TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Natuna dan Anambas sebagai ujung utara Indonesia terluar, sangat rawan konflik global di Laut China Selatan.
Kalau terjadi konflik di Utara Indonesia yang kaya minyak dan gas (migas) ini, dibutuhkan cepat kehadiran pemerintah setingkat Gubernur di daerah Natuna-Anambas.
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, mengakui, untuk kepentingan strategis nasional pertahanan dan keamanan di perbatasan Utara Indonesia ini, mendesak dimekarkan provinsi baru Natuna-Anambas.
Hal itu dikatakan Gubernur Ansar, saat menerima kunjungan Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Khusus Kepulauan Natuna Anambas (BP3K2NA) di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis (7/9/2023).
Terlebih kata Ansar, tim akademis dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (Umrah), tengah melakukan studi kajian mewujudkan provinsi termuda di Utara NKRI tersebut.
“Kalau bicara alasan pertahanan dan keamanan, itu memang mendesak. Kepri dahulu yang membuat kita kuat untuk pemekaran, alasannya sama soal rentang kendali dan kedaulatan,” kata Gubernur Ansar.
Tim akademis UMRAH juga sudah menemukan hasil kajian potensi APBD yang besar, apabila provinsi khusus Kepulauan Natuna-Anambas bisa terbentuk.
Hal itupun, mempertimbangkan dana bagi hasil (DBH) migas untuk Natuna, maupun Anambas yang dapat menyumbang porsi yang lebih besar untuk APBD provinsi khusus Kepulauan Natuna-Anambas. (now)
