Oleh Purbayakti Kusuma Wijayanto
Dosen Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta, dan Pemerhati Masalah Publik
PADA 3 November 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang kepala daerah. Ini adalah OTT keenam terhadap kepala daerah sepanjang tahun 2025. Sepuluh orang ditangkap, termasuk pejabat penyelenggara negara dan pihak swasta. Publik bereaksi cepat antara lega dan lelah. Lega karena KPK masih bekerja. Lelah karena pola ini terus berulang.
OTT bukan lagi kejutan. Ia telah menjadi ritus tahunan dalam politik lokal Indonesia. Namun, di balik sorotan kamera dan konferensi pers, ada pertanyaan yang lebih dalam. Mengapa sistem kita terus melahirkan pelaku korupsi baru, meski penindakan sudah berlangsung dua dekade? Apakah OTT terhadap kepala daerah adalah simbol ketegasan negara, atau justru bukti bahwa sistem pencegahan korupsi kita gagal total?
Pola Berulang dan Titik Jenuh Publik
Sejak 2004, lebih dari 150 kepala daerah telah ditangkap KPK. Dari bupati hingga gubernur, dari Sumatera hingga Papua. Polanya nyaris identik. Suap proyek, jual beli jabatan, gratifikasi izin usaha. Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, 82% kasus korupsi kepala daerah melibatkan pengadaan barang dan jasa. Ini bukan kebetulan, tapi cerminan dari sistem birokrasi yang rentan dan insentif politik yang korosif.
Publik mulai jenuh. OTT yang dulu dianggap heroik, kini terasa repetitif. Dalam psikologi sosial, ini disebut habituation. Respon emosi menurun terhadap stimulus yang berulang. OTT kehilangan daya kejutnya, dan tanpa reformasi sistemik, ia hanya menjadi tontonan tahunan.
Lebih dari sekadar angka, OTT yang berulang menciptakan semacam ”ritme kegagalan” dalam demokrasi lokal. Setiap penangkapan bukan hanya mengguncang birokrasi, tapi juga merusak kepercayaan warga terhadap institusi.
Dalam teori psikologi politik, ini disebut ”learned helplessness”. Ketika masyarakat merasa tak berdaya menghadapi sistem yang terus melahirkan pelaku korupsi baru, mereka mulai percaya bahwa korupsi adalah keniscayaan, bukan penyimpangan. Dan ketika harapan publik mati, maka ruang partisipasi pun ikut menyusut.
Kepala Daerah sebagai Entrepreneur Politik
Dalam teori organisasi publik, kepala daerah bukan sekadar administrator. Mereka adalah aktor politik yang harus mengelola loyalitas, membiayai kampanye, dan menjaga citra pembangunan. Tanpa sistem insentif yang sehat, mereka memungkinkan untuk terdorong menjadi entrepreneur politik, mengubah jabatan publik menjadi ladang transaksi.
Teori principal-agent dalam administrasi publik menjelaskan relasi antara pemberi mandat (rakyat atau negara) dan pelaksana mandat (kepala daerah). Dalam konteks ini, rakyat sebagai principal mempercayakan kekuasaan kepada kepala daerah, sebagai agent untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan bersama.
Namun, ketika sistem pengawasan lemah, informasi asimetris, dan insentif birokrasi menyimpang, maka agent cenderung bertindak demi kepentingan pribadi. Inilah yang disebut moral hazard.
OTT terhadap kepala daerah adalah bukti, relasi kepercayaan ini telah disalahgunakan, dan sistem belum mampu mengoreksi penyimpangan secara dini.
Dalam banyak kasus, kepala daerah tidak hanya menyalahgunakan kekuasaan, tapi juga membangun jaringan loyalitas yang sulit disentuh hukum. Mereka bukan sekadar pelaku tunggal, melainkan bagian dari ekosistem patronase yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN), kontraktor, bahkan elite partai.
Di sinilah letak kegagalan sistemik kita. Kita menuntut integritas individu dalam sistem yang justru mendorong kompromi. Kita berharap kepala daerah bersih, tapi membiarkan mereka berenang dalam kolam yang keruh.
Perbandingan Global
Di Korea Selatan, sistem integritas kepala daerah diperkuat dengan citizen audit dan performance dashboard yang bisa diakses publik. Di Finlandia, kepala daerah wajib melaporkan konflik kepentingan secara berkala dan terbuka. Sementara di Indonesia, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sering kali formalitas, dan pengawasan masyarakat belum terinstitusionalisasi.
Studi OECD menunjukkan, negara dengan sistem transparansi real-time dan partisipasi warga yang tinggi memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Ini bukan soal budaya, tapi soal desain sistem.
Gunung Es, Luka Publik, dan Masa Depan yang Terancam
Jika kita asumsikan bahwa hanya 1 dari 10 kasus korupsi kepala daerah yang berhasil ditangkap, maka bisa jadi potensi kasus laten mencapai 60–80 kasus per tahun. Ini belum termasuk transaksi informal, gratifikasi non-uang, dan konflik kepentingan yang tidak tercatat. OTT hanyalah puncak gunung es.
Tanpa reformasi sistemik, kita akan menghadapi siklus korupsi yang tak putus. Proyek mangkrak, anggaran bocor, pelayanan publik terganggu. Dalam simulasi kebijakan, daerah dengan kepala daerah korup mengalami penurunan indeks pembangunan manusia (IPM) hingga 12% dalam lima tahun. Ini bukan hanya soal hukum, tapi soal masa depan warga.
”Kami tahu ada yang tidak beres, tapi siapa yang berani bicara? Kepala daerah itu seperti matahari, terlalu silau untuk ditatap.” Kutipan ini menggambarkan ketakutan struktural dalam birokrasi.
OTT seharusnya menjadi pelindung bagi ASN yang jujur, bukan sekadar hukuman bagi yang tertangkap. Bayangkan seorang ibu di pelosok Riau yang anaknya gagal mendapat beasiswa karena anggaran pendidikan dikorupsi. OTT bukan hanya soal pejabat, tapi soal harapan yang dirampas.
Solusi dan Strategi
Pertama, Reformasi Sistem Pengawasan Daerah
Dalam teori ”control system” dalam manajemen publik, pengawasan yang efektif terdiri dari tiga elemen: ”detection” (kemampuan mendeteksi penyimpangan), ”direction” (kemampuan memberi arah dan koreksi), dan ”deterrence” (kemampuan menciptakan efek jera).
Ketika salah satu elemen ini lemah, maka sistem akan gagal mencegah penyimpangan perilaku aktor publik. Dalam konteks OTT kepala daerah, kita melihat bahwa sistem pengawasan di level lokal cenderung reaktif, tidak terintegrasi, dan minim partisipasi warga.
Kita perlu membangun sistem early warning berbasis data anggaran dan risiko korupsi. Audit publik harus bisa diakses warga, dan laporan LHKPN harus terintegrasi dengan sistem pengadaan.
Pemerintah daerah wajib memiliki compliance unit yang independen.
Partisipasi warga harus dilembagakan. Forum warga, audit sosial, dan pelibatan komunitas dalam evaluasi kinerja kepala daerah harus menjadi standar. Ini bukan soal idealisme, tapi soal survival demokrasi lokal.
Tanpa sistem pengawasan yang kuat dan terbuka, kepala daerah akan terus merasa bahwa risiko tertangkap lebih kecil daripada keuntungan korupsi. Dalam logika rasionalitas birokrasi, ini adalah undangan terbuka untuk menyimpang.
Kedua, Mentoring Integritas
Integritas bukan bawaan lahir, melainkan hasil pembiasaan dan pembelajaran. Banyak kepala daerah terjerumus bukan karena niat jahat, tapi karena tidak siap menghadapi dilema etis dan tekanan sistemik yang kompleks.
Di sinilah pentingnya mentoring integritas, pendampingan sistematis sejak hari pertama menjabat. Program ini bukan sekadar pelatihan antikorupsi, melainkan ruang reflektif untuk memahami risiko jabatan, konflik kepentingan, dan strategi bertahan tanpa menyimpang.
Dengan pendekatan berbasis studi kasus dan simulasi etika, kepala daerah bisa belajar dari pengalaman nyata, bukan hanya teori normatif.
Program mentoring ini dapat diwujudkan dalam bentuk kelas reflektif integritas yang difasilitasi oleh KPK, Kemendagri, dan akademisi dari perguruan tinggi negeri. Materi mencakup studi kasus korupsi kepala daerah, simulasi dilema etis, dan strategi membangun ekosistem birokrasi yang bersih. Pendampingan ini bukan sekadar transfer pengetahuan, tapi proses pembentukan karakter kepemimpinan publik yang tahan godaan.
Ketiga, Insentif Positif
Selama ini, integritas sering diposisikan sebagai beban moral, bukan sebagai kekuatan politik. Padahal, kepala daerah yang bersih dan transparan seharusnya mendapat insentif nyata—baik dari negara maupun dari publik.
Insentif ini bisa berupa akses prioritas ke dana insentif daerah, penghargaan nasional, atau dukungan publik yang terukur. Dalam logika manajemen publik, perilaku baik harus diberi penguatan positif agar menjadi norma. Kita perlu membalik narasi: integritas bukan sekadar kewajiban, tapi juga strategi bertahan dan menang dalam politik yang sehat.
Seruan untuk Mengubah Sistem
Pemerintah pusat perlu mewajibkan ”integrity pact” dalam setiap pelantikan kepala daerah. KPK harus beralih dari pendekatan represif ke preventif, dengan membangun sistem ”co-governance” bersama pemerintah daerah.
Kemendagri perlu merevisi sistem rekrutmen pejabat daerah, agar tidak membuka ruang jual beli jabatan. Akademisi dan media harus menjadi mitra dalam membangun literasi antikorupsi yang berbasis data dan empati.
OTT bukan akhir, tapi alarm. Ia mengingatkan kita bahwa sistem belum sehat, dan bahwa korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap harapan publik.
Kita tidak bisa terus menonton. Kita harus bertindak. Sebagai warga, akademisi, dan pembuat kebijakan, kita punya peran. Mari ubah sistem, bukan hanya ganti pelaku. Mari bangun pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berpihak pada rakyat. Karena di balik setiap OTT, ada anak yang gagal sekolah, ada pasien yang tak mendapat obat, dan ada harapan yang dirampas. ***
Riwayat Hidup
Dr. Purbayakti Kusuma Wijayanto, S.Sos., M.Si. adalah Sekretaris Program Studi S2
Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),
Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta.
Ia mengajar pada Program Sarjana Administrasi Negara dan Program S2 Magister Administrasi Publik.
Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Sebelas Maret (UNS), serta S3 Ilmu
Administrasi Publik di Universitas Brawijaya. Aktif meneliti dan menulis di bidang
kebijakan publik, organisasi publik, manajemen publik, etika publik, akuntabilitas
publik, dan lingkungan publik.
