Kepri  

Minta Koordinasi Dilanjutkan, Ansar Kukuhkan Mardiyanto sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kepri

Pemberian cinderamata usai Gubernur Kepri, H Ansar Ahmad mengukuhkan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepri di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (9/1/2023). (F. dok humas pemprov kepri)

TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Gubernur Kepri, H Ansar Ahmad mengukuhkan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepri yang baru di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (9/1/2023).

Mardiyanto dikukuhkan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP RI nomor KP.01.03/KEP-523/K/SU/2022 tanggal 23 Desember 2022. Mardiyanto menggantikan Wawan Yulianto yang ditunjuk sebagai Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Bencana BPKP Pusat jabatan barunya.

Baca Juga: Serahkan DPA ke SKPD, Ansar Instruksikan Segera Jalankan APBD 2023

Hadir dalam acara tersebut Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP Iwan Taufik Purwanto, Sekdaprov Kepri Adi Prihantara, Pimpinan DPRD Provinsi Kepri, Forkopimda Kepri atau yang mewakili, Bupati Bintan Roby Kurniawan, Walikota Batam diwakili Asisten I, para pimpinan instansi vertikal, tim percepatan pembangunan, dan para Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.

Gubernur Ansar, mengatakan, beberapa catatan penting yang disampaikan dalam laporan hasil pengawasan perwakilan BPKP Provinsi Kepri tahun 2022 harus menjadi perhatian Pemprov Kepri.

Gubernur Kepri, H Ansar Ahmad membacakan naskah pengukuhan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kepri di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (9/1/2023). (F. dok humas pemprov kepri)

“Insya Allah seluruh sub sistem pemerintahan akan didorong ke depan bekerja lebih baik, dengan indikator kinerja yang dapat diukur. Agar tiap tahun, satu demi satu kekurangan tersebut dapat diatasi,” ujar Ansar.

Menurut Ansar, membangun Kepri berbeda dengan membangun wilayah-wilayah kontinental di daratan. Kepri memiliki tantangan yang sangat berat.

“Dengan wilayah laut mencapai 96 persen dan daratan empat persen, terdapat 22 pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Untuk itu, urusan prosperity atau kesejahteraan dan kedaulatan menjadi prioritas utama. Jadi, urusan-urusan konektivitas dan menjamin tersedianya kebutuhan masyarakat tetap didahulukan,” ujar Ansar.

Baca Juga: Gubernur Ansar Serahkan DIPA dan TKD Rp15,93 Triliun

Pada kesempatan itu, Ansar menyampaikan apresiasinya kepada Perwakilan BPKP Provinsi Kepri dengan asistensinya menjamin penyelenggaraan pemerintahan berjalan baik. Di mana, Kepala Perwakilan BPKP Kepri yang sebelumnya, Wawan Yulianto selalu berdiskusi dengan pihaknya sehingga pemerintahan berjalan efektif, akuntabel, dan transparan.

“Mudah-mudahan hal ini dapat dilanjutkan dengan kepemimpinan Pak Mardiyanto ke depan. Dapat saling mengingatkan dan mendukung, dalam rangka mencapai kinerja lebih baik lagi,” ujar Ansar.

Gubernur pun menceritakan pengalamannya saat menghadap Kepala BPKP Kepri, Muhammad Yusuf Ateh dimana Kepala BPKP RI sangat mengapresiasi capaian indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2022 di angka 76,46. Naik dari tahun 2021 di angka 75,79.

“Di mana di tahun 2022 Kepri menempati urutan pertama se-Sumatera dan urutan ketiga se-Indonesia,” ujar Ansar.

Gubernur Kepri, H Ansar Ahmad memberikan ucapan selamat kepada Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Kepri di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (9/1/2023). (F. dok humas pemprov kepri)

Sementara itu, Deputi PIP Bidang Polhukam PMK BPKP, Iwan Taufik Purwanto, menyampaikan sambutan Kepala BPKP RI, berharap Kepala Perwakilan BPKP Kepri yang baru dapat diterima Pemprov Kepri dan segenap mitra kerja. Baik instansi pusat, pemda di Kepri, BUMN, BUMD, hingga pemerintah desa untuk dapat berkinerja lebih baik di masa yang akan datang.

Iwan juga mengungkapkan, kehadiran Perwakilan BPKP Kepri dalam pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan sepanjang tahun 2022, telah direalisasikan dalam agenda yang mencakup tujuh sektor dan 99 topik prioritas pengawasan. Termasuk APBD Pemprov Kepri dan tertuang dalam laporan hasil pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Kepri tahun 2022.

“Mudah-mudahan saran dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan tata kelola, akuntabilitas, pengendalian interen, dan manajemen resiko di wilayah Pemprov Kepri,” harapnya. (asa)