BATAM (Kepri.co.id) – Setiap tahun ajaran baru, selalu terjadi persoalan klasik sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang tidak tertampung di sekolah-sekolah yang diangap favorit. Sementara, di sekolah-sekolah yang dianggap tidak favorit, terjadi kekurangan calon anak didik baru.
Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Kepri, Andi Agung, mengatakan, hampir semua orang tua murid ingin menyekolahkan anaknya di sekolah yang dianggap favorit dan berkualitas. Akibatnya, banyak terjadi penumpukan calon anak didik baru di satu sekolah. Sementara di sekolah lainnya justru kekurangan anak didik.
“Ini yang menjadi atensi Gubernur sejak awal. Beliau sudah perintahkan, agar persoalan PPDB 2023 ini diperhatikan secara serius. Gubernur minta agar dalam PPDB 2023, tidak terjadi penumpukkan calon anak didik baru di satu sekolah saja,” jelas Andi Agung, Minggu (16/7/2023).
Diakuinya, Gubernur Kepri, H Ansar Ahmad telah memerintahkan untuk memperhatikan betul persoalan tersebut. Sehingga, PPDB tahun 2023 bisa berjalan dengan baik dan semua calon anak didik baru bisa tertampung di semua sekolah.
Penggunaan sistem online, terang Andi, merupakan kebijakan yang sebenarnya cukup efektif dalam penerimaan murid baru. Dalam sistem online tersebut, dari persoalan nilai dan zonasi bisa diketahui, calon anak didik baru harus sekolah di mana.
Andi menegaskan, semua sekolah sama kualitasnya. Sehingga, tidak perlu para calon peserta didik dan orangtua yang menganggap anaknya pintar, sehingga memaksanakan kehendak masuk di sekolah yang dianggap lebih berkualitas dan favorit, yang isinya anak-anak pintar.
“Dengan pendaftaran sekolah sistem zonasi yang diatur secara online ini, tujuannya agar murid bisa menyebar ke semua sekolah dan tidak menumpuk di satu sekolah saja. Kita harus menyamakan persepsi dulu, semua sekolah itu bagus. Ini adalah bagian dari upaya kita, Pemprov Kepri menyamaratakan kualitas pendidikan di Kepri,” katanya.
Solusi Atas Polemik PPDB
Kadisdik Pemprov Kepri, Andi Agung, menyatakan, sedang terus melakukan peningkatan kualitas sekolah-sekolah yang dianggap masih belum memenuhi standar yang diinginkan masyarakat. Upaya tersebut, dilakukan dengan distribusi tenaga pendidik yang berkualitas secara merata di semua sekolah.
Selanjutnya, melakukan upaya pemenuhan infrastruktur dan pra sarana sekolah yang dibutuhkan, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik secara berkelanjutan.
Dengan program ini, diharapkan nantinya semua sekolah SMA/ SMK mempunyai kualitas yang sama. Sehingga, tidak terjadi lagi penumpukan anak didik baru di satu sekolah saja.
Disebutkan Andi, kebijakan Pemprov Kepri menyangkut sekolah SMA/ SMK sudah sangat banyak dan massiv. Mulai dari pembangunan sekolah baru, penambahan ruang kelas baru, subsidi SPP bagi siswa kurang mampu sebanyak 5.220 siswa di 93 sekolah dengan total anggaran Rp3.132.000.000.
Kebijakan lainnya, pemberian biaya transportasi bagi 11.552 siswa yang berada di kawasan hinterland di 104 sekolah dengan total anggaran Rp9 miliar.
“Kemudian, pemberian bantuan biaya bagi 1.000 anak didik baru yang tidak mampu di 93 sekolah dengan total anggaran Rp3 miliar, dan program lainnya merupakan bukti tentang betapa besarnya perhatian Gubernur Kepri terhadap dunia pendidikan,” jelas Andi. (hen)
