Hal tersebut disampaikan Tetti saat melaksanakan kegiatan reses dan penyerapan aspirasi masyarakat di Pelabuhan Perikanan, Desa Tarempa Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Rabu (18/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Tetti menegaskan bahwa anggota DPRD memiliki kewajiban turun langsung ke masyarakat. Kewajiban itu tetap berlaku, baik anggota dewan memiliki Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) maupun tidak.
“Ada maupun tidak ada Pokok-Pokok Pikiran (Pokir), kami sebagai anggota DPRD tetap wajib turun langsung ke masyarakat untuk menyerap dan mendengarkan aspirasi mereka,” ujar Tetti.
Menurutnya, masyarakat tetap memiliki kesempatan menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan. Aspirasi tersebut dapat diperjuangkan melalui pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Proposal Menjadi Jalur Perjuangan Aspirasi Masyarakat
Tetti meminta masyarakat tidak hanya menyampaikan kebutuhan pembangunan secara lisan. Ia mendorong setiap desa segera menyiapkan proposal agar aspirasi memiliki dasar pengajuan yang jelas dan dapat diperjuangkan melalui jalur anggaran.
“Saya minta proposal aspirasi segera dimasukkan sekitar tanggal 20 Januari 2027 atau paling lambat tanggal 25 Januari 2027,” tegasnya.
Tetti berharap masyarakat Anambas dapat mengajukan sedikitnya 20 proposal aspirasi. Menurutnya, semakin banyak usulan yang masuk, semakin banyak pula kebutuhan masyarakat yang dapat diperjuangkan.
Ia juga menyinggung pengalaman ketika Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan, mempertanyakan proposal pembangunan dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Saat itu, pengajuan yang disampaikan dari Anambas disebut baru berasal dari satu desa, yakni Desa Air Biru.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Tetti. Ia membandingkan dengan Kabupaten Natuna yang dinilai lebih aktif mengajukan proposal sehingga memperoleh dukungan untuk pembangunan. Karena itu, ia berharap pemerintah desa dan masyarakat Anambas lebih proaktif menyusun usulan pembangunan.
Tetti menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyesuaikan jalur pengajuan berdasarkan kebutuhan anggaran. Usulan dengan kebutuhan anggaran kecil dapat diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Sementara itu, kebutuhan yang lebih besar dapat diperjuangkan melalui Gubernur Kepulauan Riau.
Untuk usulan dengan kebutuhan anggaran lebih besar, Tetti juga membuka peluang pengajuan melalui DPR RI kepada Endipat Wijaya, yang merupakan sesama kader Partai Gerindra.
Meski membuka sejumlah jalur perjuangan anggaran, Tetti mengingatkan bahwa tidak semua aspirasi dapat dipastikan memperoleh alokasi. Ketersediaan anggaran tetap menjadi pertimbangan dalam proses pengajuan dan pembahasan setiap usulan.
Kebutuhan Air Bersih hingga Pembangunan Fasilitas Masyarakat
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat turut menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah. Imran, perwakilan masyarakat Desa Tarempa Timur, mengangkat persoalan Air Bersih di kawasan Antang.
Menurut Imran, masyarakat masih kesulitan memperoleh air bersih ketika musim kering. Satu sumur yang tersedia harus memenuhi kebutuhan banyak warga. Kondisi tersebut membuat pasokan air belum mencukupi.
Ia berharap pemerintah dapat membangun satu atau dua sumur bor tambahan. Selain itu, Imran meminta perhatian terhadap kebutuhan nelayan, khususnya bantuan pukat, radar, dan GPS untuk menunjang aktivitas melaut.
Sementara itu, perwakilan masyarakat Teluk Buluh mengusulkan perbaikan jalan di RT 02. Warga juga mengharapkan bantuan pasir untuk pembangunan tempat parkir di Surau Teluk Buluh. Kebutuhan pembangunan tersebut diperkirakan mencapai Rp50 juta.
Aspirasi lainnya datang dari Toni, Ketua RT Buluh Kuning. Ia meminta perhatian terhadap pembangunan Rumah Babul Khairat sebagai tempat penyimpanan berbagai perlengkapan dan peralatan sumbangan masyarakat.
Menanggapi kebutuhan tersebut, Tetti menyatakan kesiapannya meninjau sejumlah lokasi yang membutuhkan pembangunan. Ia juga meminta masyarakat menyiapkan dokumentasi foto sebagai bahan pendukung pengajuan aspirasi.
Terkait Rumah Babul Khairat, Tetti berencana mengajak perwakilan masyarakat bertemu Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Iman Sutiawan pada April 2027 mendatang, apabila tidak ada halangan. Pertemuan itu diharapkan dapat membuka peluang dukungan pembangunan fasilitas tersebut.
Selain melalui pemerintah kabupaten, Tetti juga menyatakan akan mengupayakan jalur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau apabila anggaran daerah belum mampu memfasilitasi kebutuhan tersebut.
Di sisi lain, Tetti berharap adanya perubahan kebijakan pada 2027 atau 2028 terkait kemungkinan pemerintah pusat menanggung gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi beban anggaran daerah dan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pembangunan.
Melalui kegiatan reses ini, Tetti mendorong masyarakat Anambas segera menyiapkan proposal sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Ia berharap usulan yang masuk dapat menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan anggaran pembangunan daerah. (latep)








