BATAM (Kepri.co.id) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam mendapatkan banyak aduan, terkait adanya kenaikan tarif listrik flexy blok 3 pelanggan reguler PT PLN Batam, naik sekitar 25 persen dan kenaikan tarif gas industri yang naik lebih dari 100 persen.
Ketua Apindo Kota Batam, Dr Rafki Rasyid SE MM, mengatakan, kenaikan tarif dua sumber energi penting untuk industri ini, akan menimbulkan tekanan luar biasa terhadap industri di Batam. Harga pokok penjualan (HPP) industri di Batam akan mengalami kenaikan.
“Akibatnya harga yang ditawarkan ke pelanggan yang ada di luar negeri, menjadi makin tidak kompetitif. Kita khawatir, perusahaan di Batam akan melakukan efisiensi operasional, yang bisa berujung pada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujar Dr Rafki, Selasa (20/5/2025).
Untuk itu, lanjutnya, pihaknya meminta perhatian pemerintah, baik itu BP Batam, Pemko Batam, Pemprov Kepri, khususnya pemerintah pusat yang menjadi penyebab langsung dari kenaikan tarif listrik dan tarif gas tersebut.
“Saya sudah bertemu dengan manajemen PLN Batam dan manajemen Perusahaan Gas Negara (PGN) Batam, mempertanyakan kenaikan tarif yang sangat signifikan ini,” sebutnya.
Dari hasil pertemuan dengan PLN Batam, ungkap Rafki, PLN Batam beralasan kenaikan tarif flexy blok 3 tersebut, terjadi karena kenaikan harga gas yang dikenakan ke PLN Batam naik dari 5,9 Dolar AS menjadi 7 Dolar AS per MMBtu oleh PGN Batam.
Selain itu, kenaikan kurs Dolar Amerika terhadap nilai tukar Rupiah juga melambungkan biaya produksi PLN Batam.
Sementara PLN Batam, tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah. Berbeda dengan PLN Nasional yang mendapatkan subsidi dari pemerintah.
Akibatnya, PLN Batam beralasan, saat ini mereka beroperasi dalam kondisi merugi, akibat naiknya harga gas dan pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut. Pilihannya, PLN Batam harus menyesuaikan tarif flexy blok 3 agar bisa tetap bertahan.
Dari hasil pertemuan dengan PGN, kata Rafki mengungkapkan, PGN beralasan kenaikan harga gas industri yang ada saat ini terjadi, karena habisnya pasokan gas dari sumur-sumur gas yang selama ini melayani area Sumatera sampai Jawa Barat.
Gas yang selama ini dialirkan melalui pipa sudah tidak ada stok lagi, kecuali untuk memenuhi kebutuhan industri yang menjadi prioritas atau yang dikenal dengan istilah harga gas bumi tertentu (HGBT).
Sehingga, untuk industri, PGN harus memakai gas cair (LNG) yang kemudian dialirkan melalui pipa-pipa gas yang ada. Harga gas LNG ini, sudah dipatok pemerintah berdasarkan standar internasional.
Sehingga, harganya menjadi tinggi dibandingkan gas pipa. PGN mengenakan harga gas LNG ini sebesar 16,8 Dolar AS per MMBtu ke industri. Padahal, sebelumnya industri membayar harga gas hanya sekitar 8 Dolar AS per MMBtu.
Kenaikan harga gas industri ini, jelas sangat memberatkan industri yang selama ini memakai gas sebagai energi utama dalam produksinya. Harga LNG ini, tidak bisa diturunkan karena sudah ditetapkan pemerintah. “Dalam pertemuan dengan Apindo, PGN mengatakan hanya menjalankan apa yang sudah menjadi ketetapan pemerintah saja,” ungkap Rafki.
Jadi bisa kita lihat dalam kasus ini, kata Rafki, biang kerok kenaikan tarif PLN dan kenaikan harga gas industri itu karena kehabisan pasokan gas untuk wilayah Sumatera. Ironisnya untuk Batam sendiri, sumur Natuna mengandung banyak pasokan gas. Tapi. pipanya tidak masuk ke Batam melainkan langsung diekspor ke Singapura.
Apindo Batam mendesak pemerintah, segera membuat kebijakan menekan harga gas di Kota Batam. Baik itu harga gas HGBT maupun harga gas untuk industri yang ada di Kota Batam.
“Jika tidak cepat diambil kebijakan, kita khawatir industri di Batam akan kolaps. Kita mengimbau pemerintah sensitif dengan jeritan industri yang ada di Kota Batam. Batam saat ini menjadi salah satu kota tujuan para pencari kerja,” ujar Rafki.
Jika industri di Batam kolaps hanya karena mahalnya tarif PLN dan harga gas industri ini, alangkah naifnya. “Tapi, Apindo percaya, pemerintah bisa mengambil keputusan cepat mengatasi kelangkaan gas ini, yang berujung pada kenaikan harga gas industri dan juga kenaikan tarif PLN Batam,” kata Rafki
Apindo Batam dan Apindo Provinsi Kepri, akunya, sudah berkoordinasi dengan DPP Apindo Lampung, Apindo Jabar, Apindo DKI, Apindo Banten, dan Dewan Pimpinan Nasional Apindo, mendesak pemerintah pusat segera membuat kebijakan terkait kenaikan harga gas industri.
“Kita akan bersurat ke Kemenperin dan Kemen ESDM, membuat kebijakan menekan harga gas industri kembali seperti harga semula. Kita meyakini, pemerintah memang memperhatikan nasib rakyat, harga gas dalam negeri ini tetap harus dijaga rendah. Supaya industri bisa terus beroperasi. Jangan biarkan industri perlahan-lahan mati, karena mahalnya harga gas industri,” pungkas Rafki. (amr)
