Polemik Purajaya Nongsa, BP Batam Sayangkan Tuduhan Tak Berdasar

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait. (F. dok humas bp batam)

BATAM (Kepri co.id) – Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Badan Pengusahaan (BP) Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan, BP Batam terus berkomitmen mewujudkan percepatan pembangunan di kawasan bebas Batam.

BP Batam mendorong, agar realisasi investasi terus meningkat dan bermuara kepada pemerataan ekonomi masyarakat daerah.

Baca Juga: https://kepri.co.id/05/04/2022/bp-batam-tak-hadir-sidang-gugatan-perbuatan-melawan-hukum/

“Sesuai arahan Kepala BP Batam, Bapak Muhammad Rudi, agar pembangunan Batam terus berlanjut dan digesa,” katanya, Jumat (23/6/2023).

Sejalan dengan hal itu, pihaknya menyayangkan pihak-pihak yang menyebut, BP Batam melakukan perbuatan sewenang-wenang terhadap perobohan Hotel Purajaya di Nongsa.

“Informasi BP Batam melakukan perbuatan sewenang-wenang tidak memperpanjang alokasi tanah di lahan tersebut, dan melakukan pembongkaran tanpa ada dasar hukum yang jelas, adalah informasi yang tidak benar dan tidak berdasar,” kelas Ariastuty.

Ariastuty secara gamblang menjelaskan, BP Batam sebelumnya telah mengalokasikan lahan kepada PT Dani Tasha Lestari selaku pengelola Hotel Purajaya di Kawasan tersebut.

BACA JUGA:   Dilaksanakan Dua Kali Seminggu, 32 Tim Ikut Turnamen Voli Disdik Batam

Pertama, lahan seluas 10 Ha (100.056,752 M2) berdasarkan penetapan lokasi pada tahun 1988 dan surat perjanjian tahun 1993, telah berakhir pada tanggal 7 September 2018, dimana sampai dengan masa alokasi berakhir, PT Dani Tasha Lestari tidak mengajukan permohonan perpanjangan kepada BP Batam.

Terhadap lahan tersebut, ia menerangkan, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah persuasif dengan memberikan kesempatan kepada PT Dani Tasha Lestari selaku pengelola Hotel Purajaya, untuk mengajukan permohonan perpanjangan alokasi lahan dengan melampirkan rencana bisnis dan pernyataan kesanggupan membayar uang wajib tahunan (UWT) sesuai ketentuan.

“Namun, sampai jangka waktu yang telah ditentukan, PT Dani Tasha Lestari tidak kunjung melampirkan rencana bisnis dan pernyataan kesanggupan membayar uang wajib tahunan,” terangnya.

Kedua, lahan seluas 20 Ha (202.925,91 M2) berdasarkan penetapan lokasi tahun 1993 dan surat perjanjian tahun 2014, lokasi tersebut telah dibatalkan BP Batam atas keputusan tentang pembatalan pengalokasian dan penggunaan tanah, atas bagian-bagian tertentu daripada tanah hak pengelolaan BP Batam.

BACA JUGA:   Sorot Penyelenggaraan Parkir Belum Maksimal

“Dikarenakan setelah diberikan surat peringatan kesatu hingga ketiga, PT Dani Tasha Lestari tidak memanfaatkan dan melakukan pembangunan secara berkelanjutan, tidak mengurus fatwa planologi, serta tidak mengurus IMB di atas alokasi lahan tersebut,” terangnya.

“Dengan berakhir dan dibatalkan alokasi lahan tersebut, sepenuhnya lahan tersebut kembali ke penguasaan BP Batam selaku pemegang HPL di Pulau Batam. BP Batam dapat mengalokasikan lahan tersebut kepada pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Selanjutnya, BP Batam memberikan kesempatan kepada investor yang memiliki komitmen terhadap realisasi investasi dengan melampirkan bisnis plan.

Setelah melalui tahapan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BP Batam selanjutnya menerbitkan alokasi tanah kepada PT Pasifik Estatindo Perkasa.

“Saya kira, mari bersama kita komitmen mendorong pembangunan Batam, lebih maju untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Ariastuty.

BACA JUGA:   PLN Siapkan 78 Ribu Personel, Jaga Keandalan Listrik Jelang Nataru

Kepala Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum BP Batam, Triyanto, menyampaikan, terhadap tanah tersebut telah ada perkara Tata Usaha Negara (TUN) yang sudah inkrah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Bahkan, sudah putusan peninjauan kembali (PK) yang dimenangkan BP Batam.

Sementara, dalam perkara perdata, disebutkan Tri, sudah dalam putusan kasasi dari MA yang berkekuatan hukum tetap.

Walaupun ada PK, tetapi tidak menghalangi eksekusi dalam perkara perdata lainnya, yaitu pemasangan plang oleh BP Batam.

“Sekarang masih dalam tahap kasasi, tetapi tidak ada perintah pengadilan untuk menunda atau menghentikan pembongkaran,” jelas Tri. (asa)