ANAMBAS, Kepri.co.id – Kekayaan budaya Kabupaten Kepulauan Anambas menyimpan persoalan yang perlu mendapat perhatian. Regenerasi pelaku budaya masih menghadapi tantangan. Pendataan belum diperbarui, sementara kegiatan kebudayaan belum menjangkau seluruh pulau secara merata.
Persoalan tersebut mendorong DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menyiapkan landasan hukum melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), DPRD menggelar Focus Group Discussion (FGD), Kamis (12/11/2026). Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD lantai I, Tarempa, mulai pukul 13.30 WIB. Peserta dari luar Tarempa juga mengikuti diskusi melalui Zoom.
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Syamsil Umri, menilai kekayaan budaya daerah merupakan bagian penting dari identitas masyarakat.
“Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kekayaan budaya dan tradisi lokal yang menjadi bagian penting dari identitas serta jati diri masyarakat,” ujar Syamsil dalam sambutannya.
Ia juga menyoroti tantangan perkembangan zaman dan arus globalisasi terhadap keberlangsungan budaya daerah.
“Diperlukan perhatian dan komitmen bersama agar budaya daerah tidak hanya tetap terjaga dan lestari, tetapi juga dapat dikembangkan, dimanfaatkan, serta diwariskan kepada generasi berikutnya,” katanya.
Regenerasi dan Pemerataan Jadi Persoalan
Penyusunan Ranperda ini berangkat dari sejumlah persoalan yang tercatat dalam Naskah Akademik. Salah satunya menyangkut regenerasi pelaku dan pewaris kebudayaan.
Jumlah pelaku budaya yang terbatas menjadi tantangan bagi keberlanjutan tradisi. Generasi muda juga membutuhkan ruang untuk mengenal dan mempelajari warisan budaya daerah.
Selain itu, kondisi geografis Anambas turut memengaruhi pemerataan kegiatan kebudayaan. Kabupaten ini memiliki 239 pulau. Jarak antarpulau, jadwal kapal, dan kondisi cuaca menjadi tantangan tersendiri.
Data Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Tahun 2021 mencatat 233 entri kebudayaan. Data tersebut mencakup pengetahuan tradisional, adat istiadat, permainan rakyat, teknologi tradisional, tradisi lisan, bahasa, seni, hingga manuskrip.
Namun, data tersebut belum mengalami pemutakhiran. Pemerintah daerah masih membutuhkan pendataan terbaru untuk mengetahui kondisi objek budaya, pelaku, dan pewaris tradisi.
Kajian Naskah Akademik juga menyoroti keterbatasan fasilitas kebudayaan. Selain itu, berbagai aturan terkait kebudayaan belum terintegrasi dalam satu payung hukum daerah.
DPRD Libatkan Pelaku Budaya dalam Pembahasan
Dalam FGD tersebut, DPRD melibatkan berbagai unsur masyarakat. Peserta mencakup perangkat daerah, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga adat, organisasi kepemudaan, maestro, pelaku seni, tenaga pendidik, hingga pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.
Sejumlah tokoh budaya turut hadir, di antaranya Mazihi, Rechi Kardiman, Dedi Junizar, Sisworo Gautama, Suparmi, Syarifah Asnidar, dan Isye Kurnianingsih.
Dari komunitas seni, hadir Sanggar Tuah Gemilang, Sanggar Seni Jemaja, Sanggar Seni Luan, Sanggar Gobang Warisan Mampok, Ruang Sastra Anambas, serta Persaudaraan Silat Pangean.
Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Jhon Aquarius Putra SE MSi, menjelaskan tujuan pelaksanaan FGD tersebut.
“Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan kebudayaan daerah, menghimpun aspirasi masyarakat, serta memperoleh masukan dan rekomendasi guna menyempurnakan materi Raperda,” ujarnya.
Materi Ranperda mencakup empat upaya utama, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
Rancangan tersebut juga memberi perhatian terhadap adat istiadat Melayu sebagai budaya induk. Selain itu, pemerintah daerah perlu menghormati keberagaman budaya kelompok masyarakat lain.
Kebudayaan maritim turut mendapat perhatian khusus. Pengaturan ini mencakup pengetahuan tradisional mengenai laut, musim, kenelayanan, pelayaran, hingga teknologi pembuatan perahu.
Ranperda juga membuka ruang pemanfaatan budaya untuk pendidikan, pariwisata bahari, dan ekonomi kreatif. Namun, pemanfaatan komersial harus memperoleh persetujuan komunitas pendukung. Pelaku usaha juga wajib memberikan pembagian manfaat yang adil.
FGD ini menjadi salah satu tahapan penyusunan Ranperda, bukan proses pengesahan Perda. Selanjutnya, tim penyusun akan menggunakan masukan peserta untuk menyempurnakan Naskah Akademik dan draf regulasi.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD mendorong agar kebudayaan Anambas tidak sekadar menjadi warisan masa lalu. Tradisi dan kesenian daerah juga perlu memiliki penerus agar tetap hidup di tengah masyarakat.
