Ombudsman Tak Setuju Penambahan Rombel SMAN 1, Lagat: Alihkan ke Sekolah Kurang Siswa

Hampir setiap tahun ajaran baru, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Batam terjadi penumpukan. Tahun ajaran baru 2023 ini juga terjadi penumpukan. (F. amr)

BATAM (Kepri.co.id) – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat P Siadari angkat bicara soal penambahan rombongan belajar (rombel) di SMA Negeri 1 Batam.

Ia menyayangkan keputusan penambahan rombel ini, karena tidak sesuai dengan solusi yang disarankan Ombudsman RI Perwakilan Kepri kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri.

Bacs Juga: Polemik dan Solusi PPDB, Kadisdik: Menumpuk di Sekolah Yang Dianggap Favorit, Yang Tak Favorit Kekurangan

“Dipadatkan dari 36 siswa satu rombel, ditambah 4. Sisanya di distribusikan ke sekolah yang belum penuh kuota. Bukan ditambah rombel,” ujarnya usai menghadiri Sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kuota Tambahan di Aula SMA Negeri 1 Batam, Jumat (14/7/2023).

BACA JUGA:   BC Gagalkan Penyelundupan Ratusan iPhone via Bandara

Penambahan empat rombel di SMAN 1 Batam, akan menggunakan sistem kelas online sementara. Menurutnya, ini akan mengganggu proses belajar-mengajar.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kepri, Dr Lagat P Siadari. (F. amr)

“Meskipun ada pengajuan permohonan lima kelas yang rusak diperbaiki, tapi selama enam bulan sampai satu tahun siswa bersekolah online, tentu ini tidak efektif. Apalagi, masih ada sekolah yang belum penuhi kuota. Alihkan saja ke sana,” pungkas Lagat.

BACA JUGA:   KPPU Kembali Lidik Dugaan Kartel Tiket Ferry Batam-Singapura

Lebih lanjut, ia mengaku kecewa terhadap oknum pejabat, melakukan intervensi pada pelaksanaan PPDB. Sehingga, mendorong sekolah melakukan penyimpangan seperti menambahkan rombel.

“Seharusnya, sebagai pejabat juga harus memastikan kualitas pendidikan baik, bukan justru turut andil titip-menitip siswa, menekan sekolah melakukan penyimpangan dengan membuka rombel baru yang tak sesuai ketentuan,” ucapnya.

Terkait hal ini, Lagat mengatakan, Ombudsman RI Perwakilan Kepri akan kembali bersurat kepada Gubernur selaku penanggung jawab PPDB.

BACA JUGA:   Rudi Siap Gelar Karpet Merah untuk Investor

“Ini akan kami catat sebagai temuan, kami akan laporkan ke Gubernur. Kami serahkan juga ini kepada kementerian untuk memberikan penilaian dan sanksi jika diperlukan,” imbuhnya. (amr)