TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), H Ansar Ahmad memimpin rapat persiapan pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 di Provinsi Kepri di Gedung Daerah Tanjungpinang, Jumat (13/1/2023).
Turut hadir pada rapat ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Adi Prihantara, Asisten Ekbang Luki Zaiman Prawira, beberapa perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota yang mengikuti secara daring.
Baca Juga: Minta Koordinasi Dilanjutkan, Ansar Kukuhkan Mardiyanto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kepri
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, menyampaikan, berdasarkan dekarasi Wakatobi 2022 telah disepakati bahwa Provinsi Kepri menjadi Tuan Rumah GTRA Summit 2023. GTRA Summit merupakan forum untuk membahas berbagai permasalahan sengketa tanah dan peningkatan sinergitas antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.
“Dengan persiapan lebih awal, kita berharap pelaksanaan GTRA Summit 2023 di Provinsi Kepri akan ada inovasi yang lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya. Insya Allah, dengan kehadiran Bapak Presiden, nantinya dapat kita rangkaikan dengan beberapa kegiatan umendukung dan mendorong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta percepatan invetasi,” ujar Ansar.
Pelaksanaan GTRA Summit 2023, ujar Ansar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepri akan membantu kurang lebih 2.500 sertifikat, dengan lebih menfokuskan sertikifat untuk masyarakat di wilayah pesisir dan di atas perairan.
“Jumlah bantuan sertifikat bisa saja bertambah dengan pola bantuan dana corporate social and responsibility (CSR). Untuk pola dana CSR ini, nanti dirapatkan dulu dan akan dikomunikasi lebih lanjut dengan BPN. Kalau memungkinkan, kita tambah dengan jumlah yang sama. Sehingga, semakin banyak masyarakat penerima manfaat,” ujar Ansar.
Terkait sertifikasi lahan pesisir dan pemukiman di atas perairan, yang masih menemui hambatan perizinan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Ansar mengajak semua Kabupaten/ Kota mendorong bersama masalah ini ke Kementerian agar segara mendapatkan pengesahan.
“Kita dorong Kabupaten/ Kota ikut menyurati KKP melalui Provinsi Kepri. Mungkin kita rapatkan dulu usulannya bersama BPN Kepri, kemudian hasilnya kita sampaikan langsung ke Jakarta untuk menghadap Menteri. Kita kejar ini biar cepat selesai, untuk sertifikasi lahan pesisir dan di atas perairan,” harap Ansar.
Sementara itu Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurhadi Putra dalam pemaparanya terkait acara Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 di Provinsi Kepri, mengusulkan, ada sembilan hal pokok yang menjadi fokus kegiatan ini. Di antaranya legalisasi aset di kawasan pemukiman dan perairan, legalisasi pulau terkecil dan terluar, penyelesaian legalisasi kampung tua Batam.
Kemudian sertifikasi pulau lengkap cagar budaya, penguatan aset mangrove, penyelesaian revisi RTRW, penyelesaian pengusaaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan (PPTKH tahap 2), penyelesaian permasalahan kawasan transmigrasi, serta integrasi akses reform (pemberdayaan masyarakat perikanan).
“Agar acara ini lebih baik, harus segera dibentuk tim gabungan dari Pemda dan Pemkab serta BPN, sehigga proses sertikasi bisa lebih cepat berjalan,” usul Nurhadi.
Bupati Karimun, Aunur Rafiq yang juga hadir melalui daring, menyatakan kesanggupan Pemerintah Kabupaten Karimun menjadi tuan tumah Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023.
“Dibandingkan Wakatobi, kami lebih siap. Infrastruktur kami cukup baik, akomodasi tersedia, transportasi udara juga siap untuk pesawat super jet, serta sektor laut bisa ditempuh dengan jarak yang cukup dekat dari Batam. Kami siap berkolaborasi dengan Pemprov dan BPN, dan berharap kegiatan skala nasional ini bisa mendorong percepatan pembangunan di Karimun,” tutupnya. (asa)
