TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad memaparkan belanja daerah Provinsi Kepri pada perubahan APBD tahun anggaran 2023 nasik sebesar Rp307,7 miliar atau naik 7,41 persen dari semula Rp4,151 triliun menjadi Rp4,459 triliun.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Kepri, Ansar Ahmad pada penyamppaian pidato nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023 pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri di Balairung Wan Seri Beni Dompak, Tanjungpinang, Senin (4/9/2023).
Gubernur Ansar menjelaskan beberapa pertimbangan untuk melakukan perubahan struktur APBD tahun anggaran 2023. Antara lain, adanya prognosis perubahan pendapatan dan belanja daerah, ada penyesuaian penganggaran sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) berdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kepri, atas Laporan Keuangan Pemprov Kepri tahun anggaran 2022, dan adanya pergeseran anggaran untuk belanja dana alokasi khusus (DAK) dan belanja wajib, yang mendahului perubahan APBD tahun anggaran 2023.
“Secara umum perubahan pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan Rp100,5 miliar atau naik 2,50 persen, dari semula ditargetkan Rp4,019 triliun menjadi Rp4,120 triliun. Proyeksi kenaikan pendapatan tersebut bersumber dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni dari peningkatan pendapatan pajak daerah dan peningkatan pendapatan retribusi daerah hingga akhir tahun 2023,” ujar Gubernur Ansar.
Pembiayaan daerah naik sebesar Rp207,1 miliar dari semula Rp132,2 miliar menjadi Rp339,3 miliar. Kenaikan tersebut, akibat adanya penyesuaian SiLPA tahun anggaran 2022 yang semula ditargetkan Rp200 miliar, menjadi Rp388,9 miliar yang antara lain bersumber dari over target pendapatan tahun anggaran 2022 yang terdiri dari tunda salur dana bagi hasil (DBH), over target PAD, penghematan belanja, dan anggaran belanja yang tidak terealisasi.
Di samping itu, kenaikan pembiayaan ini juga disebabkan adanya selisih atas perhitungan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp18,1 miliar yang pada mulanya dianggarkan Rp84,3 miliar menjadi Rp66,1 miliar.
Gubernur Ansar berharap, agar Ranperda APBD perubahan tahun anggaran 2023 dapat disetujui DPRD Provinsi Kepri dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepri.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak didampingi Wakil Ketua II DPRD Kepri, Raden Hari Tjahyono dan Wakil Ketua III DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dachlan.
Acara dihadiri para Anggota DPRD Kepri, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.
Dalam pidatonya, Gubernur Ansar mengatakan, tema pembangunan tahun 2023 adalah “Peningkatan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah dan Pembangunan Infrastruktur serta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan Menjunjung Nilai-Nilai Budaya Melayu dan Nasional.”
“Prioritas pembangunan daerah yang kita tetapkan terdiri dari optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, dan pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya,” ujar Gubernur Ansar. (hen)
