Hasil sidang pleno tersebut selanjutnya menjadi rekomendasi kepada Bupati Kepulauan Anambas untuk diteruskan kepada Gubernur Kepulauan Riau sebagai bagian dari proses penetapan UMK Tahun 2027.

Selain UMK, Dewan Pengupahan juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) 2027 sebesar Rp4.842.968. Ketentuan ini khusus mencakup sektor pertambangan minyak bumi dengan KBLI 06100 dan pertambangan gas alam dengan KBLI 06201.

Rekomendasi tersebut masih menunggu proses penetapan melalui keputusan Gubernur Kepulauan Riau. (latep)