JAKARTA (Kepri.co.id) – Gubkepri, H Ansar Ahmad menerima penghargaan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR/ BPN) pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/ BPN Tahun 2024 di Hotel Shangri-La Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Penghargaan diberikan kepada Gubkepri Ansar bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Bupati Karimun.
Penerima penghargaan dinilai sukses berperan besar pada perhelatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023, yang dilaksanakan di Kabupaten Karimun Agustus 2023 lalu.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kepri, Luki Zaiman Prawira mewakili Gubkepri Ansar menerima penghargaan ini.
Di tempat terpisah, Gubkepri Ansar mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR/ BPN atas penghargaan ini. Ansar mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara pemerintah pusat dan daerah bidang agraria dan tata ruang.
“Kami sangat berterima kasih kepada Kementerian ATR/ BPN atas penghargaan ini. Ini pengakuan atas kontribusi Pemprov Kepri, menyukseskan program pemerintah pusat,” ujar Gubkepri Ansar.
Gubkepri Ansar juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Karimun, seluruh stakeholders terkait dan masyarakat yang telah mendukung serta menyukseskan GTRA Summit 2023.
Baca Juga: GTRA Summit 2023 Deklarasikan Empat Kesepakatan Selesaikan Persoalan Tanah
“Tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak, acara ini tidak akan berjalan lancar dan baik. Kami berharap, GTRA Summit 2023 dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, khususnya di Kepri,” tutur Gubkepri Ansar.
Pada Rakernas tersebut, Kementerian ATR/ BPN juga memberikan penghargaan kepada sejumlah instansi lain, yang ikut mendukung dan menyukseskan program-program Kementerian ATR/BPN.
Bukan hanya mendukung, instansi yang diberikan penghargaan ini telah menjalin kolaborasi yang dinilai cukup efektif.
Penerima penghargaan meliputi Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI yang berperan dalam Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah.
Kemudian Menteri Dalam Negeri dengan perannya penyediaan database kependudukan untuk aplikasi pertanahan, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam hal layanan, sertifikat, dan persuratan elektronik.
Kemudian Bupati Blora, perannya menyelesaikan konflik pertanahan. Seterusnya Walikota Surakarta dan Walikota Denpasar, karena capaian pendaftaran tanah hingga menjadi kotanya menjadi kota lengkap.
Disusul Bupati Tanah Datar atas perannya dalam pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Tanah Datar, dan sertifikasi tanah ulayat di Kabupaten Tanah Datar. (zek)
