BATAM (Kepri.co.id) – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dan Walikota Batam, Muhammad Rudi satu panggung dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilu Serentak Tahun 2024.
Rakornas tersebut digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia di Harris Hotel Batam Center, Senin (28/8/2023) malam. Sedangkan yang menjadi narasumber (keynote speaker) Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri), Suhajar Diantoro.
Jamak diketahui bahwa Gubernur Kepri, Ansar Ahmad sebagai incumbent maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepri 2024 mendatang. Sementara itu, Walikota Batam, Muhammad Rudi juga sudah dua periode sebagai Walikota Batam, sudah santer terdengar maju pada Pilgub Kepri 2024 mendatang.
Rakornas ini bertujuan, meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, serta pemerintah pusat dan daerah dalam mencegah pelanggaran netralitas ASN pada Pemilu 2024.
Suhajar menyampaikan, ASN merupakan salah satu syarat penting untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
Selain itu, dari Bawaslu RI hadir Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Loly Suhenti melalui zoom dan Deputi Bidang Dukungan Teknis, La Bayoni.
Tampak juga hadir Walikota Batam, M Rudi; Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara; Ketua Bawaslu Provinsi Kepri, Zulhadril Putra; Ketua Bawaslu Kota Batam, Antonius Itolaha Gaho; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri, Raja Hery Mochrizal; Kepala Biro Administrasi Pemerintahan, Dody Sepka Noviandy; dan Inspektur Daerah, ST Irmendas.
Gubernur Ansar, menyampaikan terima kasih atas terlaksananya acara rakornas ini dan menyatakan kesiapannya mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Kepri, menyampaikan terima kasih atas terlaksananya rakornas ini. Kami selalu membuka tangan selebar-lebarnya di berbagai kegiatan nasional maupun regional. Mudah-mudahan, acara ini menjadi ajang silaturahmi untuk kita semua dan saling berkoordinasi bertukar informasi, memantapkan tugas pokok dan fungsi kita. Tentunya, sebagai insan-insan yang menyukseskan pemilu 2024,” ujar Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga mengingatkan, pemilu dan pilkada 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia. Sehingga, perlu ada pengawasan yang ketat dari semua pihak, termasuk dari ASN.
“Sebagai negara berdemokrasi yang meletakkan semua kedaulatan di tangan rakyat, pemilu ini sebenarnya memiliki spektrum menjadi suatu yang mutlak berjalan baik. Dengan harapan, kita semua memiliki pengalaman yang cukup dengan berbagai pelaksanaan berbagai pemilu di Indonesia,” ujarnya.
Gubernur Ansar mengatakan, untuk mendukung penyelenggaraan pemilu maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri memberikan anggaran sebesar Rp74,5 miliar untuk memantapkan tugas-tugas Bawaslu.
“Kita bekerja sama dengan Bawaslu Provinsi Kepri, Kabupaten/ Kota melaksanakan sosialisasi kepada ASN, agar kemungkinan-kemungkinan pelanggaran yang dilakukan para ASN yang jumlahnya mencapai lebih dari 24 ribu ASN, termasuk ASN instansi vertikal dapat dicegah. Mudah-mudahan tingkat kerawanan bisa kita jaga, agar penyelenggaraan pemilu pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik,” tutur Gubernur Ansar.
Gubernur Ansar juga menekankan, peran sentral Bawaslu dalam menjaga integritas pemilu dan mengapresiasi kinerja Bawaslu selama ini.
“Peran sentral pengawasan pemilu menjaga demokrasi melalui peran Bawaslu, menempati posisi yang sangat sentral untuk menjaga integritas pemilu. Pengawasan harus dilakukan di semua tahapan. Semoga pemilu ini bisa berjalan dengan baik, dengan kerja sama kita dan doa dari masyarakat Indonesia,” pungkas Gubernur Ansar. (asa)
