BATAM (Kepri.co.id) – Smelter timah milik PT PCM, telah berdiri di Tanjunguncang, Batam. Konsekwensinya, butuh pasokan bahan baku dari pertambangan rakyat Singkep, Lingga.
“Potensi timah di Singkep melimpah. Sayangnya, timah tidak bisa dimanfaatkan karena perizinan. Sementara smelter sudah ada dan butuh bahan baku,” kata mantan anggota DPRD Lingga, Rudi Purwonugroho, Kamis (16/3/2023).
Baca Juga: Ingin Tuntas Serius, Cen Sui Lan Gelontorkan Rp10,5 Miliar Pengentasan Miskin Ekstrem di Lingga
Oleh karena itu, kata Rudi, Izin Pertambangan Timah (IPR) di Singkep sudah mendesak diterbitkan pemerintah.
Berbagai produser perizinan, lanjut Rudi, sudah disiapkan pemerintah daerah. Bahkan, secara administrasi tak ada persoalan yang menghambat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), menunda pemberian Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Lingga.
Dikatakannya, atas pernyataan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad yang telah berkoordinasi dengan Pemkab Lingga, mengusulkan kembali persoalan WPR di Kabupaten Lingga, seharusnya didukung dengan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemprov Kepri, dan Pemkab Lingga.
“Tidak mungkin kalau gubernur dan bupati Lingga yang harus turun tangan ke Kementerian. Maka, niat baik gubernur dan bupati harus didukung kinerja para OPD,” terangnya.
Sebagaimana diketahui, pertambangan timah di Pulau Singkep memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Baik aspek sosial maupun ekonomi.
“Masyarakat Singkep telah berpengalaman cukup panjang di bidang pertambangan, sehingga sudah menjadi budaya dan sumber penghasilan bagi masyarakat Singkep,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad menyakinkan masyarakat Singkep bahwa Pemprov Kepri serius mengurus WPR di Kabupaten Lingga.
Bersama Pemkab Lingga sebagai pendukung, Pemprov Kepri akan memasukan usulan WPR ke Kementerian ESDM sebagai syarat administrasi keluarnya IPR.
“Nanti kami rapat bersama Pemkab Lingga, membahas persoalan ini. Pemprov berkomitmen mendukung IPR di Lingga,” ungkap Ansar, sebelum pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi dan Pangan di Gedung Nasional Dabo Singkep, belum lama ini. (now)
