BATAM, Kepri.co.id – Sebanyak 210 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di Kota Batam, menjalin kerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kepulauan Riau (Kepri), untuk bisa meningkatkan inklusi pajak di Kantor DJP Kepri, Baloi, Batam, Selasa (17/11/2026).
Hal ini dalam upaya memperkuat suatu pemahaman, dan kesadaran perpajakan sejak dini, bagi pelajar. Yakni, melalui penyusunan maupun penerapan sistem kurikulum literasi perpajakan di sekolah.
Sebab, mengenai pentingnya pajak sebagai salah satu sumber utama dari penerimaan keuangan negara, yang berperan utama dalam program pembangunan nasional.
Kepala Kantor Wilayah DJP Kepri, Dr Mekar Satria Utama SE MP Acc, mengungkapkan, kerja sama tersebut dalam upaya memperkuat suatu pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap perpajakan sejak dini. Terutama dilingkungan pelajar/ siswa SMP di Kota Batam.
“Melalui kurikulum sekolah, materi literasi perpajakan diperkenalkan kepada peserta didik dengan cara pendekatan edukatif, disesuaikan dengan jenjang pendidikan, serta jam mata pelajaran ditingkat SMP,” kata Mekar.
Dengan demikian, ungkapnya, para siswa diharapkan tidak hanya bisa mengenal pengertian pajak, tetapi juga memahami manfaat pajak dalam kehidupan sehari-hari.
“Termasuk untuk pembangunan kantor pemerintah, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, dan sarana infrastruktur umum lainnya,” ucap Mekar.
Diterangkan, kerja sama antara 210 SMP dengan DJP ini, menjadi bagian dari upaya membangunkan budaya sadar pajak di lingkungan pendidikan.
“Sekolah diharapkan dapat menjadi ruang strategis, untuk membentuk karakter generasi muda yang akan memiliki kesadaran, kepedulian, dan tanggungjawab sebagai warga negara,” paparnya.
Kata Mekar, penerapan kurikulum literasi perpajakan diharapkan bisa memberikan pemahaman, pajak bukanlah sekadar kewajiban masyarakat, tapi melainkan bentuk kontribusi bersama atau bergotong royong dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan bangsa.
“Alhamdulillah, dengan keterlibatan ratusan sekolah di tingkat SMP ini, Batam diharapkan dapat menjadi salah satu daerah yang berperan aktif memperkuat edukasi perpajakan melalui dunia pendidikan,” pungkasnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Batam, Hendri Arulan SPd MM, mengapresiasi Kanwil DJP Kepri, atas kegiatan inklusi literasi pajak kepada siswa siswi SMP sejak dini. Sehingga, pelajar dapat memahami peran dan fungsi perpajakan untuk bangsa dan negara.
“Program ini sekaligus menjadi investasi jangka panjang terhadap siswa dalam meraih cita-cita, dan menciptakan generasi yang melek pajak, memahami hak, kewajiban sebagai warga negara, serta akan memiliki kesadaran, berkontribusi untuk pembangunan Indonesia ke depan,” kata Hendri.
Ada 3 agenda kurikulum, ucapnya, terhadap inklusi dan pembelajaran perpajakan di tingkat pelajar SMP di Kota Batam. Sebagai langkah strategis dan pendidikan karakter untuk masa depan para pelajar.
Di antaranya adalah:
1. Pendapatan pajak merupakan sistem gotong royong bernegara membangun bangsa, serta generasi muda kedepannya.
2. Sekolah bukan tempat terapan perpajakan secara teknis. Tetapi, bagaimana memberikan sebuah pemahaman pelajar sejak tingkat dasar kepada anak didik, terhadap kesadaran pajak, dan pemanfaatan untuk pembangunan berkelanjutan.
3. Penguatan peran baru terhadap guru di dalam memberikan materi yang berkelanjutan dan terlaksana dengan baik.
“Semoga kerja sama dan kurikulum perpajakan ini terlaksana dengan baik. Sehingga, dapat memberikan pembelajaran dan pemahaman ke masyarakat di Batam. Khususnya itu kepada pelajar SMP sejak dini,” harap Kadisdik Batam.
Direktur P2 Humas DJP, Inge Diana Rismawati SE Ak MFM Phd, mengapresiasi langkah yang telah dilakukan DJP Kepri dan kerja sama yang disepakati pihak Disdik Batam, terhadap kegiatan bertajuk, “Kick off Sharing Session Program Inklusi Kesadaran Pajak di Jenjang Pelajar SMP Dilingkungan Kota Batam”.
“Kolaborasi tentu menjadi langkah strategis, untuk bisa menanamkan satu pemahaman kepada generasi muda. Terutama terhadap inklusi dan literasi perpajakan sejak dini,” kata Inge.
Saat ini, ujarnya, dunia pendidikan merupakan bagian utama terhadap perhatian pemerintah pusat, dalam penggunaan pajak hingga 20 persen pertahun.
Maka, ungkap Inge harus, diberikan pemahaman sejak dini kepada pelajar, dari mana sumber uang itu, dan ke mana digunakan.
“Artinya apa. Dengan anggaran di pendidikan yang sangat besar itu, juga harus digunakan untuk siswa ataupun pelajar, agar mereka bisa memahami fungsi perpajakan dan membangun kesadaran mereka sejak dini, untuk taat pajak,” papar Inge.
Setidaknya, imbuh Inge, para siswa bisa mengingatkan orangtua dan keluarga, agar tidak terlambat kewajiban membayar pajak usaha, kendaraan pajak bumi dan bangunan (PBB), maupun kewajiban pajak-pajak lainnya. (nov)
BERITA TERKAIT:
Sudah Terealisasi Rp3,8 Triliun, Kanwil DJP Kepri Optimis Tahun Ini Capai Rp10,8 Triliun
DJP Gandeng 38 Administrasi Pajak, Perkuat Kepastian bagi Dunia Usaha
DJP Catat Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Rp57,23 Triliun








