BATAM (Kepri.co.id) – Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin SIK MH menerima audiensi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri, Mudzakir AK dan jajaran, dalam rangka memperkuat kerja sama strategis di bidang pengawasan keuangan negara dan pencegahan tindak pidana korupsi. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Kapolda Kepri, Selasa (13/1/2026).
Audiensi ini menegaskan komitmen kedua institusi memperkuat fungsi audit investigatif, pengamanan aset negara, serta pendampingan hukum terhadap penanganan perkara korupsi, khususnya yang berkaitan dengan proyek pemerintah daerah di wilayah Kepri.
Mudzakir menyampaikan, BPKP siap memperluas peran pendampingan terhadap Ditreskrimsus Polda Kepri dan Polres jajaran, tidak hanya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan, tetapi juga dalam penguatan sistem pengawasan internal, pelaporan keuangan, dan manajemen risiko.
”Kami ingin memastikan, setiap potensi kerugian negara dapat dideteksi lebih dini, dicegah, dan ditangani secara profesional melalui kerja sama yang terstruktur dengan Polda Kepri,” ujarnya.
Kapolda Kepri, Irjen Pol Asep Safrudin menegaskan, Kepri khususnya Batam, merupakan wilayah dengan aktivitas pembangunan yang tinggi, sehingga membutuhkan pengawasan ketat dan berlapis. Menurutnya, kolaborasi dengan BPKP menjadi kunci menutup celah penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek.
”Penguatan sinergi ini bukan hanya pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan. Kami ingin memastikan, proses pembangunan berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi,” tegas Kapolda.
Ia juga menekankan pentingnya peran audit investigatif dalam memperkuat pembuktian perkara korupsi, serta memastikan pengelolaan anggaran negara berlangsung transparan dan akuntabel.
Pejabat utama Polda Kepri yang membidangi pengelolaan keuangan dan pengawasan internal menambahkanm kerja sama dengan BPKP selama ini telah memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kapasitas personel, khususnya dalam audit, pengamanan aset negara, serta pengelolaan anggaran berbasis risiko.
Ke depan, Polda Kepri dan BPKP sepakat meningkatkan intensitas koordinasi, termasuk pelibatan BPKP dalam audit dan pengawasan strategis, guna menciptakan sistem pengendalian yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Melalui penguatan kolaborasi ini, kedua institusi berharap upaya pencegahan korupsi, perlindungan keuangan negara, dan penegakan hukum di wilayah Kepri dapat berjalan lebih efektif, profesional, dan berdampak langsung pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Dalam audiensi ini, pejabat utama Polda Kepri yang hadir antara lain Irwasda Polda Kepri Kombes Pol Tato Pamungkas Suryono SIK MSi, Karolog Polda Kepri Kombes Pol Endro Prasetya SIK MH, Dirreskrimum Polda Kepri Kombes Pol Ronni Bonic SH SIK MH, Dirreskrimsus Polda Kepri Kombes Pol Silvester MM Simamora SIK MH, serta Dirintelkam Polda Kepri Kombes Pol Agung Budi Leksono SIK SH MPd.
Sementara dari jajaran BPKP Kepri turut hadir Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Didi Permana Kurniawan AK MM, Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara Ramadhani, SE, Koordinator Pengawasan Bidang IPP Rudy Siswanto SE, Auditor Madya Investigasi Dr Mindarto Totok Oktaruna SE MM, serta Sekretaris Pimpinan BPKP Kepri Nora Sihombing. (asa)
BERITA TERKAIT:
Surat Permohonan Audit Ulang Kasus Mantan Pejabat Pasaman Barat Diterima BPKP
Mantan Pejabat Pasaman Barat Minta Peninjauan Ulang Hasil Audit BPKP
BP Batam Siap Wujudkan Good Governance atas Rekomendasi BPKP RI
Tinggal Tunggu Audit BPKP, Penentuan Tersangka Jual Beli Aset Desa
Jangan Sampai Salah, BP Batam Gandeng BPKP Mitigasi Risiko
