ANAMBAS, Kepri.co.id – Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Kepulauan Anambas menyepakati rekomendasi kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2027 sebesar 12,04 persen. Melalui kesepakatan tersebut, UMK Anambas naik Rp515.166, dari Rp4.279.851 pada 2026 menjadi Rp4.795.017.
Kesepakatan itu lahir dalam sidang pleno tripartit di Ruang Rapat Media Center Lantai II, Kantor Bupati Kepulauan Anambas, Jumat (20/11/2026).
Kenaikan tersebut menjadi salah satu hasil pembahasan antara unsur pemerintah, pengusaha, pekerja, dan akademisi. Mereka mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah serta kemampuan dunia usaha dalam memenuhi ketentuan pengupahan.
Selain UMK, sidang pleno juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2027 sebesar Rp4.842.968. Besaran tersebut berlaku khusus bagi pekerja sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam.
Indeks Alfa 0,55, Keseimbangan Pekerja dan Pengusaha Jadi Pertimbangan
Dalam menentukan kenaikan upah, Depekab menggunakan formula yang menggabungkan inflasi Kepulauan Riau sebesar 3,49 persen dengan pertumbuhan ekonomi Anambas sebesar 15,54 persen.
Pertumbuhan ekonomi tersebut mengacu pada data tahun 2025. Bahkan, capaian Anambas menempati posisi tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau.
Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta membuat Depekab memilih indeks alfa tertinggi. Melalui dialog sosial tripartit, mereka menyepakati indeks alfa sebesar 0,55 dari rentang 0,50 hingga 1,00.
Pilihan tersebut turut mempertimbangkan kondisi pekerja dan kemampuan sektor usaha nonmigas. Sebab, pertumbuhan ekonomi Anambas masih menunjukkan ketimpangan antarsektor.
Data BPS memperlihatkan sektor pertambangan mendominasi 80,72 persen perekonomian daerah. Sektor ini mencatat pertumbuhan sebesar 19,04 persen.
Sebaliknya, sejumlah sektor lain mencatat pertumbuhan lebih rendah. Sektor perdagangan tumbuh 7,1 persen, sedangkan akomodasi makan minum hanya 2,1 persen.
Sementara itu, sektor perikanan mengalami kontraksi sebesar 0,9 persen. Sektor jasa keuangan juga mengalami penurunan sebesar 4,2 persen.
Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan kenaikan upah. Depekab juga memperhitungkan kebutuhan hidup pekerja yang tercermin dalam estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp5.977.587.
Dengan rekomendasi UMK baru, pemenuhan KHL meningkat menjadi 80,22 persen. Sebelumnya, UMK 2026 hanya mampu memenuhi 71,60 persen dari estimasi kebutuhan tersebut.
Sebelum kesepakatan tercapai, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar SH MM, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menentukan indeks alfa.
“Kita tidak harus memaksakan untuk mengejar nilai alfa yang paling tinggi. Memang, masyarakat, khususnya para pekerja, tentu menginginkan kenaikan yang setinggi-tingginya. Namun, kita juga perlu melihat tren pertumbuhan ekonomi tahun ini,” ujar Sahtiar.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Kadin Anambas, Remon SIP MSi. Ia menyoroti dominasi sektor migas dalam pertumbuhan ekonomi daerah.
“Harapan kita, kesejahteraan pekerja tetap dapat dijaga, tetapi iklim investasi juga harus tetap dipertahankan agar kondusif,” ungkap Remon.
UMSK Migas dan Ketentuan Perlindungan Pekerja
Di samping kenaikan UMK, Depekab menetapkan rekomendasi UMSK sebesar Rp4.842.968. Nilai tersebut memiliki selisih satu persen di atas UMK 2027.
Ketentuan ini menyasar perusahaan skala menengah dan besar pada sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam. Cakupannya meliputi kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 06100 dan 06201.
Pekerja lepas pantai juga menghadapi risiko pekerjaan yang tinggi. Mereka wajib memiliki sertifikasi khusus, termasuk Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (BOSIET).
Sementara itu, ketentuan upah minimum berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan wajib menerapkan Struktur dan Skala Upah.
Khusus usaha mikro dan kecil, pengusaha dapat menentukan upah berdasarkan kesepakatan. Namun, besarannya minimal 50 persen dari upah minimum.
Selain mengatur besaran upah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juga memuat ketentuan sanksi bagi pengusaha yang membayar upah di bawah ketetapan.
Pengusaha perorangan menghadapi ancaman pidana penjara maksimal empat tahun atau denda hingga Rp200 juta. Adapun korporasi menghadapi ancaman denda mulai Rp200 juta hingga Rp2 miliar.
Sanksi tersebut tidak menghapus kewajiban pengusaha untuk melunasi kekurangan pembayaran upah kepada pekerja.
Dalam sidang pleno tersebut, sejumlah unsur Dewan Pengupahan turut hadir. Sekda Sahtiar SH MM bertindak sebagai Dewan Pembina bersama Ketua Dewan Pengupahan sekaligus Kepala DKUMPP Anambas, Japrizal SKom MA.
Pertemuan itu juga melibatkan BPS Anambas, Kadin Anambas, K-SPSI, Federasi Kebangkitan Buruh Indonesia, serta unsur akademisi melalui Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Paduka Anambas, Sukri MPdI. Ketua Kadin Anambas, Remon SIP MSi, mengikuti rapat secara daring.
Selanjutnya, Depekab menyerahkan berita acara hasil sidang pleno kepada Bupati Kepulauan Anambas. Bupati akan meneruskan rekomendasi resmi kepada Gubernur Kepulauan Riau paling lambat 23 November 2026.
Gubernur Kepulauan Riau dijadwalkan menetapkan UMK paling lambat 25 November 2026. Sementara itu, penetapan UMSK dijadwalkan paling lambat 30 November 2026.
Seluruh ketetapan upah baru tersebut direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. (latep)








