Bekali Aparatur Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Pemateri dari Direktur Pengendalian Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Herda Helmijaya tampil dalam Gelar Hasil Pengawasan Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) Tahun 2023 yang digelar Senin-Selasa, 20-21 November 2023 di BP Batam. (F. rud/ bp batam)

BATAM (Kepri.co.id) – Meningkatkan kompetensi aparatur melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Pengusahaan (BP) Batam melaksanakan Gelar Hasil Pengawasan Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) tahun 2023.

Kegiatan tersebut dilakukan secara daring dan luring selama dua hari, Senin-Selasa, 20-21 November 2023 di BP Batam.

Mengangkat tema “Peningkatan Efektivitas Penanganan Gratifikasi dan Whistleblowing System Indikasi Tindak Pidana Korupsi”. Kegiatan itu diinisiasi SPI BP Batam dengan tujuan percepatan penyelesaian penanganan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, membuka kegiatan secara daring menyebut SPI BP Batam selaku Unit Pengawasan Intern memiliki peran sebagai strategic partner untuk seluruh unit kerja di BP Batam.

Hal itu, dimaksudkan untuk memberikan pengawasan dalam mendorong pelaksanaan tugas. Sehingga, tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate governance).

“Kami tentu berharap kegiatan gelar hasil pengawasan di lingkungan BP Batam, dapat mempercepat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan,” katanya, Senin (20/11/2023).

Menurutnya, dari hasil pemeriksaan BPK RI, BP Batam memperoleh skor 92% dalam hal pelaksanaan tindak lanjut dan merupakan peringkat tertinggi di lingkup Auditorat Utama Keuangan Negara V Kementerian/ Lembaga, yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Nilai itu lebih tinggi dari rata-rata penyelesaian kementerian/ lembaga yang berada di lingkup Keuangan Negara V BPK RI sebesar 77%.

“Untuk tetap mempertahankan peringkat tertinggi, penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan dilaksanakan dengan komitmen, inisiatif, dan kolaborasi antara SPI dengan seluruh pimpinan unit kerja di BP Batam,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi atas sinergi pihaknya bersama lembaga anti rasuah yakni KPK RI, untuk peningkatan pelayanan birokrasi dan pencegahan korupsi.

“BP Batam akan membantu dan mendukung KPK RI, meningkatkan pelayanan dan birokrasi agar terhindar dari tindakan korupsi khususnya hal-hal mengenai gratifikasi, suap, dan pemerasan,” ucapnya.

Pada kegiatan itu, mengundang pemateri dari Direktur Pengendalian Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Herda Helmijaya dengan paparan “Peningkatan Efektivitas Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi”. (rud)