ANAMBAS (Kepri.co.id) – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Siantan mengakui, hingga kini belum memiliki perjanjian kerja sama resmi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengadaan bahan pangan program makan bergizi gratis (MBG).
Di tengah ketiadaan MoU tersebut, kebutuhan dapur tetap dipenuhi melalui sistem belanja harian dan dukungan dana talangan dari Mitra MBG. Kondisi ini, memperlihatkan bahwa rantai pasok program masih bertumpu pada koordinasi harian dan belum didukung mekanisme administrasi yang lebih kuat.
Kepala SPPG Siantan, Messy Arsita, mengatakan, pengadaan bahan pangan mengikuti sistem penggunaan anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang dicairkan setiap hari. Skema tersebut, membuat pembelian bahan dilakukan sesuai kebutuhan harian. Sehingga, nilainya relatif kecil dan tidak memungkinkan penyedia menyiapkan stok dalam jumlah besar sejak awal.
“Kalau kerja sama secara resmi memang belum ada. Kami hanya berkomunikasi langsung dengan pengelola BUMDes Tarempa Barat, dan menyampaikan kebutuhan kami setiap hari,” kata Messy.
Ia menjelaskan, mekanisme tersebut menjadi salah satu penyebab munculnya anggapan bahwa pelibatan BUMDes dalam program masih minim. Menurutnya, setiap transaksi dilakukan berdasarkan kebutuhan dapur pada hari yang sama. Sehingga, tidak ada sistem pemesanan dalam jumlah besar atau kontrak jangka panjang.
Selain itu, SPPG Siantan juga harus mengikuti standar mutu bahan pangan yang ditetapkan BGN. Beras, minyak goreng, hingga bahan baku lainnya wajib memenuhi kualitas tertentu. Sehingga, tidak semua produk yang tersedia di pasaran dapat langsung digunakan dalam program MBG.
“Di awal program, BGN sudah menentukan standar kualitas bahan. Misalnya beras harus yang bagus, dan minyak goreng harus merek tertentu seperti Bimoli atau Sunco. Intinya, bahan yang digunakan harus berkualitas baik,” ujarnya.
Messy menambahkan, pelaksanaan Program MBG di Siantan tidak diputuskan secara mandiri oleh SPPG. Operasional dapur berada di bawah koordinasi Koordinator Wilayah, Pak Sahril, serta PIC Yayasan dari Batam, Doni Saputra, yang turut memberikan arahan terkait pelaksanaan program.
Mitra MBG Sebut Dana Talangan Dilakukan Demi Menjaga Operasional
Di sisi lain, Mitra MBG Dapur Siantan membantah anggapan, mereka sengaja menguasai penyediaan bahan pangan. Yanti bersama Sunsun (suaminya, red) menjelaskan, keterlibatan mereka berawal dari kebutuhan mendesak, agar operasional dapur tidak terhenti ketika bahan pokok harus segera tersedia.
Menurut mereka, usaha yang dijalankan telah berdiri sebelum Program MBG dimulai. Ketika SPPG membutuhkan bahan Pokok dengan cepat, mereka terlebih dahulu menggunakan dana pribadi untuk membeli stok sebagai bentuk talangan.
“Bukan menyediakan, karena sebelum ada SPPG, kami memang sudah membuka usaha. Ketika mereka ingin membeli ke kami, ya kami talangi dulu menggunakan dana pribadi,” ujar Mitra MBG Siantan saat diwawancarai, Rabu (15/7/2026).
Mitra juga menyampaikan, mereka tetap berusaha memprioritaskan hasil produksi lokal. Namun, kemampuan produksi petani dan pedagang di Kabupaten Kepulauan Anambas belum mampu memenuhi kebutuhan dapur yang setiap hari mencapai ribuan porsi.
Sebagai contoh, kebutuhan buah dapat mencapai sekitar 3.000 buah dalam sehari, sementara stok yang tersedia di pasar lokal, terkadang hanya sekitar 200 buah. Kondisi serupa, juga terjadi pada sayuran dan komoditas lainnya. Sehingga, kekurangan pasokan harus didatangkan dari pulau lain, agar pelayanan kepada para siswa tidak terganggu.
Penjelasan serupa disampaikan terkait minyak goreng yang ditawarkan BUMDes. Mitra mengaku tidak menolak kerja sama dengan BUMDes, tetapi harus menyesuaikan spesifikasi bahan yang menjadi ketentuan BGN.
“Sebenarnya, pihak SPPG sudah ingin mengambil minyak dari BUMDes, tetapi mereka memilih Sunco dan tidak menggunakan Minyakita. Alasannya, jika memakai Minyakita, minyaknya cepat menghitam saat digunakan. Kami ingin memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap yang terbaik,” kata Mitra MBG Siantan, Yanti.
Selain persoalan pasokan, Mitra MBG Siantan juga mengaku beberapa kali mengingatkan SPPG, agar tidak menaikkan jumlah produksi secara mendadak. Mereka menilai, peningkatan kapasitas harus mempertimbangkan kesiapan dapur dan sumber daya manusia (SDM), agar kualitas makanan tetap terjaga.
“Bukan apa-apa, ini menyangkut keselamatan anak-anak. Kami ingin memperbaiki gizi, jangan sampai malah terjadi keracunan. Karena itu, kami belum berani menambah untuk TK. Kalau langsung ditambah 2.000 porsi, kami khawatir tidak siap,” ujarnya.
Tata Kelola Menjadi Tantangan Program
Hasil klarifikasi dari SPPG dan Mitra MBG, menunjukkan persoalan yang berkembang tidak semata berkaitan dengan siapa yang memasok bahan pangan. Fakta di lapangan memperlihatkan adanya tantangan tata kelola yang masih perlu dibenahi, mulai dari belum ada kerja sama tertulis dengan BUMDes, sistem anggaran harian yang membatasi pola pengadaan, hingga ketergantungan pada dana talangan mitra untuk menjaga operasional dapur.
Di sisi lain, standar mutu yang ditetapkan BGN serta keterbatasan kuantitas produksi lokal turut memengaruhi ruang keterlibatan BUMDes dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM_ dalam rantai pasok Program MBG.
Kondisi tersebut, menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antara SPPG, pemerintah daerah, BUMDes, dan pelaku usaha lokal agar pengadaan bahan pangan berlangsung lebih tertata, transparan, serta mampu meningkatkan partisipasi penyedia lokal yang memenuhi standar kualitas program. (Ls)
BERITA TERKAIT:
BUMDes Tunas Permata Siap Dukung Program MBG, Dorong Penyerapan Potensi Lokal di Anambas
Kepala Desa Asal Banten Ceritakan Inspirasi yang Didapat di Desa China
Kunjungan ke China Buka Mata Sejumlah Kades Garap Potensi Desa di Indonesia
STAI Paduka Anambas Cetak Sejarah, 63 Sarjana Angkatan Pertama Resmi Diwisuda
HNSI Anambas Perkuat Sinergi dengan Polri untuk Mengoptimalkan Pengawasan Wilayah Perbatasan Laut
