Dewan Pers: UU KUHP Mengancam Kemerdekaan Pers dan Demokrasi

Foto ilustrasi.

JAKARTA (Kepri.co.id) – Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah untuk disahkan menjadi UU KUHP dalam sidang paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (6/12/2022.

Dewan Pers dalam rilis yang diterima kepri.co.id, menyayangkan keputusan itu diambil dengan mengabaikan minimnya partisipasi dan masukan masyarakat, termasuk komunitas pers. Mengingat masih terdapat pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman bagi pers dan wartawan.

Baca Juga: RKUHP Masih di Bawah Standar Hukum dan HAM, Ada Ancaman Kriminalisasi Pers

Sejumlah pasal dalam UU KUHP tersebut sungguh mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman. Pers sebagai pilar demokrasi yang bekerja untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang bermakna, akan lumpuh karena berhadapan dengan ancaman kriminalisasi oleh pasal-pasal UU KUHP.

Dalam demokrasi, kemerdekaan pers harus dijaga. Salah satunya dengan memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap wartawan. Perlindungan itu dibutuhkan, agar wartawan dapat bebas menjalankan tugasnya dalam mengawasi (social control), melakukan kritik, koreksi, dan memberikan saran-saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

BACA JUGA:   Kapolri Minta Forkopimda Kawal Proses Distribusi Minyak Curah
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly (dua kiri) salam komando dengan anggota DPR RI usai rapat paripurna pengesahan RUU KUHP menjadi UU KUHP di DPR RI Jakarta, Selasa (6/12/2022). (F. dok dewan pers)

Kemerdekaan pers terbelenggu, karena UU KUHP itu dapat menjerat wartawan dan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana, ketika menjalankan tugas jurnalistik.

Dewan Pers sebagai lembaga independen, sebelumnya telah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) RKUHP terhadap pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman terhadap pers dan wartawan. Dewan Pers juga menyarankan reformulasi 11 cluster dan 17 pasal dalam RKUHP, yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers, sebagai upaya mencegah kriminalisasi.

Baca Juga: Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra Meninggal di Malaysia

Namun, masukan yang telah diserahkan ke pemerintah dan DPR tidak memperoleh feedback. Padahal, Dewan Pers juga menyampaikan saran, agar dilakukan simulasi kasus atas norma yang akan dirumuskan.

“Kami menilai ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam RUU KUHP yang baru disetujui Pemerintah dan DPR untuk disahkan menjadi UU KUHP, itu tidak hanya mengancam dan menciderai kemerdekaan pers. Namun, juga berbahaya bagi demokrasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta pemberantasan korupsi,” kata Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pers, Arif Zulkifli.

BACA JUGA:   Jelang Harsiarnas 2003, Hasan: Siaran Lokal di Daerah Perbatasan Dorong Nasionalisme

Arif menambahkan, ketentuan-ketentuan pidana pers dalam KUHP, menciderai regulasi yang sudah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Padahal, unsur penting berdemokrasi adalah dengan adanya kemerdekaan berekspresi, kemerdekaan berpendapat, serta kemerdekaan pers.

Dalam kehidupan yang demokratis, kemerdekaan menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia hakiki.

Dewan Pers mencatat pasal-pasal UU KUHP yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi, sebagai berikut:

  1. Pasal 188 yang mengatur tentang tindak pidana penyebaran atau pengembangan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme.
  2. Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220 yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden.
  3. Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah.
  4. Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong.
  5. Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.
  6. Pasal 280 yang mengatur tentang gangguan dan penyesatan proses peradilan.
  7. Pasal 300, Pasal 301, dan Pasal 302 yang memuat tentang tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan.
  8. Pasal 436 yang mengatur tindak pidana penghinaan ringan.
  9. Pasal 433 mengatur tindak pidana pencemaran.
  10. Pasal 439 mengatur tindak pidana pencemaran orang mati.
  11. Pasal 594 dan Pasal 595 mengatur tindak pidana penerbitan dan pencetakan. (asa)