DPRD Kota Batam Gelar Paripurna LKPj Walikota, Ahmad Surya dan Djoko Mulyono Pimpin Pansus LKPj

DPRD Kota Batam Gelar Paripurna LKPj Walikota, Ahmad Surya dan Djoko Mulyono Pimpin Pansus LKPj
Walikota Batam, Dr Amsakar Achmad SSos MSi (dua kiri) menyerahkan LKPj kepada pimpinan DPRD Batam usai rapat paripurna DPRD Batam di ruang rapat Utama DPRD Batam, Senin (30/3/2026). (F. Rud)

BATAM (Kepri.co.id)DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Batam Tahun Anggaran 2025, sekaligus pembentukan panitia khusus (pansus), Senin (30/3/2026).

Rapat berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Batam yang dipimpin Ketua DPRD Haji Muhammad Kamaluddin, didampingi Wakil Ketua I Haji Aweng Kurniawan dari Fraksi Partai Gerindra, Wakil Ketua II Budi Mardiyanto SE MM dari Fraksi PDI Perjuangan, serta Wakil Ketua III Muhammad Yunus Muda SE dari Fraksi Golkar.

Paripurna tersebut turut dihadiri Walikota Batam Dr Amsakar Achmad SSos MSi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh masyarakat dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, serta jajaran pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badang Pengusahaan (BP) Batam.

Usai prosesi pembukaan, Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin mempersilakan Walikota Amsakar Achmad menyampaikan pidato pengantar, sekaligus ringkasan LKPj Tahun Anggaran 2025.

Dalam penyampaiannya, Amsakar menegaskan, LKPj merupakan wujud nyata akuntabilitas publik sekaligus implementasi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Walikota menekankan, penyampaian LKPj bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan menjadi ruang evaluasi bersama atas efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

”Tahun 2025 merupakan tonggak krusial, karena menjadi tahun pertama pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2025–2029, dengan visi Batam sebagai kota madani yang inovatif, berbudaya, serta berkelanjutan sebagai pusat investasi dan pariwisata,” ujar Amsakar.

Lebih lanjut, Amsakar memaparkan capaian pengelolaan keuangan daerah, yang menunjukkan tren positif. Pada perubahan APBD Tahun 2025, pendapatan daerah meningkat dari Rp3,96 triliun menjadi Rp4,29 triliun atau naik sebesar Rp331,24 miliar.

Peningkatan ini didorong oleh optimalisasi pajak daerah, seiring membaiknya kondisi ekonomi Batam. Sementara itu, belanja daerah ditetapkan sebesar Rp4,41 triliun dengan fokus pada layanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.

Di sektor kinerja dan pelayanan publik, Pemko Batam mencatat berbagai capaian. Antara lain peningkatan skor literasi dan numerasi, perluasan cakupan Universal Health Coverage (UHC), serta sejumlah prestasi daerah seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), predikat kota terinovatif dalam ajang Innovative Government Award, dan pengakuan sebagai Kota Layak Anak.

Meski demikian, Amsakar mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang perlu dibenahi, seiring dinamika ekonomi global dan meningkatnya ekspektasi masyarakat. Walikota berharap, DPRD dapat memberikan rekomendasi konstruktif sebagai bahan penyempurnaan kebijakan ke depan. ”Masukan dari DPRD akan menjadi kompas bagi kami, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Di akhir penyampaian, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Batam, Forkopimda, sektor swasta, akademisi, dan seluruh masyarakat Batam atas sinergi dalam pembangunan daerah. Ia kemudian secara resmi menyerahkan dokumen LKPj Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD, untuk dibahas lebih lanjut.

Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada pimpinan DPRD, disertai dokumen lengkap LKPj. Selanjutnya, Ketua DPRD Muhammad Kamaluddin melanjutkan rapat, dengan membacakan nama-nama anggota pansus LKPj yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.

Untuk memberikan kesempatan kepada pansus memilih pimpinan, rapat paripurna diskors selama lima menit. Setelah skors dicabut, juru bicara pansus, Muhammad Rudi ST, menyampaikan hasil musyawarah mufakat yang menetapkan Haji Ahmad Surya sebagai Ketua Pansus dan Haji Djoko Mulyono SH MH sebagai Wakil Ketua Pansus LKPj Walikota Batam Tahun 2025.

”Kami harapkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dapat bekerja sama dan hadir dalam rapat-rapat pembahasan nanti,” ujar Rudi.

Menutup rangkaian agenda, Ketua DPRD juga membacakan beberapa perubahan jadwal kegiatan DPRD, termasuk agenda kunjungan kerja dan reses. Rapat paripurna kemudian ditutup dengan harapan, seluruh tahapan pembahasan LKPj dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pembangunan Kota Batam ke depan. (amr)

BERITA TERKAIT:

Ketua DPRD Skor 15 Menit Sidang LKPj Walikota Batam, Tetap Lanjut Setelah Penuhi Kuorum

DPRD Bekasi Kunker Belajar Cara Cepat Tuntaskan LKPj Walikota Batam

Paripurna DPRD Batam Bahas Keputusan LKPj Walikota dan Bentuk Pansus Ranperda Pemakaman