BATAM, Kepri.co.id – Pembaruan regulasi menjadi perhatian utama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Batam, dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Batam.
Untuk memastikan substansi aturan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terbaru, Pansus melakukan pendalaman materi sekaligus sinkronisasi dengan berbagai regulasi yang berlaku.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat Pansus yang dipimpin Ketua Pansus Muhammad Syafe’i ST MM, Jumat (6/11/2026).
Rapat turut dihadiri anggota Pansus yakni Djoko Mulyono SH MH, Safari Ramadhan SPdi, Haji Sulaiman, dan Mangihut Rajagukguk SE MM.
Dalam pembahasan tersebut, Pansus melibatkan Bagian Hukum dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Batam. Hadir pula Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Batam yang dipimpin Kepala Bagian Keuangan, Zulkarnain SSos.
Keterlibatan sejumlah perangkat daerah ini, dinilai penting untuk memperkaya pembahasan, terutama dalam memastikan ketentuan yang dirumuskan dapat diterapkan secara tepat dari sisi hukum, pengelolaan keuangan, maupun penganggaran.
Ketua Pansus Muhammad Syafe’i, mengatakan, penyelarasan materi Ranperda dengan peraturan perundang-undangan menjadi salah satu fokus pembahasan.
Penyesuaian diperlukan, karena regulasi mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD perlu mengikuti perkembangan dan perubahan ketentuan hukum.
”Sinkronisasi peraturan ini tentu sangat penting, mengingat Perda ini kita revisi, salah satunya untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan, terutama peraturan yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Menurut Syafe’i, harmonisasi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga regulasi di tingkat daerah, termasuk Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota (Perwako).
Dengan demikian, aturan yang nantinya disahkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pengaturan di lingkungan DPRD Batam, tetapi juga mempunyai kepastian hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi.
Selain memperdalam materi dan menyelaraskan ketentuan hukum, Pansus juga tengah mempersiapkan agenda konsultasi dengan sejumlah lembaga terkait.
Langkah tersebut, diharapkan dapat memberikan perspektif tambahan, memperkaya referensi, serta memperoleh masukan untuk menyempurnakan substansi Ranperda sebelum memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Melalui proses pembahasan yang melibatkan berbagai unsur tersebut, Pansus DPRD Batam berharap Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif, tepat secara hukum, dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan hak keuangan maupun administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam. (amr)
BERITA TERKAIT:
Rapat Koordinasi Pansus DPRD Batam Perkuat Solusi PSU Perumahan
Pansus Ranperda LAM DPRD Batam Rapat dengan Tim Hukum Pemko
Muhammad Mustofa Terpilih Ketua Pansus Ranperda Tatib DPRD Kota Batam
