TANJUNGPINANG (Kepri.co.id) – Yayasan BP3KR (Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau) Kepri menggelar diskusi refleksi pembangunan Kepri, di Ballroom Asrama Haji Tanjungpinang, Kamis (15/5/2025). Kegiatan sempena peringatan ke-23 Hari Marwah Kepri tahun 2025 ini menghadirkan enam pakar.
Mereka terdiri Sejarawan Kepri, Prof Abdul Malik; Dosen UMRAH, Robby Patria SSos MSi; Ketua Ikatan Forum Doktor Kepri, DR Khodijah Ismail MSi; Kepala Biro Akademik, Perencaaan, Kemahasiswaan dan Kerjasama UMRAH, Ary Satia Dharma S Sos MSi, serta pelaku usaha Alfan Suheri.
Diskusi dipandu Pemerhati Sosial Kemasyarakatan, Chaidar Rahmat dan Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Tanjungpinang, Devi Yanti Nur SP ini mendapat sambutan hangat.
Sebelum sesi tanya jawab, masing-masing pembicara menelorkan pemikiran masing-masing. Khodijah Ismail menyebut, data perkembangan indikator pembangunan daerah Kepri, menyimpulkan penerimaan asli daerah Kepri mencapai 210 persen, dan penerimaan pajak capai 210 persen. “Sungguh capaian yang sangat luar biasa,” kata Khadijah.
Wanita sehari-hari mengabdi di UMRAH ini, sedikit menyindir, apakah pemasukan daerah yang luar biasa ini telah dirasaakan masyarakat lokal atau kelas bawah? Hasil temuannya di lapangan, sangat banyak masyarakat lokal yang tinggal di pulau-pulau terpencil, sama sekali belum terjamah pembangunan.
Tidak saja masyarakat lokal belum mencicipi pembangunan, temuan lain juga tertuju pengelolaan lahan. Khodijah mengklaim, banyak lahan di pulau kecil mau pun terpencil, telah banyak dikuasai investor asing. Lahan ini sama sekali tidak bisa dimanfaatkan warga setempat.
Saat ini, kita jangan terus mempersoalkan sedikitnya wilayah daratan dibanding lautan. Meski wilayah daratan Kepri hanya seluas 4 persen, bukan berarti wilayahnya sedikit. Wilayah daratan Kepri saat ini, masih banyak belum tergarap atau termanfaatkan. Apalagi, masuk pula pihak asing yang menguasai beberapa wilayah daratan tersebut.
“Ini harus kita sikapi secara tegas. Kita harus mampu membatasi, jangan sampai investor asing menguasai lahan Kepri terutama yang ada di wilayah pulau kecil. Harapan tentunya tertuju aparat polisi, TNI, pemerintah daerah maupun lembaga pemerintah lainnya,” pinta Khadijah.
Pembicara lainnya, Robby Patria, mengatakan, tingkat gini rasio Kepri paling rendah. Pengeluaran warga Kepri yang hidup di garis kemiskinan lebih sedikit dari warga kaya. Pengangguran Kepri sangat tinggi. Hal ini berbanding terbalik, saat Kepri masih bergabung dengan Provinsi Riau. Ini harus disikapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri.
Jika dibandingkan dengan Provinsi Bangka Belitung (Babel) yang jauh lebih rendah ketersediaan sumber daya alam (SDA), Robby menilai, Babel jauh lebih bagus dari Kepri.
“Apa hebatnya Babel? Tapi, kok kita jauh lebih rendah rasio pertumbuhan ekonomi dari mereka. Di mana letak kesalahannya? Kita harus merenungi bersama. Rakyat yang salah atau aparatur pemerintahannya,” kata mantan wartawan ini.
APBD Kepri tahun 2025 sekitar Rp3,7 triliun, sebagian besar lari ke Kota Batam. Tidak mengherankan, pembangunan Batam jauh lebih berkembang dari daerah lainnya. Padahal, APBD Kota Batam sangat besar. Jika melihat kondisi ini, Robby menyimpulkan, jika Batam menjadi provinsi baru, bisa dibayangkan Kepri menjadi provinsi paling bawah.
Setidaknya, kondisi ini harus dipahami Pemprov Kepri. Caranya, dengan memperhatikan pembaangunan daerah di luar Batam. “Batam sudah mampu membangun bersumber APBD mereka. Porsi APBD Kepri seyogyanya jangan besar lagi buat Batam. Berikan ke daeraah lainnya,” tuturnya.
Pembicara Ary Satia Dharma mengatakan, ketahanan pangan salah satu strategis pembangunan yang meski difokuskan. Sebab, kenaikan Harga pangan terkadang impor dari luar propinsi bahkan negara tetangga memicu inflasi. Untuk pengembangan ketahanan pangan itu, bisa dikembangkan ketahanan pangan maritim.
“Segala hasil laut yang kaya kita miliki, fokuskan jadi lumbung pangan nasional kedua di Indonesia, sesuai prediksi jumlah laut kita,” katanya lagi.
Hal ini tidak dipungkiri, Kepri meski mengenali lautnya amat luas, sumber protein, dan vitamin terbaru di laut itu lebih berharga dan potensial.
“Semua kita punya, tapi mungkin kita lupa atau belum lagi mengarah ke sana, karena SDM dan pola pikir kita yang saat ini ke darat,” minda Ary.
Di sisi Budaya, Prof Abdul Malik juga penggerak perjuangan pembentukan Provinsi kepri bahkan ikut mengetik naskah pembentukan ini, juga menuturkan banyak hal yang positif dari kejayaan Kerajaan Riau Lingga itu, yang selalu menjaga marwahnya, termasuk laut dan darat.
“Ribuan bahkan puluhan kapal besar disiapkan sultan menjaga negeri ini. Sehingga, Belanda tak berani memasang bendera di daerah segantang lada, saking kuatnya kita di masa lalu, kalau belum bayar cukai maka kapal tak bisa masuk. Penting bagi sultan, menjaga marwah melalui kekayaan dan sumber daya alam kita,” ungkapnya.
“Setelah kita dapatkan propinsi ini, atas perjuangan dan desakan bersama untuk sejahtera, kenapa kita selalu gagal dalam memahami makna propinsi dan marwah ini,” tanya Prof Malik.
“Banyak sekali yang tak jalan dan gagal, saya pernah Kepala Dinas Pendidikan dengan dana Rp20 miliar saat itu, dapat menggagas UMRAH dan menarik anggaran pusat lebih besar dari APBD,” beber Prof Malik.
“Kenapa perdagangan lintas batas untuk memudahkan anak watan berniaga, dengan konsep Sijori (Singapura, Johor, Riau) akhirnya gagal juga. Begitu juga perjuangan labuh jangkar, dan alam kita dikeruk untuk kesejahteraan orang lain, sementara di negeri ini sengsara, salahnya siapa? ini perlu dikaji,” katanya.
Prof Malik juga mengingat, untuk berlari cepat meraih semua. Menurutnya, Pemprov Kepri dan Pemda lainnya di bawah provinsi tidak bisa berlari sendiri, meski bersama-sama seperti saat memperjuangkan provinsi ini terbentuk, sehingga masyarakat asli bisa benar benar merasakan, pembangunan berbasis komunitas itu yang meski dilakukan.
“Selama ini tidak, jalan sendiri sendiri, produk domestik regional bruto (PDRB) tinggi, namun inflasi serta fiskal rendah, kesenjangan tinggi. Sekarang mau tidak berkorban bersama, para pejabat yang merasakan kenikmatan jabatan itu dipotong tunjangan untuk bersama dengan rakyat, dan membenahi ini semua, agar provinsi ini tidak mengarah ke provinsi rawan kemiskinan,” saran Prof Malik.
Belum selesai soal ini, kata Prof Malik, provinsi ini lebih euphoria dengan membangun jembatan Batam – Bintan (Babin) dan pembentukan Provinsi kepulauan Anambas dan Natuna, ini meluakai perjuangan pembentukan Provinsi Kepri. Di mana marwah kita?” tanya Prof Malik.
Di meja yang sama, HM Alfan Suheri, menganggap keberadaan Pemprov Kepri meski mendalami ekonomi yang bisa dibangun dari laut, mulai dari pinggir laut, atas laut dan kedalaman laut yang 12 mil ke darat.
“Jika melihat potensi besar ini, maka perlu pengelolaan yang dipimpin oleh pejabat yang piawai membuat terobosan dengan menjaring mitra dan investor, agar sektor ini digunakan menghasilkan PAD. Seperti keberadaan Badan Usaha Pelapuhan (BUP) tak mampu menjalankan fungsinya gagal,” minda Alfan.
Dasar lain pembangunan daerah mulai tak fokus, ketika ada isu jembatan Babin, yang jelas jelas tak bisa, menghabiskan energi dan uang percuma.
“Bagaimana bisa? Batam itu kawasan Free Trade Zone (FTZ) dan Bintan FTZ sebagian. Apa fungsi jembatan bukankah mubazir, arus barang ke luar masuknya saja sudah ngawur. Kecuali Bintan, didesak jadi Kawasan FTZ, nah ini mungkin masuk akal,” urai Alfan.
Sama dengan yang lain, Alfan merasa para pelaku usaha dan pengusaha juga ditinggalkan dalam hal kebijakan. Bahkan mungkin, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kali ini, tak ada masukkan dari pihak pengusaha.
“Kita akan banyak ketinggalan, ego sentris ini terkadang membuat kemunduran lagi, yang rugi siapa ya masyarakat nelayan, pesisir, semakin sulit untuk berkembang,” tutupnya. (zek)
BERITA TERKAIT:
Kilas Balik Hari Marwah Masyarakat Kepulauan Riau ke-20
Huzrin Minta Pemprov Lebih Pro Rakyat
