KARIMUN (Kepri.co.id) – Presiden Joko Widodo akan menyerahkan 10.000 sertifikasi tanah pada kegiatan konferensi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023, yang diagendakan di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri (29-31 Agustus 2023).
Meskipun dikabarkan Presiden Joko Widodo batal membuka GTRA Summit 2023, namun pelaksanaan GTRA Summit 2023 tetap dilanjutkan. Adapun pembagian 10.000 sertifikasi tanah, akan diserahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN), Hadi Tjahjanto.
“Ada sebanyak 2.035 sertifikat tanah dari 10.000 sertifikat, yang nantinya diserahkan Bapak Presiden Joko Widodo pada acara puncak GTRA Summit 2023 yang dipusatkan di Coastal Area Karimun,” ujar Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/ BPN, Dalu Agung Darmawan, mendampingi Bupati Karimun, Dr H Aunur Rafiq meninjau persiapan akhir (monitoring) di Coastal Area Tanjungbalai Karimun, Senin (28/8/2023).
Sementara Gubernur Kepri, Ansar Ahmad dalam surat nomor: B/590/1229/PUPP-SET/2023 kepada Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo, perihal permohonan kesediaan membuka Acara GTRA Summit 2023 menyampaikan, kegiatan itu merupakan percepatan program strategis nasional reforma agraria yang berdampak langsung untuk pemerataan dan penguatan ekonomi rakyat, akan diserahkan sertifikat secara langsung kepada masyarakat.
“Ada sertifikasi redistribusi tanah sebanyak 390 bidang, PTSL sebanyak 1.275 bidang, dan sertifikasi pada kawasan permukiman di atas perairan yang dibiayai APBD Pemerintah Provinsi Kepri sebanyak 370 bidang,” ujar Ansar Ahmad dalam suratnya.
Seperti diketahui GTRA Summit 2023 di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri ini merupakan keberlanjutan dari GTRA Summit sebelumnya yang diselenggarakan di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo dan ditutup Bapak Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin.
GTRA Summit 2023 dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden dalam mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian/ lembaga untuk menyelesaikan persoalan pertanahan.
Presiden juga menyampaikan, tidak akan menoleransi terjadinya kerugian negara dan masyarakat yang disebabkan ego sektoral dan ego lembaga.
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada pertemuan puncak GTRA Summit 2022 di Wakatobi, ”Forum GTRA harus menjadi forum yang dapat menghancurkan persoalan ego sektoral yang menghambat pelaksanaan Reforma Agraria. Forum GTRA diharapkan dapat mengintegrasikan, memadukan seluruh kementerian/ lembaga dan juga pemerintah daerah menyelesaikan persoalan pertanahan”.
Sebagai manifestasi dari kelembagaan reforma agraria yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, telah terbentuk kelembagaan GTRA pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota dengan melibatkan berbagai kementerian/ lembaga di pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai wadah koordinasi lintas sektor, akan melaksanakan pertemuan puncak (GTRA Summit 2023). (now)
