BATAM (Kepri.co.id) – Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardianto mendampingi Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra menerima penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di Kantor BPK Perwakilan Kepulauan Riau, Selasa (2/6/2026).
Prestasi WTP yang diterima Pemerintah Kota (Pemko) Batam ini, merupakan yang ke-14 kali berturut-turut, tidak terlepas dari kerja sama eksekutif dalam hal ini Pemko Batam dan legislative dalam hal ini DPRD Batam.
Laporan hasil pemeriksaan diserahkan oleh Kepala BPK Perwakilan Kepulauan Riau, Emmy Mutiarini. Dalam sambutannya, Emmy menjelaskan, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, merupakan tahapan akhir audit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.
,
Penilaian tersebut dilakukan berdasarkan empat kriteria utama, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi, efektivitas sistem pengendalian intern, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
”Atas nama BPK, kami mengucapkan selamat kepada seluruh pemerintah daerah, yang telah berhasil menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Kami berharap, rekomendasi yang diberikan dapat ditindaklanjuti, guna semakin memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Emmy.
Sementara itu, Li Claudia Chandra menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas keberhasilan Batam mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut. Menurutnya, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.
”Opini WTP ini bukan sekadar penghargaan, tetapi menjadi cerminan komitmen Pemko Batam dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Li Claudia.
Ia menegaskan, capaian tersebut akan menjadi motivasi bagi Pemko Batam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hasil pemeriksaan BPK akan dijadikan bahan evaluasi guna memperkuat sistem pengawasan internal, dan memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal.
”Kepercayaan yang diberikan melalui opini WTP ini, harus kami jaga dengan kerja nyata. Pemko Batam berkomitmen terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, demi mendukung pembangunan dan pelayanan yang semakin baik bagi masyarakat,” tegasnya.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 kali berturut-turut, menjadi bukti konsistensi Pemko Batam dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Wakil Ketua II DPRD Kota Batam, Budi Mardianto juga memberikan ucapan selamat kepada Pemko Batam yang meraih WTP ke-14 kali berturut-turut ini.
”Pelaksanaan belanja APBD dimulai dari perencanaan, pembahasan Badan Anggaran (Banggar) Pemko Batam dan Banggar DPRD Batam. Perencanaan yang baik, sehingga akhir pelaporannya juga baik,” ujar Budi, politisi PDI Perjuangan ini. (amr)
BERITA TERKAIT:
DPRD Kota Batam Gelar Paripurna LKPj Walikota, Ahmad Surya dan Djoko Mulyono Pimpin Pansus LKPj
Rekor Cemerlang! Kepri 15 Kali Berturut-turut Raih Opini WTP dari BPK RI
Sekdako Pimpin Exit Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemko
Pansus DPRD Batam Bahas LKPj Walikota Tahun 2025 Secara Maraton Sampai Malam Hari
